Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Dukung Akreditasi Sekolah Lokal
pada tanggal
Monday 20 June 2016
KOTA JAYAPURA - Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Papua, bentukan Pemerintah Pusat mendorong sejumlah sekolah Madrasah baik tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK agar terakreditasi dengan melakukan kegiatan visitasi menuju akreditasi sebuah sekolah
"Beberapa tahun terakhir ini, kami sudah melakukan kegiatan visitasi untuk menuju akreditasi sekolah di sejumlah kota dan kabupaten di Papua," kata Wilius Kogoya, salah seorang anggota Badan Akreditasi Sekolah Madrasah di Provinsi setempat mewakili Yayasan Pendidikan Persekolahan Injili (YPPGI) di Papua di Jayapura, Minggu.
Menurut dia, pihaknya sudah mendatangi sejumlah daerah baik di daerah pegunungan maupun di wilayah pesisir Papua untuk melakukan visitasi.
"Daerah yang kami sudah datangi yakni ada daerah gunung, ada daerah pantai, ada daerah kota, dan juga di ibu kota provinsi Papua," katanya.
Salah satu daerah yang didatangi pada Mei 2016 yakni di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Ketika tim melakukan wawancara dengan salah satu siswa SMP di Wamena, dengan polos siswa itu mengatakan sejumlah persoalan dan sistem pelayanan yang mereka alami di sekolahnya, di antaranya kekurangan perpustakaan dan juga ruang laboratorium komputer serta peralatan pendukung lainnya.
Tapi juga ada persoalan barang sekolah yang dicuri oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi sekolah.
Dia menjelaskan, ternyata dari hasil visitasi dan upaya akreditasi yang sudah dilakukan oleh lembaga ini, ada sejumlah sekolah dengan standar perolehan nilai C, ada juga beberapa sekolah yang tidak terakreditasi.
"Hanya beberapa sekolah yang sudah terakreditasi dengan nilai B ada juga sekolah yang sudah terakreditasi dengan nilai A, tetapi ada sekolah yang nilainya lebih, ada yang kurang," ujarnya.
Sekolah yang nilai akreditasi yang lebih dan yang nilai akreditasinya kurang ini menunjukkan mutu pendidikan di daerah ini, tapi juga wajah Pemerintah setempat baik itu Pemerintah Kota, maupun Pemerintah kabupaten, dan Pemerintah Provinsi.
"Jadi wajah pemerintah terlihat dari sekolah-sekolah yang terakreditasi dengan nilai-nilai yang berbeda itu," ujar Wilius yang juga salah satu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih Jayapura ini.
Wilius menambahkan, ketika nilai akreditasinya semakin baik, menunjukkan bahwa sekolah-sekolah itu mendapat perhatian dari Pemerintah setempat, Dinas Pendidikan setempat, dan dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat.
"Sekolah yang nilai akreditasinya sangat rendah itu karena kurang perhatian, nah itu yang kami lihat," ujarnya. (antara)
Menurut dia, pihaknya sudah mendatangi sejumlah daerah baik di daerah pegunungan maupun di wilayah pesisir Papua untuk melakukan visitasi.
"Daerah yang kami sudah datangi yakni ada daerah gunung, ada daerah pantai, ada daerah kota, dan juga di ibu kota provinsi Papua," katanya.
Salah satu daerah yang didatangi pada Mei 2016 yakni di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Ketika tim melakukan wawancara dengan salah satu siswa SMP di Wamena, dengan polos siswa itu mengatakan sejumlah persoalan dan sistem pelayanan yang mereka alami di sekolahnya, di antaranya kekurangan perpustakaan dan juga ruang laboratorium komputer serta peralatan pendukung lainnya.
Tapi juga ada persoalan barang sekolah yang dicuri oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi sekolah.
Dia menjelaskan, ternyata dari hasil visitasi dan upaya akreditasi yang sudah dilakukan oleh lembaga ini, ada sejumlah sekolah dengan standar perolehan nilai C, ada juga beberapa sekolah yang tidak terakreditasi.
"Hanya beberapa sekolah yang sudah terakreditasi dengan nilai B ada juga sekolah yang sudah terakreditasi dengan nilai A, tetapi ada sekolah yang nilainya lebih, ada yang kurang," ujarnya.
Sekolah yang nilai akreditasi yang lebih dan yang nilai akreditasinya kurang ini menunjukkan mutu pendidikan di daerah ini, tapi juga wajah Pemerintah setempat baik itu Pemerintah Kota, maupun Pemerintah kabupaten, dan Pemerintah Provinsi.
"Jadi wajah pemerintah terlihat dari sekolah-sekolah yang terakreditasi dengan nilai-nilai yang berbeda itu," ujar Wilius yang juga salah satu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih Jayapura ini.
Wilius menambahkan, ketika nilai akreditasinya semakin baik, menunjukkan bahwa sekolah-sekolah itu mendapat perhatian dari Pemerintah setempat, Dinas Pendidikan setempat, dan dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat.
"Sekolah yang nilai akreditasinya sangat rendah itu karena kurang perhatian, nah itu yang kami lihat," ujarnya. (antara)