96 Ribu Warga Kota Jayapura Belum Lakukan Perekaman E-KTP
pada tanggal
Thursday, 24 November 2016
KOTA JAYAPURA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jayapura menyatakan sebanyak 96 ribu warga yang bermukim di Ibu Kota Provinsi Papua itu, belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).
Kepala Disdukcapil Kota Jayapura Merlan S Uloli di Kota Jayapura, Kamis, mengatakan dari 303.524 ribu warga wajib E-KTP, 96 ribu diantaranya yang mempunyai nomor induk kependudukan belum melakukan perekaman.
"Iya, sebanyak 96 ribu wajib EKTP belum lakukan perekaman," katanya.
Menurut dia, data sebanyak itu tersebar di lima distrik, puluhan kelurahan dan belasan kampung yang ada di Kota Jayapura.
"Inilah yang selalu kami imbau kepada warga kota, agar segera lakukan perekaman EKTP, apalagi sudah mau jelang Pilkada serentak 2017," katanya.
Merlan mengemukakan bahwa kendala lainnya kehabisan blangko e-KTP sehingga belakangan ini hanya menerbitkan surat keterangan perekaman e-KTP.
"Seperti kita ketahui bersama kehabisan blangko e-KTP terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Jayapura. Jadi sementara ini hanya pakai surat keterangan perekaman e-KTP," katanya.
Dengan surat keterangan itu, kata dia, warga Kota Jayapura bisa menyalurkan hak politiknya untuk memilih pada Pilkada serentak Februari 2017, selain ketentuan yang berlaku dari Komisi Pemilihan Umum setempat.
"Jadi, kalau yang tidak lakukan perekaman, kemungkinan besar belum atau tidak bisa menyalurkan hak politiknya," katanya.
Mengenai data pemilih potensial yang belum memiliki e-KTP, Merlan mengakui bahwa data yang disampaikan dari KPU Kota Jayapura sebanyak 6.000 warga.
"Namun dari 6.000 warga itu, baru 3.000 data warga non e-KTP yang masuk. Namun setelah disisir, dari 3.000 data itu, hanya 1.000 lebih yang tercatat atau ada nomor induk kependudukannya di Disdukcapil," katanya.
Merlan berharap agar KPU lewat penyelenggara tingkat bawah segera memasukkan data pemilih pontensial atau non EKTP, sehingga bisa segera di verifikasi. (antara)
Kepala Disdukcapil Kota Jayapura Merlan S Uloli di Kota Jayapura, Kamis, mengatakan dari 303.524 ribu warga wajib E-KTP, 96 ribu diantaranya yang mempunyai nomor induk kependudukan belum melakukan perekaman.
"Iya, sebanyak 96 ribu wajib EKTP belum lakukan perekaman," katanya.
Menurut dia, data sebanyak itu tersebar di lima distrik, puluhan kelurahan dan belasan kampung yang ada di Kota Jayapura.
"Inilah yang selalu kami imbau kepada warga kota, agar segera lakukan perekaman EKTP, apalagi sudah mau jelang Pilkada serentak 2017," katanya.
Merlan mengemukakan bahwa kendala lainnya kehabisan blangko e-KTP sehingga belakangan ini hanya menerbitkan surat keterangan perekaman e-KTP.
"Seperti kita ketahui bersama kehabisan blangko e-KTP terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Jayapura. Jadi sementara ini hanya pakai surat keterangan perekaman e-KTP," katanya.
Dengan surat keterangan itu, kata dia, warga Kota Jayapura bisa menyalurkan hak politiknya untuk memilih pada Pilkada serentak Februari 2017, selain ketentuan yang berlaku dari Komisi Pemilihan Umum setempat.
"Jadi, kalau yang tidak lakukan perekaman, kemungkinan besar belum atau tidak bisa menyalurkan hak politiknya," katanya.
Mengenai data pemilih potensial yang belum memiliki e-KTP, Merlan mengakui bahwa data yang disampaikan dari KPU Kota Jayapura sebanyak 6.000 warga.
"Namun dari 6.000 warga itu, baru 3.000 data warga non e-KTP yang masuk. Namun setelah disisir, dari 3.000 data itu, hanya 1.000 lebih yang tercatat atau ada nomor induk kependudukannya di Disdukcapil," katanya.
Merlan berharap agar KPU lewat penyelenggara tingkat bawah segera memasukkan data pemilih pontensial atau non EKTP, sehingga bisa segera di verifikasi. (antara)