LPMA SWAMEEMO Tagih Janji Lukas Enembe atas Masalah Tambang Degeuwo
pada tanggal
Monday, 4 January 2016
NABIRE – Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Wolani, Mee dan Moni (LPMA SWAMEEMO) Thobias Bagubau mengatakan bahwa pihaknya tetap menagih janji Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk menuntaskan masalah penambangan ilegal di Sungai Degeuwo.
"Saya sedang berusaha melakukan koordinasi dengan gubernur sekaligus menagih janji beliau," katanya kepada Jubi di Nabire, Sabtu (2/1/2016).
Menurut dia, tahun 2014, Gubernur Lukas di berbagai media menyebutkan akan menyelesaikan masalah tambang ilegal di Degeuwo. "Saya tetap menuntut janji Gubernur Papua, karena gubernur sendiri mengatakan pertambangan Degeuwo ini persoalan yang membahayakan masyarakat adat setempat, dan harus ditutup," katanya.
Pihaknya memetakan lima persoalan yang terjadi di sekitar kali Degeuwo, lokasi pertambangan ilegal itu, yaitu, pertama, masalah administrasi. Surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paniai era Naftali Yogi, Yanuarius Dou hingga Bupati Paniai Hengky Kayame, belum ada kejelasan surat izin, kepada individu pengusaha hutan menegah, perusahaan skala besar nasional maupun internasional.
"Tidak mengikuti mekanisme pertambangan sebenarnya. Anehnya juga, pemerintah setelah mengeluarkan surat izin tidak mengontrol baik. Begitu pula dengan surat yang dikeluarkan oleh menteri pertambangan tidak melalui prosedur," lanjutnya.
Kedua, dugaan pelanggaran HAM. Masyarakat adat yang merupakan pemilik ulayat dipukuli aparat yang bertugas di sekitar lokasi tersebut.
Ketiga, prostitusi. Ia menyebutkan, para pekerja seks komersial banyak yang terinfeksi HIV-AIDS. Warga yang melakukan hubungan seks pun tertular HIV hingga meninggal dunia.
Keempat, perampasan sumber daya alam, pencurian kayu gaharu, pengambilan emas secara ilegal, perampasan tanah adat, penebangan liar.
Kelima, kerusakan lingkungan hidup masyarakat adat, AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), hilangnya sumber air bersih bagi masyarakat adat SWAMEMO.
"Kami sudah buat dokumen besar. Hasil advokasi sejak 2003-2015 kami sudah rampung dalam satu pertanggungjawaban. Dokumen ini kami akan sampaikan kepada Presiden Jokowi, Gubernur Papua Lukas Enembe, kemudian Kapolda Papua Irjen, Paulus Waterpau, saya sudah serahkan. Pihak LSM yang akan menjadi mitra. Kami akan bagikan sekitar 30 instansi lebih," katanya,
Sekretaris LPMA SWAMEMO, Johanes Kobepa Mengatakan pun menuturkan hal yang sama. Johanes mengatakan, pihaknya berbicara berdasarkan apa yang dialami masyarakat.
"Selama ini banyak yang janji soal bantuan kepada lembaga. Namun pemerintah daerah Paniai tidak merealisasikannya. Itu kelemahan pemerintah di wilayah Meepago, khususnya Paniai," kata Kobepa. [jubi]
"Saya sedang berusaha melakukan koordinasi dengan gubernur sekaligus menagih janji beliau," katanya kepada Jubi di Nabire, Sabtu (2/1/2016).
Menurut dia, tahun 2014, Gubernur Lukas di berbagai media menyebutkan akan menyelesaikan masalah tambang ilegal di Degeuwo. "Saya tetap menuntut janji Gubernur Papua, karena gubernur sendiri mengatakan pertambangan Degeuwo ini persoalan yang membahayakan masyarakat adat setempat, dan harus ditutup," katanya.
Pihaknya memetakan lima persoalan yang terjadi di sekitar kali Degeuwo, lokasi pertambangan ilegal itu, yaitu, pertama, masalah administrasi. Surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paniai era Naftali Yogi, Yanuarius Dou hingga Bupati Paniai Hengky Kayame, belum ada kejelasan surat izin, kepada individu pengusaha hutan menegah, perusahaan skala besar nasional maupun internasional.
"Tidak mengikuti mekanisme pertambangan sebenarnya. Anehnya juga, pemerintah setelah mengeluarkan surat izin tidak mengontrol baik. Begitu pula dengan surat yang dikeluarkan oleh menteri pertambangan tidak melalui prosedur," lanjutnya.
Kedua, dugaan pelanggaran HAM. Masyarakat adat yang merupakan pemilik ulayat dipukuli aparat yang bertugas di sekitar lokasi tersebut.
Ketiga, prostitusi. Ia menyebutkan, para pekerja seks komersial banyak yang terinfeksi HIV-AIDS. Warga yang melakukan hubungan seks pun tertular HIV hingga meninggal dunia.
Keempat, perampasan sumber daya alam, pencurian kayu gaharu, pengambilan emas secara ilegal, perampasan tanah adat, penebangan liar.
Kelima, kerusakan lingkungan hidup masyarakat adat, AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), hilangnya sumber air bersih bagi masyarakat adat SWAMEMO.
"Kami sudah buat dokumen besar. Hasil advokasi sejak 2003-2015 kami sudah rampung dalam satu pertanggungjawaban. Dokumen ini kami akan sampaikan kepada Presiden Jokowi, Gubernur Papua Lukas Enembe, kemudian Kapolda Papua Irjen, Paulus Waterpau, saya sudah serahkan. Pihak LSM yang akan menjadi mitra. Kami akan bagikan sekitar 30 instansi lebih," katanya,
Sekretaris LPMA SWAMEMO, Johanes Kobepa Mengatakan pun menuturkan hal yang sama. Johanes mengatakan, pihaknya berbicara berdasarkan apa yang dialami masyarakat.
"Selama ini banyak yang janji soal bantuan kepada lembaga. Namun pemerintah daerah Paniai tidak merealisasikannya. Itu kelemahan pemerintah di wilayah Meepago, khususnya Paniai," kata Kobepa. [jubi]