Antisipasi Pengaruh Buruk Kasus Ahok, FKUB Jayapura Gelar Pertemuan
pada tanggal
Friday, 18 November 2016
SENTANI (JAYAPURA) - Guna mengantisipasi pengaruh buruk atas kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merambat ke Papua. Aparat keamanan setempat menggelar pertemuan dengan seluruh tokoh adat, agama, dan perempuan di Sentani, Kabupaten Jayapura.
"Saat ini, publik sedang menyoroti pilkada di Jakarta, terkait penistaan agama yang diduga dilakukan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Disinyalir 20 persen kelompok yang memiliki misi berbeda, bukan hanya menuntut penistaan agama, namun sudah berupaya merongrong tatanan berbangsa dan bernegara, dan kasus ini bergulir hingga dampaknya mulai masuk wilayah Indonesia timur," kata Kapolres Jayapura AKBP Gustav Urbinas saat menggelar pertemuan di Sentani, Kamis (17/11).
Melihat karakteristik Indonesia timur terlebih Papua dan Kabupaten Jayapura, dengan penduduk yang homogen, yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama, Kapolres meminta untuk solid menjaga tali persaudaraan antar-umat beragama. Sehingga dampak terkait permasalahan di Jakarta tidak masuk ke Kabupaten Jayapura.
"Wilayah kita ini sudah kita dideklarasikan sebagai zona integritas kerukunan antar-umat beragama, itu artinya kita memiliki kewajiban yang sama untuk bahu membahu menjaga kedamaian dan kerukunan di Kabupaten Jayapura, dan tidak terkontaminasi dengan permasalahan di Jakarta," ujarnya.
Ketua Forum Komunikasi Antar-umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, Pendeta Lipius Biniluk dalam kesempatan yang sama mengapresiasi langkah kongkret yang difasilitasi pihak Polres Jayapura.
"Pertemuan ini sangat bagus, dan saya harap terus dilakukan. Benar kata Kapolres, ada 20 persen kelompok lain yang bukan murni atas kasus Ahok terkait penistaan agama, dan langkah mempertemukan tokoh-tokoh ini, karena mereka adalah ujung tombak di masyarakat," katanya.
Ketua lDII Kabupaten Jayapura Imam Subekti dalam kesempatan yang sama meminta agar dibentuknya forum komunikasi antar-umat berlaga dan tokoh masyarakat di Kabupaten Jayapura.
"Saya mengusulkan kita membentuk forum tersendiri, dan bisa difasilitasi oleh Polri, untuk antisipasi adanya gangguan keamanan, mungkin kita bentuk group chatting, sehingga jika ada hal-hal bisa kita informasikan dengan cepat," ujarnya. (okezone.com)
"Saat ini, publik sedang menyoroti pilkada di Jakarta, terkait penistaan agama yang diduga dilakukan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Disinyalir 20 persen kelompok yang memiliki misi berbeda, bukan hanya menuntut penistaan agama, namun sudah berupaya merongrong tatanan berbangsa dan bernegara, dan kasus ini bergulir hingga dampaknya mulai masuk wilayah Indonesia timur," kata Kapolres Jayapura AKBP Gustav Urbinas saat menggelar pertemuan di Sentani, Kamis (17/11).
Melihat karakteristik Indonesia timur terlebih Papua dan Kabupaten Jayapura, dengan penduduk yang homogen, yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama, Kapolres meminta untuk solid menjaga tali persaudaraan antar-umat beragama. Sehingga dampak terkait permasalahan di Jakarta tidak masuk ke Kabupaten Jayapura.
"Wilayah kita ini sudah kita dideklarasikan sebagai zona integritas kerukunan antar-umat beragama, itu artinya kita memiliki kewajiban yang sama untuk bahu membahu menjaga kedamaian dan kerukunan di Kabupaten Jayapura, dan tidak terkontaminasi dengan permasalahan di Jakarta," ujarnya.
Ketua Forum Komunikasi Antar-umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, Pendeta Lipius Biniluk dalam kesempatan yang sama mengapresiasi langkah kongkret yang difasilitasi pihak Polres Jayapura.
"Pertemuan ini sangat bagus, dan saya harap terus dilakukan. Benar kata Kapolres, ada 20 persen kelompok lain yang bukan murni atas kasus Ahok terkait penistaan agama, dan langkah mempertemukan tokoh-tokoh ini, karena mereka adalah ujung tombak di masyarakat," katanya.
Ketua lDII Kabupaten Jayapura Imam Subekti dalam kesempatan yang sama meminta agar dibentuknya forum komunikasi antar-umat berlaga dan tokoh masyarakat di Kabupaten Jayapura.
"Saya mengusulkan kita membentuk forum tersendiri, dan bisa difasilitasi oleh Polri, untuk antisipasi adanya gangguan keamanan, mungkin kita bentuk group chatting, sehingga jika ada hal-hal bisa kita informasikan dengan cepat," ujarnya. (okezone.com)