Dinkes Kota Jayapura Inginkan Pemprov Papua Terapkan Program Gerbangmas Hasrat
pada tanggal
Saturday, 1 October 2016
KOTA JAYAPURA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jayapura menginginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menerapkan program Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera (Gerbangmas) Harapan Seluruh Rakyat (Hasrat) di kota itu."Kami ingin Pemerintah Provinsi Papua menerapkan program Gerbangmas-Hasrat di Kota Jayapura," Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Kota Jayapura Helda Walli, di Jayapura, Jumat.
Menurut Helda, Kota Jayapura tidak mendapat program Gerbangmas-Hasrat seperti kabupaten lain di Papua.
Dia mengatakan, kabupaten pemekaran lain di Papua mendapatkan program Gerbangmas-Hasrat sementara Kota Jayapura tidak.
Padahal dana otsus kesehatan sebesar Rp14 miliar yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Jayapura tidak hanya diperuntukkan untuk penduduk asli Kota Jayapura, penduduk dari daerah lain pun menikmati dana tersebut.
"Orang Papua banyak yang datang ke Jayapura diantaranya dari Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, dan kabupaten lainnya datang dan berdomisili di Jayapura sehingga mereka juga menikmati dana itu," ujarnya.
Dengan demikian anggaran untuk kesehatan itu tidak cukup, semisal program prioritas untuk ibu hamil.
Ternyata, kata dia, yang menikmati dana itu tidak hanya ibu hamil orang asli Jayapura tetapi ibu hamil dari Kabupaten Yahukimo datang ke Jayapura, Kabupaten Pegunungan Bintang juga ke Jayapura guna menikmati program tersebut.
"Mereka juga mendapatkan dana kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Akhirnya dana otsus yang diperuntukkan untuk kami di Kota Jayapura ini jadi kurang," ujarnya.
"Keinginan Kami kalau memang ada program dari Pemerintah Papua seperti program Gerbangmas-Hasrat, kami juga mendapat porsi itu supaya juga dapat diterapkan kepada masyarakat yang datang dari kabupaten lain ke Jayapura," ujarnya.
Untuk itu, kata Helda, Program Gerbangmas Hasrat perlu juga diterapkan di Kota Jayapura karena dana otonomi khusus untuk bidang kesehatan terbatas.
"Kami juga menginginkan agar mendapatkan porsi program itulah karena dana kesehatan kami terbatas tetapi yang menikmati dana itu cukup banyak," ujarnya.
Dia menyatakan hal itu menjadi salah satu kendala di Dinas Kesehatan Kota Jayapura.
"Kita ingin mencapai suatu target kesehatan di kota ini agak susah," ujarnya.
Helda menambahkan, hal itu sudah disampaikan kepada tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) yang melakukan survei terkait pemanfaatan dana otsus kesehatan sebesar 15 persen di Kota Jayapura pada Selasa (20/9). (antara)