Pemda Mimika Target APBD 2016 Sebelum April
pada tanggal
Sunday, 27 March 2016
TIMIKA (MIMIKA) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua menargetkan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 sebelum April.
Sekretaris Daerah Mimika Ausilius You di Timika, Sabtu, mengatakan pembahasan RAPBD 2016 terlambat dari waktu yang ditetapkan karena terkendala dengan tari-ulurnya waktu pelantikan pimpinan DPRD yang baru dilakukan awal Maret.
"Kami harapkan dalam bulan ini selesai, tidak boleh lewat dari bulan Maret," kata You.
Ia mengatakan tim anggaran Pemkab Mimika bersama badan anggaran DPRD Mimika telah berkonsultasi ke Pemprov Papua menyangkut materi APBD 2016 sebelum ditetapkan oleh DPRD setempat.
"Tim anggaran Pemda bersama badan anggaran DPRD sudah bertemu Pemprov Papua untuk mengevaluasi materi APBD 2016. Evaluasi ini sangat penting untuk meminta petunjuk dari Pemprov Papua terutama menyangkut soal penempatan kode rekening keuangan dan hal-hal teknis lainnya," jelas You.
Ia mengatakan APBD Mimika 2016 juga telah mengakomodasi sejumlah program prioritas pemerintahan Bupati Eltinus Omaleng dan wakilnya Yohanis Bassang.
Program prioritas dimaksud seperti anggaran pekerjaan jalan penghubung antara Kampung Banti dengan Kampung Aroanop di Distrik Tembagapura, pembangunan lanjutan Bandara Mozes Kilangin Timika, pelebaran Jalan Cenderawasih dari depan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika di Distrik Kuala Kencana menuju depan Gereja Katedral Tiga Raja Timika.
Selain itu, katanya, Pemkab Mimika juga mengalokasikan anggaran cukup besar untuk menyelesaikan pembangunan gedung Gereja Kemah Injil (Kingmi) yang berlokasi di Jalan Agimuga, Mil 32, Distrik Kuala Kencana.
Gereja Kingmi itu nantinya menjadi ikon gereja-gereja Kingmi di Tanah Papua dan dirancang menjadi gereja oikumene.
Ketua DPRD Mimika Elminus Mom mengatakan sidang paripurna DPRD Mimika untuk menetapkan APBD 2016 akan segera digelar usai Liburan Paskah.
Elminus memastikan tidak ada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun dana Otsus Papua ke Kabupaten Mimika lantaran molornya waktu pembahasan dan penetapan APBD 2016.
APBD Mimika 2016 mengalami peningkatan Rp180 miliar atau sebesar Rp2,759 triliun dari APBD tahun sebelumnya.
Komposisi APBD Mimika 2016 terdiri atas pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,669 triliun dan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2,759 triliun.
Pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp210 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Komponen pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp353 miliar, dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp1,971 triliun yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp1,043 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp621 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp306 miliar serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp344 miliar.
Komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas dana bagi hasil pajak dari Provinsi Papua diproyeksikan Rp77 miliar, dana penyesuaian dan dana Otonomi Khusus Papua Rp186 miliar, bantuan keuangan dari Provinsi Papua terdiri atas dana Kartu Papua Sehat, Dana Prospek serta Gerbang Emas Rp80 miliar.
Adapun belanja daerah diproyeksikan mengalami kenaikan Rp180 miliar dari tahun sebelumnya. Komponen belanja daerah terdiri atas belanja langsung Rp1,909 triliun dan belanja tidak langsung Rp849 miliar. (ant)
Sekretaris Daerah Mimika Ausilius You di Timika, Sabtu, mengatakan pembahasan RAPBD 2016 terlambat dari waktu yang ditetapkan karena terkendala dengan tari-ulurnya waktu pelantikan pimpinan DPRD yang baru dilakukan awal Maret.
"Kami harapkan dalam bulan ini selesai, tidak boleh lewat dari bulan Maret," kata You.
Ia mengatakan tim anggaran Pemkab Mimika bersama badan anggaran DPRD Mimika telah berkonsultasi ke Pemprov Papua menyangkut materi APBD 2016 sebelum ditetapkan oleh DPRD setempat.
"Tim anggaran Pemda bersama badan anggaran DPRD sudah bertemu Pemprov Papua untuk mengevaluasi materi APBD 2016. Evaluasi ini sangat penting untuk meminta petunjuk dari Pemprov Papua terutama menyangkut soal penempatan kode rekening keuangan dan hal-hal teknis lainnya," jelas You.
Ia mengatakan APBD Mimika 2016 juga telah mengakomodasi sejumlah program prioritas pemerintahan Bupati Eltinus Omaleng dan wakilnya Yohanis Bassang.
Program prioritas dimaksud seperti anggaran pekerjaan jalan penghubung antara Kampung Banti dengan Kampung Aroanop di Distrik Tembagapura, pembangunan lanjutan Bandara Mozes Kilangin Timika, pelebaran Jalan Cenderawasih dari depan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika di Distrik Kuala Kencana menuju depan Gereja Katedral Tiga Raja Timika.
Selain itu, katanya, Pemkab Mimika juga mengalokasikan anggaran cukup besar untuk menyelesaikan pembangunan gedung Gereja Kemah Injil (Kingmi) yang berlokasi di Jalan Agimuga, Mil 32, Distrik Kuala Kencana.
Gereja Kingmi itu nantinya menjadi ikon gereja-gereja Kingmi di Tanah Papua dan dirancang menjadi gereja oikumene.
Ketua DPRD Mimika Elminus Mom mengatakan sidang paripurna DPRD Mimika untuk menetapkan APBD 2016 akan segera digelar usai Liburan Paskah.
Elminus memastikan tidak ada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun dana Otsus Papua ke Kabupaten Mimika lantaran molornya waktu pembahasan dan penetapan APBD 2016.
APBD Mimika 2016 mengalami peningkatan Rp180 miliar atau sebesar Rp2,759 triliun dari APBD tahun sebelumnya.
Komposisi APBD Mimika 2016 terdiri atas pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,669 triliun dan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2,759 triliun.
Pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp210 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Komponen pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp353 miliar, dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp1,971 triliun yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp1,043 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp621 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp306 miliar serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp344 miliar.
Komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas dana bagi hasil pajak dari Provinsi Papua diproyeksikan Rp77 miliar, dana penyesuaian dan dana Otonomi Khusus Papua Rp186 miliar, bantuan keuangan dari Provinsi Papua terdiri atas dana Kartu Papua Sehat, Dana Prospek serta Gerbang Emas Rp80 miliar.
Adapun belanja daerah diproyeksikan mengalami kenaikan Rp180 miliar dari tahun sebelumnya. Komponen belanja daerah terdiri atas belanja langsung Rp1,909 triliun dan belanja tidak langsung Rp849 miliar. (ant)