Yan Christian Warinussy Akui Sengketa Pilkada Fakfak dan Kaimana Diperhatikan Amerika Serikat
pada tanggal
Saturday, 7 November 2015
JAKARTA – Perselisihan hukum serta administrasi penyelenggaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana menarik perhatian sejumlah pihak mulai dari Pemprov Papua Barat, Pemerintah Pusat di Jakart dan juga Negara Amerika Serikat.
Hal itu terbukti dari adanya komunikasi by phone antara Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari yang juga kuasa hukum pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kaimana, Matias Mairuma,SE-Ismail Sirfefa, S.Sos.MH serta Pasangan calon kepala daerah Fakfak, Drs Donatus Nimbitkendik-Abdul Rahman, Yan Christian Warinussy, SH dengan Staf Sekretaris Bidang Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Rabu (4/11) lalu.
Dalam percakapan tersebut, pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat menanyakan tentang situasi politik dan hukum berkenaan dengan penyelenggaraan pesta demokrasi di kedua daerah di kawasan Barat Daya Tanah Papua tersebut.
Mereka menanyakan pula tentang mengapa sampai pasangan MANIS di Kaimana dinyatakan tidak lolos dan setelah adanya putusan panwaslu setempat, kenapa tidak segera diakomodir kembali serta tentang mengapa terjadi putusan panwaslu Kabupaten Fakfak yang “menggugurkan” pasangan DONMA, serta bagaimana kelanjutnnya hingga saat ini.
“Sebagai mitra mereka, saya memberikan penjelasan dan informasi secara detail tentang dinamika politik dan supremasi hukum dalam konteks penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana tersebut” kata Yan Christian Warinussy yang dirilis media ini melalui press releasenya yang diterima, Jumat (6/11)
Lanjut Warinussy, komunikasinya juga mengenai sejauh mana pemerintah pusat bersama KPU dan Bawaslu RI dan Provinsi Papua Barat berusaha keras menyelesaikan masalah di kedua daerah tersebut. Tujuannya agar Kabupaten Fakfak dan Kaimana sama-sama bisa mengikuti penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.
Perlu diketahui bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia dan khususnya di Tanah Papua, senantiasa mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama kalangan diplomat asing yang memiliki perwakilan tetap di Indonesia, seperti halnya Amerika Serikat.
Hal ini semata-mata karena mereka juga ingin memastikan bahwa Indonesia setelah reformasi Tahun 1998 dapat tumbuh menjadi sebuah negara demokrasi moderen yang mampu menjalankan proses demokrasi yang berdasarkan hukum serta senantiasa menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal. [Wiyainews]
Hal itu terbukti dari adanya komunikasi by phone antara Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari yang juga kuasa hukum pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kaimana, Matias Mairuma,SE-Ismail Sirfefa, S.Sos.MH serta Pasangan calon kepala daerah Fakfak, Drs Donatus Nimbitkendik-Abdul Rahman, Yan Christian Warinussy, SH dengan Staf Sekretaris Bidang Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Rabu (4/11) lalu.
Dalam percakapan tersebut, pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat menanyakan tentang situasi politik dan hukum berkenaan dengan penyelenggaraan pesta demokrasi di kedua daerah di kawasan Barat Daya Tanah Papua tersebut.
Mereka menanyakan pula tentang mengapa sampai pasangan MANIS di Kaimana dinyatakan tidak lolos dan setelah adanya putusan panwaslu setempat, kenapa tidak segera diakomodir kembali serta tentang mengapa terjadi putusan panwaslu Kabupaten Fakfak yang “menggugurkan” pasangan DONMA, serta bagaimana kelanjutnnya hingga saat ini.
“Sebagai mitra mereka, saya memberikan penjelasan dan informasi secara detail tentang dinamika politik dan supremasi hukum dalam konteks penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana tersebut” kata Yan Christian Warinussy yang dirilis media ini melalui press releasenya yang diterima, Jumat (6/11)
Lanjut Warinussy, komunikasinya juga mengenai sejauh mana pemerintah pusat bersama KPU dan Bawaslu RI dan Provinsi Papua Barat berusaha keras menyelesaikan masalah di kedua daerah tersebut. Tujuannya agar Kabupaten Fakfak dan Kaimana sama-sama bisa mengikuti penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.
Perlu diketahui bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia dan khususnya di Tanah Papua, senantiasa mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama kalangan diplomat asing yang memiliki perwakilan tetap di Indonesia, seperti halnya Amerika Serikat.
Hal ini semata-mata karena mereka juga ingin memastikan bahwa Indonesia setelah reformasi Tahun 1998 dapat tumbuh menjadi sebuah negara demokrasi moderen yang mampu menjalankan proses demokrasi yang berdasarkan hukum serta senantiasa menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal. [Wiyainews]