Lukas Enembe Minta Presiden Jokowi Tetapkan Pusat Industri

TIMIKA (MIMIKA) - Gubernur Papua Lukas Enembe mengharapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan Timika, Kabupaten Mimika menjadi pusat industri guna mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Papua secara umum.

"Kami menghendaki Papua ditetapkan jadi daerah industri. Kalau begini terus, kita punya bahan mentah seperti ikan, kayu dan bahan tambang selalu dibawa ke luar terus. Papua hanya dijadikan obyek saja untuk mengambil sesuatu. Harus ada industri-industri lain dibangun di Papua. Itu yang sedang kami dorong," kata Gubernur Enembe saat dihubungi dari Timika, Jumat.

Menurut Gubernur, Pemprov Papua berjuang agar pemerintah membangun industri smelter (pemurnian tembaga dan emas) di Papua dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya industri ikutan lainnya seperti semen, pupuk dan lainnya.

"Soal smelter itu mau dibangun di Papua, itu urusan belakangan. Yang terpenting tetapkan dulu salah satu kawasan di Papua menjadi daerah industri," tuturnya.

Gubernur Enembe mengatakan beberapa waktu lalu dirinya bersama Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengunjungi dua industri smelter di Tiongkok.

Tindak lanjut dari kunjungan itu, salah satu perusahaan Tiongkok sudah berkunjung ke Timika. Namun pengusaha Tiongkok tersebut meminta Pemda setempat kawasan seluas 100 ribu hektare untuk membangun pusat industri.

Hingga kini perusahaan Tiongkok tersebut belum kembali ke Papua untuk merealisasikan rencana mereka untuk membangun industri smelter dan industri-industri lainnya di Timika.

"Sampai hari ini mereka belum datang untuk menjelaskan ke kami rencana-rencana selanjutnya seperti apa," ujarnya.

Adapun menyangkut keberlanjutan kontrak pertambangan PT Freeport Indonesia, Gubernur Enembe menegaskan bahwa Pemprov Papua telah menyampaikan 17 item kepentingan Pemprov dan masyarakat Papua kepada manajemen PT Freeport.

Dari 17 item itu, katanya, enam item sama dengan syarat yang diajukan oleh Pemerintah Pusat di Jakarta yaitu menyangkut pengurangan luas wilayah operasi Freeport, peningkatan penerimaan negara/daerah melalui royalti, pajak dan divestasi saham, penggunaan barang dan jasa lokal serta industri smelter di Papua.

Adapun 11 item yang lain lebih menyangkut kepentingan masyarakat Papua seperti menyangkut jumlah tenaga kerja asli Papua, kepesertaan PT Freeport dalam Bank Papua agar bank milik Pemda Papua itu menjadi bank devisa.

Melalui pengembangan Bank Papua menjadi bank devisa maka PT Freeport diharapkan dapat membuka rekening di bank tersebut untuk kegiatan eksport dan importnya.

Selain itu, kata Gubernur Enembe, Pemprov Papua juga meminta agar Freeport secara perlahan melepaskan status Bandara Mozes Kilangin Timika sebagai bandara milik Pemda.

"Kalau soal Bandara Timika saya pikir itu sudah direalisasikan. Mudah-mudahan Bandara Timika ke depan bisa dikelola oleh Pemda karena Kementerian Perhubungan sudah menjanjikan anggaran dari APBN untuk membangun Bandara Timika," jelas Gubernur Enembe.

Terkait pengurangan lahan operasi Freeport di Papua dari 212.950 hektare menjadi 90.360 hektare, Gubernur Eneme menyambut baik hal itu.

Pemprov Papua, katanya, meminta agar blok Wapu yang selama ini juga menjadi area operasi (masih tahap eksplorasi) PT Freeport sebagaimana tercantum dalam kontrak karya tahap II untuk dikelola oleh Pemda Papua.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mendukung rencana Pemprov Papua untuk membuka satu kawasan khusus di Mimika menjadi pusat industri.

Untuk membuka sebuah kawasan industri, katanya, maka harus terlebih dahulu dibangun infrastruktur.

Dalam keseharian operasional PT Freeport, katanya, dibutuhkan berbagai bahan pangan untuk konsumsi puluhan ribu karyawan seperti telur, daging, sayuran, buah-buahan dan lainnya.

"Ini bisa memotivasi masyarakat di sekitar area pertambangan Freeport untuk menyuplai berbagai bahan kebutuhan pokok itu karena kebutuhan kami untuk bahan-bahan itu cukup besar. Kalau ada kerja sama yang baik antara masyarakat dan Pemda aktif memberikan bantuan, saya rasa ini sangat baik untuk menggerakan roda ekonomi masyarakat di Mimika," ujar Maroef belum lama ini di Tembagapura.

Maroef menilai ketergantungan ekonomi Kabupaten Mimika hingga 91 persen kepada PT Freeport mesti harus dikurangi dengan menumbuh-kembangkan kemandirian ekonomi masyarakat setempat.

"Harusnya tidak boleh begitu. Andaikata suatu saat sesuatu yang terjelek terjadi, misalnya Freeport tidak beroperasi lagi karena sesuatu alasan, lantas bagaimana kehidupan masyarakat Mimika yang jumlahnya lebih dari 250 ribu jiwa. Seharusnya ini sudah dipersiapkan dari sekarang. Kami mendukung gagasan Gubernur Papua untuk membangun kawasan industri, dimulai dari industri kecil," tuturnya. [Antara]