Pemprov Papua Soroti Calo Investor
pada tanggal
Thursday, 16 June 2016
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyoroti para investor yang menjadi calo investasi yakni mengurus izin kemudian menjual perizinan tersebut ke pihak lain.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Dan Sosial Ekonomi Rosina Upessy, di Jayapura, Rabu, mengatakan investor seperti itu tidak dibutuhkan di Tanah Papua.
"Bagi yang sudah diberikan izin, khususnya pemegang izin pengguna lahan skala luas, terutama izin usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan harus beraktivitas seoptimal mungkin sesuai izin tersebut," katanya.
Menurut Rosina, sekaranglah saatnya untuk mencari terobosan dan inovasi, bagaimanapun caranya supaya bisa berjalan, jangan hanya datang dan mengkapling-kapling lahan kemudian dibiarkan terlantar.
"Itu justru hanya akan menghalangi investor lainnya yang mungkin lebih serius, apalagi yang menjadi calo," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya juga mengakui salah satu kendala investasi sektor pertanian adalah infrastruktur yang terbatas, hal ini berakibat pada tak dapat dijangkaunya seluruh sentra-sentra perkebunan di seluruh daerah.
"Makanya, 'road map' Kementerian Pertanian, beberapa tahun yang lalu didorong untuk menjadi lokasi swasembada gula secara nasional melalui program Miffe, namun hingga kini belum menemukan varietas yang unggul dan cocok untuk dikembangkan," katanya lagi.
Selain itu, dibutuhkan waktu lebih lama lagi untuk mendapatkan varietas yang cocok, sehingga lebih baik diganti komoditi yang bisa langsung ditanami sesuai dengan kondisi setempat.
"Supaya investasi perkebunan tetap jalan misalnya, daripada membuang waktu menunggu varietas tebu misalnya yang cocok," ujarnya lagi. (antara)
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Dan Sosial Ekonomi Rosina Upessy, di Jayapura, Rabu, mengatakan investor seperti itu tidak dibutuhkan di Tanah Papua.
"Bagi yang sudah diberikan izin, khususnya pemegang izin pengguna lahan skala luas, terutama izin usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan harus beraktivitas seoptimal mungkin sesuai izin tersebut," katanya.
Menurut Rosina, sekaranglah saatnya untuk mencari terobosan dan inovasi, bagaimanapun caranya supaya bisa berjalan, jangan hanya datang dan mengkapling-kapling lahan kemudian dibiarkan terlantar.
"Itu justru hanya akan menghalangi investor lainnya yang mungkin lebih serius, apalagi yang menjadi calo," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya juga mengakui salah satu kendala investasi sektor pertanian adalah infrastruktur yang terbatas, hal ini berakibat pada tak dapat dijangkaunya seluruh sentra-sentra perkebunan di seluruh daerah.
"Makanya, 'road map' Kementerian Pertanian, beberapa tahun yang lalu didorong untuk menjadi lokasi swasembada gula secara nasional melalui program Miffe, namun hingga kini belum menemukan varietas yang unggul dan cocok untuk dikembangkan," katanya lagi.
Selain itu, dibutuhkan waktu lebih lama lagi untuk mendapatkan varietas yang cocok, sehingga lebih baik diganti komoditi yang bisa langsung ditanami sesuai dengan kondisi setempat.
"Supaya investasi perkebunan tetap jalan misalnya, daripada membuang waktu menunggu varietas tebu misalnya yang cocok," ujarnya lagi. (antara)