Pemprov Papua Barat Dorong Perbaikan Mutu dan Kualitas Rumah Sakit
pada tanggal
Friday, 5 February 2016
MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong upaya perbaikan mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit untuk memaksimalkan pelayanan pada program Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Papua Barat Victor Eka Nugrahaputra di Manokwari, Rabu, mengatakan, perbaikan mutu harus dilakukan oleh rumah sakit milik pemerintah, swasta, maupun TNI dan Polri.
Dia menyebutkan, upaya itu dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota melalui program akreditasi rumah sakit. Untuk sementara, program ini diberlakukan bagi rumah sakit pemerintah, secara bertahap akan dilakukan terhadap rumah sakit nonpemerintah.
"Dari 16 rumah sakit di Papua Barat, tahun lalu satu rumah sakit sudah terakreditasi berjalan, yakni rumah sakit Sorong Selatan. Kami akan mendorong akreditasi bagi rumah sakit yang lain, agar bisa melakukan pelayanan sesuai standar," kata dia.
Hal yang sama, lanjut dia, akan dilakukan terhadap seluruh Puskesmas di Papua Barat. Saat ini, sebanyak 150 Puskesmas di Papua Barat sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan.
Menurutnya, pada 2015, satu Puskesmas di Kabupaten Sorong Selatan terakreditasi tingkat dasar.
"Tahun ini kami menarget 32 Puskesmas dan secara bertahap seluruh Puskesmas di Papua Barat akan diakreditasi. Diharapkan, di tahun 2019, 90 persen Puskesmas di daerah ini sudah terakreditasi," ujarnya.
Dia mengungkapkan, hingga saat ini masih ada masyarakat di beberapa daerah Papua Barat yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Untuk itu, tahun ini akan ada penambahan Puskesmas di beberapa kabupaten/kota.
"Peraturan Menteri Kesehatan mendorong agar setiap kecamatan minimal memiliki satu Puskesmas. Kami sedang dalam tahap memenuhi amanat peraturan tersebut," kata dia.
Dia menilai untuk Papua Barat, regulasi itu belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena ada beberapa pertimbangan menyangkut jumlah penduduk, ketersedian tenaga kesehatan, serta sarana-prasarana pendukung lainya.
Victor menambahkan, pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota pun akan terus mendorong kompetensi sumber daya manusia di bidang kesehatan sesuai tingkat pendidikan yang disyaratkan.
Ketika ditanya terkait ketersediaan tenaga dokter, dia menyebutkan bahwa Papua Barat saat ini masih mengandalkan program pengangkatan pegawai tidak tetap (PTT). Program ini dinilai sangat membantu untuk mengisi kekosongan dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama di Puskesmas.
"Program PTT akan terus berlanjut, sambil mendorong daerah untuk mengangkat mereka menjadi dokter berstatus PNS," kata dia.
Pihaknya pun akan mendorong pelayanan selama 24 jam bagi seluruh Puskesmas. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya yang harus dilakukan adalah menambah fasilitas puskesmas dan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat. (Antara)