Legislatif Akan Kaji Kebijakan Satu Harga BBM Jawa - Papua

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR ambang Haryo Soekartono meminta pemerintah untuk mengkaji secara mendalam pola transportasi bahan bakar minyak di berbagai daerah sehingga kebijakan satu harga jual BBM dapat dicapai.

Dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Jumat, Bambang mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian mendalam atas kesenjangan harga BBM antara Jawa dengan Papua.

Setelah kajian dilakukan, barulah menyeragamkan harga BBM di seluruh Indonesia. Bagaimanapun langkah Presiden Jokowi dengan program satu harga BBM di Papua perlu dipuji, tapi harus dengan kajian matang agar dana subsidi BBM tidak dimanipulasi.

Sebenarnya yang harus dikaji pemerintah adalah bagaimana bisa terjadi kesenjangan harga BBM yang terlalu jauh antara Papua dengan Jawa. Ini merupakan masalah distribusi yang dilakukan Partamina.

politisi Partai Gerindra ini menuturkan, dari hasil pantauannya, harga BBM di Papua yang paling tinggi itu terjadi di daerah-daerah pedalaman. Di kota-kota besar di Papua, harga premium dan solar relatif sama dengan di Jawa.

Distribusi BBM ke pedalaman ini yang bermasalah, termasuk pedalaman di Kalimantan, Maluku, dan Sumatera. Padahal, distribusi BBM lewat jalur laut jauh lebih murah daripada darat. Apalagi sudah ada 141 pelabuhan di Tanah Air yang bisa disinggahi untuk mendistibusikan BBM.

Ia menjelaskan Indonesia kekurangan angkutan transportasi logistik massal, terutama ke daerah-daerah terpencil.

Bambang mencontohkan, angkutan kereta massal untuk mengngkut logistik belum banyak. Di luar negeri, transportasi logistik massal begitu banyak tersedia dan bisa menjangkau ke daerah-daerah pedalaman.

Di Australia dan China, harga BBM di daerah pelosok yang terkecil sekalipun sudah sama.

"Bila sudah ada penyatuan harga BBM, itu bisa berdampak positif pada iklim usaha. Pertumbuhan ekonomi juga bisa bergerak naik. BBM yang menjadi energi primer masih wajib disubsidi terutama untuk transportasi publik dan logistik," paparnya. (antara)