Athanasius Allo Rafra Dukung Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Papua

TIMIKA (MIMIKA) - Tokoh masyarakat Mimika,Papua, Athanasius Allo Rafra mendukung rencana pembentukan kantor perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah, terutama di Papua yang dianggap marak terjadi kasus-kasus dugaan korupsi.

"Saya sangat mendukung wacana itu. Apalagi di Papua, pembentukan kantor perwakilan KPK sangat mendesak," kata Allo Rafra di Timika, Selasa.

Mantan pejabat bupati Mappi dan Mimika itu menilai tindak pidana korupsi di Papua kini kian merajalela. Namun kasus-kasus dugaan korupsi yang bermuara di pengadilan sangat minim.

Hal itu justru memicu ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah, terutama aparatur penegak hukum.

"Masyarakat tahu banyak terjadi korupsi atau penyelewengan keuangan di daerah, tapi kepada siapa mereka bisa berharap? Kalau memang KPK mau membuka kantor perwakilan di daerah, saya kira khusus di Papua merupakan prioritas utama," ujarnya.

Menurut dia, gencarnya upaya pemerintah pusat membangun Papua dewasa ini tidak bakal memberikan efek besar bagi kehidupan rakyat setempat jika anggaran pembangunan habis dikuras oleh pejabat-pejabat setempat.

"Perhatian pusat sekarang tertuju ke Papua. Pusat ingin membangun Papua yang selama ini tertinggal jauh di belakang daerah lain di Indonesia.Tapi semua itu akan sia-sia kalau korupsi masih merajalela di Papua," tutur mantan anggota DPRD Mimika periode 2009-2014 itu.

Kehadiran perwakilan KPK di daerah, terutama di Papua, katanya, diharapkan dapat membongkar semua borok-borok korupsi yang terjadi di semua kabupaten/kota di wilayah itu.

"Sekarang terjadi eksodus besar-besaran masyarakat dari daerah pedalaman Papua ke Jayapura dan Timika. Salah satu penyebabnya karena di pedalaman hampir tidak ada pembangunan. Kalau ada perhatian dari pemerintah daerah setempat untuk masyarakatnya, tidak mungkin masyarakat eksodus ke daerah lain," kata Allo Rafra.

Secara khusus Allo Rafra menyoroti penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan di Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015 yang hingga kini belum pernah dilakukan evaluasi.

Padahal pada 2015 terdapat alokasi anggaran yang sangat besar mencapai Rp2,5 triliun.

"Sampai sekarang masyarakat Mimika bertanya-tanya dana Rp2,5 triliun dari APBD Mimika 2015 itu dipakai untuk apa saja karena belum pernah ada evaluasi. Belum lagi APBD 2016 yang mencapai lebih dari Rp2,7 triliun. Uang sebanyak itu dipakai untuk apa-apa saja," tanya Allo Rafra. (antara)