Pengacara Pasangan Benny Suweny - Nursalim Lapor Panwas Papua
pada tanggal
Sunday 13 December 2015
KOTA JAYAPURA - Tim pengacara calon bupati dan wakil bupati Keerom, Benny Sweny-Nursalim (Bisa) pada Jumat siang melaporkan sejumlah temuan daftar pemilih tetap (DPT) yang diduga fiktif pada pilkada di daerah itu kepada Panwas Provinsi Papua.
"Tadi siang sekitar pukul 11.00 WIT, kami tim pengacara dan koalisi Bisa melaporkan sejumlah temuan terkait pilkada Keerom ke Panwas Papua," kata anggota tim pengacara Bisa Andi Nahar Nasada di Kota Jayapura, Papua, Jumat petang.
Andi didampingi ketua tim pengacara Bisa Alosius Renwarin, anggota tim pengacara Misteria Mubuay, ketua tim sukses koalisi pemenangan Bisa Nahom Wonda dan sekretaris tim sukses Juanda.
Dia mengatakan temuan yang dilaporkan itu selain 8.000 lebih DPT yang diduga fiktif karena tidak dilengkapi data diri juga ada 'money politics' pada saat hari pencoblosan Rabu (9/12) di sejumlah TPS Kabupaten Keerom.
"Ada juga warga Keerom, khususnya pendukung Bisa dilarang mencoblos dan diusir oleh penyelenggara tingkat bawah dari luar ruangan," katanya.
Ketika ditanya mengapa setelah pencoblosan pada 9 Desember 2015 dilalui baru tim pengacara dan koalisi Bisa mengadukan DPT yang diduga fiktif, Andi menjawab sebelumnya tim koalisi Bisa percaya dengan pemutahiran data yang diberikan, tapi setelah pencoblosan baru ditemukan sejumlah kekurangan.
"Sejak dari awal kami percaya bahwa penyelenggara (KPU dan Panwas) punya kapasitas dan kredibel untuk hal itu, tapi ternyata banyak temuan, keganjilan data pemilih, itu yang ingin kami sampaikan," katanya Andi Nahar Nasada.
Ketua tim pengacara Bisa Alosius Renwarin mengatakan selain melaporkan sejumlah temuan ke Panwas Papua, pihaknya juga akan mengadukan hal itu ke DKPP.
"Kalau ada unsur pidana kita akan lapor ke Polda Papua, di DPT yang kami temukan ada 20 persen, nama tanpa ada nomor NIK," katanya.
"Kami menduga ada konspirasi penyelenggara, kami akan minta lakukan pemilihan ulang suara di TPS-TPS yang bermasalah," kata Alosius Renwarin.
Sementara itu, Nahom Wonda mengemukakan di tujuh distrik yang ada di Kabupaten Keerom ada dua calon bupati yang bermain "money politics" saat pencoblosan.
"Kandidat nomor 1 dan 2, main uang dan kami sudah foto, ada bukti, lalu ada ancaman di daerah Web, ada warga yang diancam dan dipukul. Di Senggi juga demikian, kami sudah punya bukti rekaman," katanya.
Pilkada Kabupaten Keerom diikuti oleh empat pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Celcius Watae-Muh Markum, Yusuf Wally-Sarminanto, Jansen Monim-Ignasius Hasim dan Benny Sweny-Nursalim.
Sesuai data KPUD Keerom, warga yang berhak menyalurkan hak politiknya sebanyak 48 ribu lebih. [Antara]
"Tadi siang sekitar pukul 11.00 WIT, kami tim pengacara dan koalisi Bisa melaporkan sejumlah temuan terkait pilkada Keerom ke Panwas Papua," kata anggota tim pengacara Bisa Andi Nahar Nasada di Kota Jayapura, Papua, Jumat petang.
Andi didampingi ketua tim pengacara Bisa Alosius Renwarin, anggota tim pengacara Misteria Mubuay, ketua tim sukses koalisi pemenangan Bisa Nahom Wonda dan sekretaris tim sukses Juanda.
Dia mengatakan temuan yang dilaporkan itu selain 8.000 lebih DPT yang diduga fiktif karena tidak dilengkapi data diri juga ada 'money politics' pada saat hari pencoblosan Rabu (9/12) di sejumlah TPS Kabupaten Keerom.
"Ada juga warga Keerom, khususnya pendukung Bisa dilarang mencoblos dan diusir oleh penyelenggara tingkat bawah dari luar ruangan," katanya.
Ketika ditanya mengapa setelah pencoblosan pada 9 Desember 2015 dilalui baru tim pengacara dan koalisi Bisa mengadukan DPT yang diduga fiktif, Andi menjawab sebelumnya tim koalisi Bisa percaya dengan pemutahiran data yang diberikan, tapi setelah pencoblosan baru ditemukan sejumlah kekurangan.
"Sejak dari awal kami percaya bahwa penyelenggara (KPU dan Panwas) punya kapasitas dan kredibel untuk hal itu, tapi ternyata banyak temuan, keganjilan data pemilih, itu yang ingin kami sampaikan," katanya Andi Nahar Nasada.
Ketua tim pengacara Bisa Alosius Renwarin mengatakan selain melaporkan sejumlah temuan ke Panwas Papua, pihaknya juga akan mengadukan hal itu ke DKPP.
"Kalau ada unsur pidana kita akan lapor ke Polda Papua, di DPT yang kami temukan ada 20 persen, nama tanpa ada nomor NIK," katanya.
"Kami menduga ada konspirasi penyelenggara, kami akan minta lakukan pemilihan ulang suara di TPS-TPS yang bermasalah," kata Alosius Renwarin.
Sementara itu, Nahom Wonda mengemukakan di tujuh distrik yang ada di Kabupaten Keerom ada dua calon bupati yang bermain "money politics" saat pencoblosan.
"Kandidat nomor 1 dan 2, main uang dan kami sudah foto, ada bukti, lalu ada ancaman di daerah Web, ada warga yang diancam dan dipukul. Di Senggi juga demikian, kami sudah punya bukti rekaman," katanya.
Pilkada Kabupaten Keerom diikuti oleh empat pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Celcius Watae-Muh Markum, Yusuf Wally-Sarminanto, Jansen Monim-Ignasius Hasim dan Benny Sweny-Nursalim.
Sesuai data KPUD Keerom, warga yang berhak menyalurkan hak politiknya sebanyak 48 ribu lebih. [Antara]