Pasar Mama-Mama Wajib Jadi Perhatian Pemerintah
pada tanggal
Wednesday, 15 June 2016
KOTA JAYAPURA - Luasnya wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu tidak lepas dari kenyataan bahwa ada roda-roda penggerak ekonomi skala kecil, atau bahkan mikro khususnya dalam sektor ekonomi kerakyatan.
Berbicara tentang ekonomi kerakyatan, perputaran ekonomi dimulai dari pasar-pasar rakyat yang tersebar di penjuru tanah air. Pasar rakyat atau pasar tradisional itu, merupakan salah satu elemen penting sebagai sarana mendasar untuk memutar roda ekonomi.
Pasar-pasar yang berada di wilayah Pulau Jawa, masih banyak yang berada pada kondisi kurang layak. Banyak pasar yang masih memiliki bangunan yang sudah berdiri lebih dari 15 tahun, kotor, dan tidak terawat. Namun, pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang lebih besar, pasar di daerah pedalaman kondisinya jauh dari ideal dan memerlukan optimalisasi.
Salah satu pasar yang berada di wilayah pedalaman Indonesia adalah Pasar Moanemani Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Pasar tersebut kondisinya masih terbilang sepi meskipun sudah bisa dikatakan layak. Banyak kios yang dibangun menggunakan kayu mangkrak dikarenakan pedagang masih menempati pasar yang lama.
Para pedagang lokal yang biasa disebut dengan "mama-mama" tersebut hanya sedikit yang menempati kios-kios yang ada. Kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk berdagang di jalan komplek pasar beratapkan langit biru Papua, meskipun akses jalan tersebut masih berupa tanah dan batu sehingga berdebu saat kemarau dan becek saat musim hujan.
Selain itu, masih dari wilayah Papua yakni Pasar Rakyat Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Pasar tersebut masih dalam kondisi yang sangat dasar, dan tidak jauh berbeda dengan pasar Moanemani.
Mama-mama yang berdagang tersebut terlihat berjualan tanpa atap hanya dengan menggelar barang dagangannya beralaskan karung bekas, plastik atau tanpa alas. Komoditas yang dijual juga masih sebatas hasil alam setempat, belum mencakupi kebutuhan seperti beras ataupun kebutuhan pokok lainnya.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong, merupakan menteri pertama dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo yang baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Pasar Moanemani Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Thomas mengatakan bahwa pihaknya akan mulai fokus untuk membenahi pasar rakyat di wilayah pedalaman.
"Pertama, kita harus fokus ke pasar-pasar yang pedalaman seperti Dogiyai dan Tolikara, karena itu merupakan sarana yang sangat mendasar. Saya utamakan yang pasar desa (pedalaman) karena mungkin paling diperlukan. Saya prihatin karena itu merupakan sarana mendasar bagi masyarakat," kata Thomas dalam rangkaian kunjungan kerja ke Papua, Minggu (12/6).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Thomas juga mengunjungi Pasar Rakyat Karubaga, Kabupaten Tolikara, Pasar Sentral Kalibobo, Kabupaten Nabire, Pasar Skow Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, dan Pasar Youtefa, Kota Jayapura Provinsi Papua.
Menurut Thomas, di beberapa wilayah yang dia kunjungi selama di Papua, tidak sedikit Mama-Mama yang berjualan tanpa lapak atau hanya menggelar barang dagangan seadanya. Menurutnya, perancangan pasar khususnya untuk di pedalaman harus cocok dengan suku asli wilayah setempat.
"Ada beberapa pasar yang sebagian pedagangnya itu ada di lantai, karena memang pedagang suku asli tersebut lebih nyaman berdagang dengan cara itu. Jadi jangan dipaksa," kata Thomas.
Berdasarkan informasi, lapak-lapak di pasar khususnya di Provinsi Papua dan wilayah pedalaman, lapak-lapak yang ada masih didominasi dengan pedagang pendatang atau yang bukan berasal dari suku asli.
Menurut Thomas, hal itu memerlukan kebijaksanaan dari pemerintah daerah setempat agar pembagian lapak antara pedagang suku asli dan pendatang itu berimbang.
Perlu kebijaksanaan dari pemda setempat untuk mengimbangi alokasi lapak antara mama-mama dengan pendatang atau yang skalanya menengah. Jadi harus ada pemikiran keadilan sosialnya juga untuk memberikan peluang kepada yang mungkin kurang berdaya.
Sementara untuk pasar-pasar yang ada di Provinsi Papua dan tidak berada di pedalaman, Thomas menyatakan bahwa pasar-pasar tersebut lebih membutuhkan renovasi fisik dan tata kelola yang lebih baik dikarenakan saat ini masih belum masuk dalam kondisi optimal.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat untuk Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2016 sebesar Rp77,5 miliar rupiah yang berasal dari dana tugas pembantuan untuk delapan pasar rakyat.
Sementara yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tercatat mencapai Rp147,5 miliar untuk 36 pasar rakyat.
Terintegrasi Untuk memaksimalkan transaksi yang ada di pasar-pasar lokal baik untuk pasar perkotaan maupun pedalaman, Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa pengembangan pasar rakyat khususnya yang berada di daerah pedalaman harus berorientasi kepada industri kecil lokal.
"Saya pribadi mulai melihat bahwa pengembangan pasar setempat itu tidak bisa lepas dari industri kecil setempat. Jadi harus ambil wawasan yang sedikit lebih luas, apa pertanian lokal, peternakan lokal, industri ringan setempat, pasarnya juga harus berorientasi ke sana," kata Thomas.
Menurut Thomas, salah satu produk dari industri kecil yang bisa diintegrasikan dengan pasar rakyat tersebut adalah komoditas kopi. Kementerian Perdagangan telah melakukan identifikasi bahwa kopi merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi besar dan bukan hanya untuk perdagangan lokal, namun juga untuk ekspor.
Kopi jenis arabika asal Papua memiliki keunggulan lebih jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, dikarenakan semakin tinggi wilayah untuk penanaman kopi tersebut, maka aroma yang dihasilkan akan semakin manis.
"Tidak banyak wilayah di Indonesia yang seoptimal itu, cuma Papua yang paling optimal dan tinggal bangun pembinaan petani kopinya, pengolahannya," kata Thomas, yang juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke pusat kopi Dogiyai, Provinsi Papua itu Sementara itu, Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis Kemendag Ni Made Ayu Marthini mengatakan bahwa Kabupaten Dogiyai juga memiliki lima UKM kopi yang salah satunya dibina Pastor Gereja. Selain kebun peninggalan Belanda, di Kabupaten Dogiyai juga terdapat kebun kopi SMP Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) seluas satu hektar.
"Sekolah ini menyelipkan pendidikan mengenai kopi pada kurikulum ajarnya sehingga murid-murid diajarkan memetik dan mengolah kopi di sekolah," ujar Made.
Made mengharapkan, kopi Papua bisa menembus pasar ekspor dalam tiga tahun ke depan dan dapat disajikan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020.
Thomas melanjutkan, perlu adanya penambahan investasi, baik dari sarana dan prasarana, permesinan, peralatan kemasan yang nantinya bisa menjamin keberlangsungan industri kopi tersebut dari hulu hingga hilir.
"Jadi memang harus ujung ke ujung, dan satu hal yang saya lihat potensinya besar adalah kopi, dan pasar rakyat mungkin juga bisa berperan," kata Thomas.
Skema yang diharapkan nantinya adalah adanya sistem terpadu mulai dari tempat pengumpulan, pengeringan dan pengolahan yang terletak berdampingan dengan pasar rakyat, khususnya di Provinsi Papua.
"Mungkin bisa juga disatukan, misalnya tempat pengumpulan, pengeringan, pengolahan, sekalian di sebelah pasar, dan ada perwakilan bank. Jadi orang jual kopi bisa memasukkan uang ke bank, dan bisa langsung jual di pasar. Mungkin sistem terpadu seperti itu," ujar Thomas.
Optimalisasi perbatasan Thomas yang kerap disapa Tom itu, saat mengunjungi Pasar Skow Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, mengatakan bahwa pihaknya menginginkan adanya optimalisasi perdagangan khususnya untuk pasar yang berdekatan dengan perbatasan Papua Nugini tersebut.
"Saya akan berkunjung ke PNG dan Fiji, antara lain saya akan angkat masalah Pasar Skow di perbatasan itu. Kita mungkin bisa bicara di tingkat menteri perdagangan, nanti kita lihat bagaimana kita bisa mengoptimalkan kedua belah pihak," kata Tom.
Optimalisasi tersebut juga terkait dengan produk-produk apa saja yang bisa diperdagangkan, mengingat hampir 99 persen pembeli di Pasar Skow itu merupakan warga negara Papua Nugini.
Berdasarkan pantauan Antara, Pasar Skow Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, pada Minggu (12/6) terlihat lengang, hanya beberapa kios yang masih beroperasi. Waktu operasional dari pasar yang beromzet kurang lebih Rp32 miliar pada 2015 itu terbatas hanya pada hari Selasa dan Kamis.
Pasar yang letaknya berdekatan dengan perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini tersebut, memiliki mayoritas pelanggan atau pembeli warga negara PNG. Pasar itu memiliki 200 kios, dimana 100 kios merupakan milik pedagang suku asli dan sisanya pedagang pendatang.
Pasar Skow dibangun selama empat tahun, yaitu pada tahun 2007, 2008, 2009, dan 2011 dengan total anggaran Rp20,5 miliar. Pasar ini diresmikan pada 2 Februari 2012, dan dibangun atas kerja sama Kemendag dengan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dana Tugas Pembantuan tahun 2007.
"Pemerintah fokus membangun infrastruktur pasar untuk meningkatkan perekonomian rakyat di daerah. Seperti di Pasar Skow ini. Keberadaannya harus dimaksimalkan. Bukan hanya sebagai pusat perekonomian masyarakat setempat, pasar ini juga merupakan pasar ekspor dengan pembeli yang berasal dari Papua Nugini," kata Tom. (antara)
Berbicara tentang ekonomi kerakyatan, perputaran ekonomi dimulai dari pasar-pasar rakyat yang tersebar di penjuru tanah air. Pasar rakyat atau pasar tradisional itu, merupakan salah satu elemen penting sebagai sarana mendasar untuk memutar roda ekonomi.
Pasar-pasar yang berada di wilayah Pulau Jawa, masih banyak yang berada pada kondisi kurang layak. Banyak pasar yang masih memiliki bangunan yang sudah berdiri lebih dari 15 tahun, kotor, dan tidak terawat. Namun, pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang lebih besar, pasar di daerah pedalaman kondisinya jauh dari ideal dan memerlukan optimalisasi.
Salah satu pasar yang berada di wilayah pedalaman Indonesia adalah Pasar Moanemani Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Pasar tersebut kondisinya masih terbilang sepi meskipun sudah bisa dikatakan layak. Banyak kios yang dibangun menggunakan kayu mangkrak dikarenakan pedagang masih menempati pasar yang lama.
Para pedagang lokal yang biasa disebut dengan "mama-mama" tersebut hanya sedikit yang menempati kios-kios yang ada. Kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk berdagang di jalan komplek pasar beratapkan langit biru Papua, meskipun akses jalan tersebut masih berupa tanah dan batu sehingga berdebu saat kemarau dan becek saat musim hujan.
Selain itu, masih dari wilayah Papua yakni Pasar Rakyat Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Pasar tersebut masih dalam kondisi yang sangat dasar, dan tidak jauh berbeda dengan pasar Moanemani.
Mama-mama yang berdagang tersebut terlihat berjualan tanpa atap hanya dengan menggelar barang dagangannya beralaskan karung bekas, plastik atau tanpa alas. Komoditas yang dijual juga masih sebatas hasil alam setempat, belum mencakupi kebutuhan seperti beras ataupun kebutuhan pokok lainnya.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong, merupakan menteri pertama dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo yang baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Pasar Moanemani Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Thomas mengatakan bahwa pihaknya akan mulai fokus untuk membenahi pasar rakyat di wilayah pedalaman.
"Pertama, kita harus fokus ke pasar-pasar yang pedalaman seperti Dogiyai dan Tolikara, karena itu merupakan sarana yang sangat mendasar. Saya utamakan yang pasar desa (pedalaman) karena mungkin paling diperlukan. Saya prihatin karena itu merupakan sarana mendasar bagi masyarakat," kata Thomas dalam rangkaian kunjungan kerja ke Papua, Minggu (12/6).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Thomas juga mengunjungi Pasar Rakyat Karubaga, Kabupaten Tolikara, Pasar Sentral Kalibobo, Kabupaten Nabire, Pasar Skow Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, dan Pasar Youtefa, Kota Jayapura Provinsi Papua.
Menurut Thomas, di beberapa wilayah yang dia kunjungi selama di Papua, tidak sedikit Mama-Mama yang berjualan tanpa lapak atau hanya menggelar barang dagangan seadanya. Menurutnya, perancangan pasar khususnya untuk di pedalaman harus cocok dengan suku asli wilayah setempat.
"Ada beberapa pasar yang sebagian pedagangnya itu ada di lantai, karena memang pedagang suku asli tersebut lebih nyaman berdagang dengan cara itu. Jadi jangan dipaksa," kata Thomas.
Berdasarkan informasi, lapak-lapak di pasar khususnya di Provinsi Papua dan wilayah pedalaman, lapak-lapak yang ada masih didominasi dengan pedagang pendatang atau yang bukan berasal dari suku asli.
Menurut Thomas, hal itu memerlukan kebijaksanaan dari pemerintah daerah setempat agar pembagian lapak antara pedagang suku asli dan pendatang itu berimbang.
Perlu kebijaksanaan dari pemda setempat untuk mengimbangi alokasi lapak antara mama-mama dengan pendatang atau yang skalanya menengah. Jadi harus ada pemikiran keadilan sosialnya juga untuk memberikan peluang kepada yang mungkin kurang berdaya.
Sementara untuk pasar-pasar yang ada di Provinsi Papua dan tidak berada di pedalaman, Thomas menyatakan bahwa pasar-pasar tersebut lebih membutuhkan renovasi fisik dan tata kelola yang lebih baik dikarenakan saat ini masih belum masuk dalam kondisi optimal.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat untuk Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2016 sebesar Rp77,5 miliar rupiah yang berasal dari dana tugas pembantuan untuk delapan pasar rakyat.
Sementara yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tercatat mencapai Rp147,5 miliar untuk 36 pasar rakyat.
Terintegrasi Untuk memaksimalkan transaksi yang ada di pasar-pasar lokal baik untuk pasar perkotaan maupun pedalaman, Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa pengembangan pasar rakyat khususnya yang berada di daerah pedalaman harus berorientasi kepada industri kecil lokal.
"Saya pribadi mulai melihat bahwa pengembangan pasar setempat itu tidak bisa lepas dari industri kecil setempat. Jadi harus ambil wawasan yang sedikit lebih luas, apa pertanian lokal, peternakan lokal, industri ringan setempat, pasarnya juga harus berorientasi ke sana," kata Thomas.
Menurut Thomas, salah satu produk dari industri kecil yang bisa diintegrasikan dengan pasar rakyat tersebut adalah komoditas kopi. Kementerian Perdagangan telah melakukan identifikasi bahwa kopi merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi besar dan bukan hanya untuk perdagangan lokal, namun juga untuk ekspor.
Kopi jenis arabika asal Papua memiliki keunggulan lebih jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, dikarenakan semakin tinggi wilayah untuk penanaman kopi tersebut, maka aroma yang dihasilkan akan semakin manis.
"Tidak banyak wilayah di Indonesia yang seoptimal itu, cuma Papua yang paling optimal dan tinggal bangun pembinaan petani kopinya, pengolahannya," kata Thomas, yang juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke pusat kopi Dogiyai, Provinsi Papua itu Sementara itu, Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis Kemendag Ni Made Ayu Marthini mengatakan bahwa Kabupaten Dogiyai juga memiliki lima UKM kopi yang salah satunya dibina Pastor Gereja. Selain kebun peninggalan Belanda, di Kabupaten Dogiyai juga terdapat kebun kopi SMP Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) seluas satu hektar.
"Sekolah ini menyelipkan pendidikan mengenai kopi pada kurikulum ajarnya sehingga murid-murid diajarkan memetik dan mengolah kopi di sekolah," ujar Made.
Made mengharapkan, kopi Papua bisa menembus pasar ekspor dalam tiga tahun ke depan dan dapat disajikan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020.
Thomas melanjutkan, perlu adanya penambahan investasi, baik dari sarana dan prasarana, permesinan, peralatan kemasan yang nantinya bisa menjamin keberlangsungan industri kopi tersebut dari hulu hingga hilir.
"Jadi memang harus ujung ke ujung, dan satu hal yang saya lihat potensinya besar adalah kopi, dan pasar rakyat mungkin juga bisa berperan," kata Thomas.
Skema yang diharapkan nantinya adalah adanya sistem terpadu mulai dari tempat pengumpulan, pengeringan dan pengolahan yang terletak berdampingan dengan pasar rakyat, khususnya di Provinsi Papua.
"Mungkin bisa juga disatukan, misalnya tempat pengumpulan, pengeringan, pengolahan, sekalian di sebelah pasar, dan ada perwakilan bank. Jadi orang jual kopi bisa memasukkan uang ke bank, dan bisa langsung jual di pasar. Mungkin sistem terpadu seperti itu," ujar Thomas.
Optimalisasi perbatasan Thomas yang kerap disapa Tom itu, saat mengunjungi Pasar Skow Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, mengatakan bahwa pihaknya menginginkan adanya optimalisasi perdagangan khususnya untuk pasar yang berdekatan dengan perbatasan Papua Nugini tersebut.
"Saya akan berkunjung ke PNG dan Fiji, antara lain saya akan angkat masalah Pasar Skow di perbatasan itu. Kita mungkin bisa bicara di tingkat menteri perdagangan, nanti kita lihat bagaimana kita bisa mengoptimalkan kedua belah pihak," kata Tom.
Optimalisasi tersebut juga terkait dengan produk-produk apa saja yang bisa diperdagangkan, mengingat hampir 99 persen pembeli di Pasar Skow itu merupakan warga negara Papua Nugini.
Berdasarkan pantauan Antara, Pasar Skow Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, pada Minggu (12/6) terlihat lengang, hanya beberapa kios yang masih beroperasi. Waktu operasional dari pasar yang beromzet kurang lebih Rp32 miliar pada 2015 itu terbatas hanya pada hari Selasa dan Kamis.
Pasar yang letaknya berdekatan dengan perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini tersebut, memiliki mayoritas pelanggan atau pembeli warga negara PNG. Pasar itu memiliki 200 kios, dimana 100 kios merupakan milik pedagang suku asli dan sisanya pedagang pendatang.
Pasar Skow dibangun selama empat tahun, yaitu pada tahun 2007, 2008, 2009, dan 2011 dengan total anggaran Rp20,5 miliar. Pasar ini diresmikan pada 2 Februari 2012, dan dibangun atas kerja sama Kemendag dengan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dana Tugas Pembantuan tahun 2007.
"Pemerintah fokus membangun infrastruktur pasar untuk meningkatkan perekonomian rakyat di daerah. Seperti di Pasar Skow ini. Keberadaannya harus dimaksimalkan. Bukan hanya sebagai pusat perekonomian masyarakat setempat, pasar ini juga merupakan pasar ekspor dengan pembeli yang berasal dari Papua Nugini," kata Tom. (antara)