BLH Jayapura dan Telkomsel Gelar Polling Plastik Berbayar
pada tanggal
Sunday, 27 March 2016
KOTA JAYAPURA - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jayapura bekerja sama dengan Telkomsel menggelar jajak pendapat (polling) tentang program plastik berbayar.
"Terkait poling plastik tidak gratis, kami dengan pihak telkomsel mengedarkan poling secara online," ujar Kepala BLH kota Jayapura Katty Kailola , di Jayapura, Sabtu, Dalam jajak pendapat tersebut, BLH akan memberikan pertanyaan kepada masyarakat sesederhana mungkin, tidak seperti yang sebelumnya dilakukan menggunakan kertas.
"Hanya dua pertanyaan yang akan ditampilkan, setuju tidak plastik berbayar diberlakukan, kemudian harga yang pas untuk masyarakat," ucap dia.
Dijelaskannya, respon balik yang diberikan masyarakat akan dipakai untuk menyusun Peraturan wali Kota di Juni 2016, dimana didalamnya akan diatur cakupan lebih luas dalam penerapan program tersebut beserta harga yang ditetapkan.
"Kita melihat situasi kelompok-kelompok masyarakat, mungkin kita ambil di ritel modern, sekolah-sekolah, pasar, yang penting ada keterwakilan. Ini lebih efektif dan langsung direspon. Karena sekarang sudah serba IT, jadi dalam waktu yang cepat kami sudah dapat beberapa ribu," katanya.
Katty mengaku, pada jajak pendapat sebelumnya, sebagian besar masyarakat menginginkan agar harga plastik ditetapkan dengan jumlah yang cukup besar.
"Terakhir melalui poling manual sudah ada seribu lebih yang merespon, rata-rata setuju dan harga harus di atas Rp5.000," ujar Katty. (ant)
"Terkait poling plastik tidak gratis, kami dengan pihak telkomsel mengedarkan poling secara online," ujar Kepala BLH kota Jayapura Katty Kailola , di Jayapura, Sabtu, Dalam jajak pendapat tersebut, BLH akan memberikan pertanyaan kepada masyarakat sesederhana mungkin, tidak seperti yang sebelumnya dilakukan menggunakan kertas.
"Hanya dua pertanyaan yang akan ditampilkan, setuju tidak plastik berbayar diberlakukan, kemudian harga yang pas untuk masyarakat," ucap dia.
Dijelaskannya, respon balik yang diberikan masyarakat akan dipakai untuk menyusun Peraturan wali Kota di Juni 2016, dimana didalamnya akan diatur cakupan lebih luas dalam penerapan program tersebut beserta harga yang ditetapkan.
"Kita melihat situasi kelompok-kelompok masyarakat, mungkin kita ambil di ritel modern, sekolah-sekolah, pasar, yang penting ada keterwakilan. Ini lebih efektif dan langsung direspon. Karena sekarang sudah serba IT, jadi dalam waktu yang cepat kami sudah dapat beberapa ribu," katanya.
Katty mengaku, pada jajak pendapat sebelumnya, sebagian besar masyarakat menginginkan agar harga plastik ditetapkan dengan jumlah yang cukup besar.
"Terakhir melalui poling manual sudah ada seribu lebih yang merespon, rata-rata setuju dan harga harus di atas Rp5.000," ujar Katty. (ant)