Pelni Timika Harap Pengusaha Manfaatkan Tol Laut ke Jawa
pada tanggal
Saturday, 18 June 2016
TIMIKA (MIMIKA) - PT Pelni (Persero) Kantor Cabang Timika, Papua, mengharapkan para pengusaha setempat dapat memanfaatkan jasa kapal tol laut dalam hal pengiriman bahan kebutuhan pokok dari Pulau Jawa.
Kepala Cabang PT Pelni Timika Suaidi mengatakan tarif angkutan barang dari Surabaya ke Timika menggunakan Kapal Tol Laut Freedom jauh lebih murah dibandingkan dengan kapal barang milik swasta lainnya.
"Kita harapkan seperti itu karena harga tarifnya lebih murah sekitar 70 persen dari tarif kapal barang swasta. Hal ini tentu karena ada subsidi dari pemerintah untuk melayani wilayah terpencil dan terluar, khususnya di Papua," kata Suaidi.
Sejak beroperasi akhir 2015, katanya, Kapal Tol Laut Freedom sudah enam kali melakukan pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan tujuan Tual, Fakfak, Kaimana dan Timika.
Waktu tempuh pelayaran dari Surabaya hingga Timika selama satu bulan (pergi-pulang). Kapal tol laut tersebut khusus melayani pengiriman bahan kebutuhan pokok (sembako) dari Pulau Jawa.
Pengusaha maupun warga yang berkeinginan untuk mengirim barang menggunakan jasa kapal tol laut tersebut diwajibkan melapor ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mimika (untuk pengiriman barang ke luar Timika) atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di Surabaya.
Sejauh ini, katanya, animo pengusaha untuk memanfaatkan jasa kapal tol laut tersebut semakin meningkat.
Beberapa kali Disperindag Mimika mengumpulkan para pengusaha bersama Pelni untuk melakukan sosialisasi pelayaran kapal tol laut tersebut.
Pada pelayaran terakhir pada Mei lalu, Kapal Tol Laut Freedom mengangkut 22 unit kontainer (peti kemas) berisi bahan kebutuhan pokok masyarakat untuk memasuki hari raya Lebaran seperti daging beku, beras, gula, telur ayam, dan lainnya.
Jumlah muatan itu, kata Suaidi, masih bisa ditambah mengingat khusus pengiriman barang ke Timika diberikan kuota hingga 35 unit kontainer.
"Permasalahan yang ada, di Pelabuhan Paumako tidak dilengkapi dengan kran listrik agar barang yang ada dalam kontainer tetap beku. Kami berharap ke depan hal ini bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah," harap Suaidi. (antara)
Kepala Cabang PT Pelni Timika Suaidi mengatakan tarif angkutan barang dari Surabaya ke Timika menggunakan Kapal Tol Laut Freedom jauh lebih murah dibandingkan dengan kapal barang milik swasta lainnya.
"Kita harapkan seperti itu karena harga tarifnya lebih murah sekitar 70 persen dari tarif kapal barang swasta. Hal ini tentu karena ada subsidi dari pemerintah untuk melayani wilayah terpencil dan terluar, khususnya di Papua," kata Suaidi.
Sejak beroperasi akhir 2015, katanya, Kapal Tol Laut Freedom sudah enam kali melakukan pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan tujuan Tual, Fakfak, Kaimana dan Timika.
Waktu tempuh pelayaran dari Surabaya hingga Timika selama satu bulan (pergi-pulang). Kapal tol laut tersebut khusus melayani pengiriman bahan kebutuhan pokok (sembako) dari Pulau Jawa.
Pengusaha maupun warga yang berkeinginan untuk mengirim barang menggunakan jasa kapal tol laut tersebut diwajibkan melapor ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mimika (untuk pengiriman barang ke luar Timika) atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di Surabaya.
Sejauh ini, katanya, animo pengusaha untuk memanfaatkan jasa kapal tol laut tersebut semakin meningkat.
Beberapa kali Disperindag Mimika mengumpulkan para pengusaha bersama Pelni untuk melakukan sosialisasi pelayaran kapal tol laut tersebut.
Pada pelayaran terakhir pada Mei lalu, Kapal Tol Laut Freedom mengangkut 22 unit kontainer (peti kemas) berisi bahan kebutuhan pokok masyarakat untuk memasuki hari raya Lebaran seperti daging beku, beras, gula, telur ayam, dan lainnya.
Jumlah muatan itu, kata Suaidi, masih bisa ditambah mengingat khusus pengiriman barang ke Timika diberikan kuota hingga 35 unit kontainer.
"Permasalahan yang ada, di Pelabuhan Paumako tidak dilengkapi dengan kran listrik agar barang yang ada dalam kontainer tetap beku. Kami berharap ke depan hal ini bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah," harap Suaidi. (antara)