Luhut Persilahkan PNG, Fiji, Solomon dan Selandia Baru Tangani Kasus HAM Papua

MANOKWARI - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mempersilahkan pihak asing seperti Papua Nugini, Fiji, Solomon dan Selandia Baru melalui para duta besarnya, memantau penanganan kasus hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Dalam kunjungan kerja di Manokwari, Sabtu, Luhut menginginkan para duta besar itu melihat proses penanganan kasus sejak awal. Ia berkomitmen bahwa seluruh tahapan dan investigasi yang dilakukan berlangsung secara transparan.

Dia menyebutkan tim penanganan HAM Papua telah terbentuk. Tim tersebut diisi oleh orang-orang yang kredibel dari perwakilan Komnas HAM pusat dan Papua, Kejaksaan dan pengamat.

"Delapan di antaranya pengamat dari Papua. Ini ada permintaan lagi satu pengamat dari Papua Barat. Saya minta pak gubernur merekomendasikan siapa yang akan masuk dalam tim," kata dia.

Luhut mengutarakan ada sebagian orang meminta agar upaya penuntasan HAM di Papua dilakukan oleh tim independen dari luar negeri. Baginya, hal itu tidak perlu sebab Indonesia negara berdaulat.

Indonesia, ujarnya, sudah tahu cara menyelesaikan persoalan sendiri dengan cara-cara bijak. Tidak perlu orang dan negara lain mendikte.

"Australia punya kasus HAM terhadap suku Aborigin. Bagaimana mereka menyelesaikannya. Jadi orang lain jangan ngajarin kita menyelesaikan masalah," katanya.

Luhut tak ingin negara lain melihat Indonesia sebagai negara primitif yang tak berdaulat. Ia berharap para pemuda menyadari itu.

"Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang bisa dikte kita. Kita kaya, kalau diatur secara bagus, dengan cara kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, yang sederhana, mau mendengar pendapat orang dan berani mengambil keputusan, saya yakin lima tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara hebat," katanya lagi. (antara)