Gerindra Minta Pelanggaran HAM Diusut Tuntas
pada tanggal
Monday, 14 December 2015
KOTA JAYAPURA - Wakil Ketua III DPR Papua asal Partai Gerindra meminta seluruh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua bisa diusut tuntas agar kejadian serupa tidak lagi terulang dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
"Tindakan balas membalas ini suatu perbuatan yang tidak pantas dan tidak boleh terjadi. Kalau saya melihat ini karena akibat dari persoalan yang belum terselesaikan. Saya meminta jangan lagi kematian dibalas dengan kematian. jangan sampai orang-orang yang tidak berdosa terkena imbasnya," ucapnya di Jayapura, Minggu.
"Apa lagi presiden sudah menyatakan, Papua adalah tanah damai yang diberkati dan menjadi kebanggaan bagi Indonesia," sambung Yanni.
Dikemukakannya, pihak dewan telah membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) untuk menginvestigasi berbagai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.
"Kita membentuk Pansus Investigasi DPR Papua yang berasal dari daerah pemilihan itu, kalau tidak salah beranggotakan 12 orang. Jadi yang mau kita investigasi itu Paniai, Yahukimo, Serui dan beberapa daerah lainnya," katanya.
Ia pun menyatakan bahwa tidak ada orang yang layak untuk hak asasinya dilanggar, seperti yang terjadi kepada seorang perwira TNI yang juga berstatus sebagai seorang pendeta.
"Saya sendiri mengutuk perbuatan tersebut, terutama kejadian baru-baru ini. Kita lihat yang terjadi kepada Mayor Defretes yang juga seorang pendeta, tengah mengabdi di Papua dengan kapasitasnya sebagai hamba Tuhan," ucap dia.
Lebih jauh Yanni memandang, setiap kasus pelanggaran HAM yang terjadi harus bisa diselesaikan secara tuntas agar tidak ada pihak yang menggunakan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi.
"Jangan sampai momen-momen seperti ini ditangkap oleh pihak luar yang ingin memanfaatkan kejadian tersebut untuk menguasai Papua. Saya juga curiga, ini ada pihak luar yang men-skenario-kan seolah-olah kita adalah pelakunya," ujar Yanni. [Antara]
"Tindakan balas membalas ini suatu perbuatan yang tidak pantas dan tidak boleh terjadi. Kalau saya melihat ini karena akibat dari persoalan yang belum terselesaikan. Saya meminta jangan lagi kematian dibalas dengan kematian. jangan sampai orang-orang yang tidak berdosa terkena imbasnya," ucapnya di Jayapura, Minggu.
"Apa lagi presiden sudah menyatakan, Papua adalah tanah damai yang diberkati dan menjadi kebanggaan bagi Indonesia," sambung Yanni.
Dikemukakannya, pihak dewan telah membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) untuk menginvestigasi berbagai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.
"Kita membentuk Pansus Investigasi DPR Papua yang berasal dari daerah pemilihan itu, kalau tidak salah beranggotakan 12 orang. Jadi yang mau kita investigasi itu Paniai, Yahukimo, Serui dan beberapa daerah lainnya," katanya.
Ia pun menyatakan bahwa tidak ada orang yang layak untuk hak asasinya dilanggar, seperti yang terjadi kepada seorang perwira TNI yang juga berstatus sebagai seorang pendeta.
"Saya sendiri mengutuk perbuatan tersebut, terutama kejadian baru-baru ini. Kita lihat yang terjadi kepada Mayor Defretes yang juga seorang pendeta, tengah mengabdi di Papua dengan kapasitasnya sebagai hamba Tuhan," ucap dia.
Lebih jauh Yanni memandang, setiap kasus pelanggaran HAM yang terjadi harus bisa diselesaikan secara tuntas agar tidak ada pihak yang menggunakan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi.
"Jangan sampai momen-momen seperti ini ditangkap oleh pihak luar yang ingin memanfaatkan kejadian tersebut untuk menguasai Papua. Saya juga curiga, ini ada pihak luar yang men-skenario-kan seolah-olah kita adalah pelakunya," ujar Yanni. [Antara]