DPRD Merauke Dorong Pengembangan Kawasan Wisata Guna PAD
pada tanggal
Friday, 30 September 2016
MERAUKE - Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Hendrikus Hengky Ndiken mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) setempat agar lebih giat mengembangkan kawasan wisata untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Selama ini karena SKPD terkait belum membuka kawasan wisata yang ada sehingga tidak berdampak terhadap PAD, sehingga harus terus didorng," kata Hendrikus di Merauke, Jumat.
Kabupaten Merauke, kata dia, memiliki banyak tempat wisata yang menarik misalnya di Pantai Lampu Satu sampai Payum, Kondo, namun SKPD terkait beserta mitra kerjanya belum menatanya dengan baik.
"Kalau kawasan wisata ini sudah dikelola tentu SKPD bisa mengatur 'budgeting' untuk kepentingan pariwisata," katanya.
Wakil rakyat yang ada di DPRD, kata Ketua Komisi C itu, sangat mendukung jika SKPD memiliki inovasi untuk mendorong pengembangan Kabupaten Merauke ke arah yang lebih baik.
"Yang membuat 'budgeting' untuk kepentingan wisata itu merupakan tugas SKPD, bukan tugas DPRD. Kami mendukung dengan tetap mengacu pada apa yang dianggarkan oleh SKPD terkait," katanya.
Ia menambahkan, beberapa kampung yang dihuni masyarakat adat Merauke berpotensi dijadikan kampung wisata seperti yang sudah dikembangkan beberapa daerah di luar Merauke.
"Contoh di Kampung Buti, kalau kita lakukan dengan cara profesional, kenapa tidak? di Bali sana bisa kenapa kita tidak bisa?," ujarnya.
Kemajuan Kabupaten Merauke, kata dia lagi, tergantung dari pejabat oleh sebab itu pimpinan SKPD harus melihat peluang-peluang yang ada dan mengembangkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
"Intinya sesuatu daerah bisa maju kalau kita bisa membuka sesuatu tempat yang bisa menghasilkan PAD," ujarnya. (antara)
"Selama ini karena SKPD terkait belum membuka kawasan wisata yang ada sehingga tidak berdampak terhadap PAD, sehingga harus terus didorng," kata Hendrikus di Merauke, Jumat.
Kabupaten Merauke, kata dia, memiliki banyak tempat wisata yang menarik misalnya di Pantai Lampu Satu sampai Payum, Kondo, namun SKPD terkait beserta mitra kerjanya belum menatanya dengan baik.
"Kalau kawasan wisata ini sudah dikelola tentu SKPD bisa mengatur 'budgeting' untuk kepentingan pariwisata," katanya.
Wakil rakyat yang ada di DPRD, kata Ketua Komisi C itu, sangat mendukung jika SKPD memiliki inovasi untuk mendorong pengembangan Kabupaten Merauke ke arah yang lebih baik.
"Yang membuat 'budgeting' untuk kepentingan wisata itu merupakan tugas SKPD, bukan tugas DPRD. Kami mendukung dengan tetap mengacu pada apa yang dianggarkan oleh SKPD terkait," katanya.
Ia menambahkan, beberapa kampung yang dihuni masyarakat adat Merauke berpotensi dijadikan kampung wisata seperti yang sudah dikembangkan beberapa daerah di luar Merauke.
"Contoh di Kampung Buti, kalau kita lakukan dengan cara profesional, kenapa tidak? di Bali sana bisa kenapa kita tidak bisa?," ujarnya.
Kemajuan Kabupaten Merauke, kata dia lagi, tergantung dari pejabat oleh sebab itu pimpinan SKPD harus melihat peluang-peluang yang ada dan mengembangkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
"Intinya sesuatu daerah bisa maju kalau kita bisa membuka sesuatu tempat yang bisa menghasilkan PAD," ujarnya. (antara)