Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Pengaruhi Mutu dan Aksara

KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan jumlah lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) di kabupaten pemekarannya terbatas sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program keaksaraan dan mutu lembaganya.

Staf Ahli Gubernur Bidang Potensi dan Pembangunan Daerah Ani Rumbiak, di Jayapura, Jumat, mengatakan terbatasnya jumlah lembaga PNF dikarenakan layanan lembaga ini tidak cukup berkembang akibat biaya operasional yang sangat tinggi.

"Terjadi kesenjangan sangat besar antara biaya operasional per warga belajar yang ditetapkan pemerintah dengan kondisi nyata di kabupaten tersebut," katanya.

Menurut Ani, selain itu, kondisi permukiman warga belajar di kawasan pegunungan dan atau sulit akses yang cenderung terpencil dan terpencar, menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pendekatan kelompok kecuali melalui jalur gereja.

"Kurangnya jumlah tutor terlatih untuk menjadi tutor keaksaraan fungsional yang menggunakan fungsionalisasi khas Papua menyebabkan pendidikan keaksaraan hanya menjadi kegiatan dengan nuansa formal karena pelakunya adalah para pendidik formal," ujarnya.

Dia menjelaskan tidak hanya itu, rendahnya alokasi pendanaan dari sumber APBD kabupaten termasuk yang bersumber dari dana Otonomi Khusus ternyata tidak teralokasi dengan baik sesuai Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014.

"Pendanaan kegiatan pendidikan keaksaraan sangat tergantung dana dekonsentrasi pemerintah pusat," katanya lagi.

Dia menambahkan untuk itulah Pemprov Papua terus melakukan terobosan di bidang layanan pendidikan non formal baik pada satuan maupun program pendidikan yaitu program percepatan tuntas buta aksara melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. (antara)