Semen jadi Masalahan Utama Keterlambatan Proyek di Tahun 2015
pada tanggal
Monday, 25 January 2016
MANOKWARI – Terhambatnya pembangun infrastruktur di Provinsi Papua Barat diakibat dari beberapa faktor diantaranya, kurangnya stok semen sebagai bahan matrial dasar dalam mengerjakan proyek pembangunan.
Pasalnya, hal yang menjadi pihak ketiga (kontraktor) dalam mengerjakan proyek fisik selalu terkendala dengan kurangnya stok semen sehingga mengakibatkan waktu pekerjaan tersebut dapat ditunda.
Demikian disampaikan anggota komisi C DPR Papua Barat, Saul Rante Lembang,ST dalam bincang-bincang dengan wartawan di halaman gedung DPR-PB, Sabtu (23/01) pekan lalu.
Menurut ketua Fraksi NasDem DPR-PB ini, untuk mengantisipasi tidak terjadi kekosongan stok semen maka Pemerintah daerah berkewajiban memanggil distributor untuk mempertanyakan kemampuan menyediakan bahan material semen dalam setahun.
“Misalkan pendistribusian dari semen tonasa di Makassar jangan hanya menggunakan 1 kapal, bila perlu 3 sampai 4 kapal supaya tidak kehabisan stok semen seperti di Manokwari ini” ujarnya.
Karena itu kedepan perlu dievaluasi khusus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, jangan hanya mengawasi masalah SITU/SIUP distributor tersebut tapi harus dilihat kemampuan mensuplai semen ke Provinsi ini.
Sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan baik dan tidak terhambat kemudian pihak ketiga juga bisa bekerja dengan lancar.
Politisi Partai NasDem ini juga mengkritisi kinerja eksekutif dalam proses tender proyek, karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya hingga 2015 sering terjadi keterlambatan pekerjaaan.
“Jadi usahakan DPA segera dibagi kalau memang sudah ada dan diperintahkan kepada semua pimpinan SKPD untuk segera melakukan pelelangan proyek, sehingga proyek ini bisa berjalan secepatnya tidak tergesa-gesa, kontraktor juga bisa bekerja dengan waktu yang sesuai dengan kontraknya” kriktiknya.
Lembang menghimbau kepada pihak Eksekutif agar pekerjaan ditahun 2016 harus maksimal dan berkwalitas, hal ini pasti didukung dengan kontraktor yang mempunyai fasilitas pendukung, supaya tidak menghambat pembangunan.(wiyainews)
Pasalnya, hal yang menjadi pihak ketiga (kontraktor) dalam mengerjakan proyek fisik selalu terkendala dengan kurangnya stok semen sehingga mengakibatkan waktu pekerjaan tersebut dapat ditunda.
Demikian disampaikan anggota komisi C DPR Papua Barat, Saul Rante Lembang,ST dalam bincang-bincang dengan wartawan di halaman gedung DPR-PB, Sabtu (23/01) pekan lalu.
Menurut ketua Fraksi NasDem DPR-PB ini, untuk mengantisipasi tidak terjadi kekosongan stok semen maka Pemerintah daerah berkewajiban memanggil distributor untuk mempertanyakan kemampuan menyediakan bahan material semen dalam setahun.
“Misalkan pendistribusian dari semen tonasa di Makassar jangan hanya menggunakan 1 kapal, bila perlu 3 sampai 4 kapal supaya tidak kehabisan stok semen seperti di Manokwari ini” ujarnya.
Karena itu kedepan perlu dievaluasi khusus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, jangan hanya mengawasi masalah SITU/SIUP distributor tersebut tapi harus dilihat kemampuan mensuplai semen ke Provinsi ini.
Sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan baik dan tidak terhambat kemudian pihak ketiga juga bisa bekerja dengan lancar.
Politisi Partai NasDem ini juga mengkritisi kinerja eksekutif dalam proses tender proyek, karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya hingga 2015 sering terjadi keterlambatan pekerjaaan.
“Jadi usahakan DPA segera dibagi kalau memang sudah ada dan diperintahkan kepada semua pimpinan SKPD untuk segera melakukan pelelangan proyek, sehingga proyek ini bisa berjalan secepatnya tidak tergesa-gesa, kontraktor juga bisa bekerja dengan waktu yang sesuai dengan kontraknya” kriktiknya.
Lembang menghimbau kepada pihak Eksekutif agar pekerjaan ditahun 2016 harus maksimal dan berkwalitas, hal ini pasti didukung dengan kontraktor yang mempunyai fasilitas pendukung, supaya tidak menghambat pembangunan.(wiyainews)