Irene Manibuy Nilai KEK di Sorong Buka Peluang Industri
pada tanggal
Monday, 20 June 2016
MANOKWARI- Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat
dicanangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Presiden Joko
Widodo telah menyetujui program tersebut.
Saat ditemui di Manokwari, Minggu, Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy mengatakan, program ini membuka peluang selebar-lebarnya industri barang-barang strategis.
Sebanyak 12 perusahaan multinasional dan internasional siap beroperasi.
"Sebanyak 12 perusahaan itu bergerak di sektor migas, perikanan, jasa angkutan, produksi semen, pengaspalan dan beberapa sektor lainnya. Mereka siap membangun industri di Kabupaten Sorong," kata dia lagi.
Guna mendukung program tersebut, menurutnya, membutuhkan lahan seluas 6.000 hektare, dengan 500 hektare di antaranya sudah siap pakai.
"Prosesnya sudah clean and clear, artinya Pemkab Sorong sudah harus siap dengan sertifikat lahan tersebut," ujarnya lagi.
Dia menegaskan, program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam serta membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, program ini untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
Irene mengutarakan, program ini akan didukung dengan regulasi berupa peraturan presiden. Ia meyakini, industri di Papua Barat dalam lima tahun ke depan akan meningkat secara drastis.
"Kami berharap, KEK ini menjadikan Sorong sebagai pintu gerbang tol laut. Hasil produksi sumber daya alam di Papua Barat bisa diangkut dari Sorong ke Makassar, lalu ke luar negeri," kata dia lagi.
Dia menambahkan, pada 28 Juni mendatang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan akan berkunjung ke Kabupaten Sorong.
"Kunjungan itu bermaksud menindaklanjuti pembebasan lahan. Beliau akan menyerahkan sertifikat lahan kepada para pemegang hak," kata Irene lagi. (antara)
Saat ditemui di Manokwari, Minggu, Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy mengatakan, program ini membuka peluang selebar-lebarnya industri barang-barang strategis.
Sebanyak 12 perusahaan multinasional dan internasional siap beroperasi.
"Sebanyak 12 perusahaan itu bergerak di sektor migas, perikanan, jasa angkutan, produksi semen, pengaspalan dan beberapa sektor lainnya. Mereka siap membangun industri di Kabupaten Sorong," kata dia lagi.
Guna mendukung program tersebut, menurutnya, membutuhkan lahan seluas 6.000 hektare, dengan 500 hektare di antaranya sudah siap pakai.
"Prosesnya sudah clean and clear, artinya Pemkab Sorong sudah harus siap dengan sertifikat lahan tersebut," ujarnya lagi.
Dia menegaskan, program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam serta membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, program ini untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
Irene mengutarakan, program ini akan didukung dengan regulasi berupa peraturan presiden. Ia meyakini, industri di Papua Barat dalam lima tahun ke depan akan meningkat secara drastis.
"Kami berharap, KEK ini menjadikan Sorong sebagai pintu gerbang tol laut. Hasil produksi sumber daya alam di Papua Barat bisa diangkut dari Sorong ke Makassar, lalu ke luar negeri," kata dia lagi.
Dia menambahkan, pada 28 Juni mendatang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan akan berkunjung ke Kabupaten Sorong.
"Kunjungan itu bermaksud menindaklanjuti pembebasan lahan. Beliau akan menyerahkan sertifikat lahan kepada para pemegang hak," kata Irene lagi. (antara)