Terkait Pencatutan Nama Jokowi-JK, Fadli Zon Ancam Menuntut Sudirman Said
pada tanggal
Tuesday, 17 November 2015
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, Sudirman Said sudah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap lembaga DPR karena menyebut ada anggota DPR yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada PT Freeport.
Fadli meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said segera membuktikan ucapannya dengan membuka nama anggota DPR yang dimaksud. Jika identitas anggota DPR itu sudah diketahui, maka Mahkamah Kehormatan Dewan bisa saja bertindak dengan melakukan pengusutan.
Namun, jika tidak terbukti, Fadli mendorong anggota DPR yang sudah dituduh itu melakukan perlawanan secara hukum.
"Saya akan minta anggota DPR itu melaporkan balik. Sudirman Said bisa dituntut karena mencemarkan nama baik seseorang bahkan lembaga DPR," kata Fadli Zon saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/11).
Menurut Fadli, langkah Sudirman yang membuka informasi setengah-setengah mengenai pencatut nama Jokowi-JK ke Freeport ini hanya menimbulkan polemik dan kegaduhan. Ia curiga apa yang dilakukan Sudirman hanya pengalihan isu.
"Setahu saya, yang bicara soal MoU Freeport hingga smelter itu Sudirman Said sendiri. Sudirman Said juga bukan menteri yang berprestasi," katanya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan bahwa tokoh politik yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden RI kepada PT Freeport adalah anggota DPR RI. Ia tengah mempertimbangkan langkah untuk berkonsultasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan dan melaporkan hal tersebut.
Sudirman Said sebelumnya menyebutkan ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Freeport. Dengan mencatut nama Presiden dan Wapres, politisi itu menjanjikan ke Freeport agar kontrak bisa segera diberikan.
"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said kepada Kompas, Selasa (10/11).
Namun, dia mengaku tak bisa menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi republik itu. Hanya, Sudirman mengatakan bahwa orang itu cukup terkenal. JK, tutur dia, tahu persis siapa orang yang coba menyeret-nyeret nama dua petinggi republik tersebut.
"Keduanya (Presiden dan Wapres) sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, 'ora sudi'. Ora sudi kan ungkapan Jawa yang sangat dalam. Begitu pun Wakil Presiden. 'Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,' kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga," ujarnya.
Sudirman mengaku mengetahui semua tindakan licik tokoh-tokoh politik di balik percobaan perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Sebab, Freeport juga telah menceritakan secara rinci permintaan tokoh-tokoh politik tersebut.
Sedangkan komisaris PT. Freeport Indonesia, Andi Mattalatta sebelumnya mengaku baru mengetahui adanya politisi yang mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
Dia meyakini, Sudirman yang mengungkap fakta itu sudah mempertimbangkan dampak pernyataannya dengan matang. Andi bahkan menduga, Sudirman sengaja mengumbarnya kepada publik untuk memberi pelajaran kepada politisi tersebut.
"Artinya dengan berucap begitu, sebenarnya itu sudah hukuman, karena telah menimbulkan citra bahwa politisi yang dimaksud itu citranya sudah langsung negatif," ujar Andi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/11). [Kompas]
Fadli meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said segera membuktikan ucapannya dengan membuka nama anggota DPR yang dimaksud. Jika identitas anggota DPR itu sudah diketahui, maka Mahkamah Kehormatan Dewan bisa saja bertindak dengan melakukan pengusutan.
Namun, jika tidak terbukti, Fadli mendorong anggota DPR yang sudah dituduh itu melakukan perlawanan secara hukum.
"Saya akan minta anggota DPR itu melaporkan balik. Sudirman Said bisa dituntut karena mencemarkan nama baik seseorang bahkan lembaga DPR," kata Fadli Zon saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/11).
Menurut Fadli, langkah Sudirman yang membuka informasi setengah-setengah mengenai pencatut nama Jokowi-JK ke Freeport ini hanya menimbulkan polemik dan kegaduhan. Ia curiga apa yang dilakukan Sudirman hanya pengalihan isu.
"Setahu saya, yang bicara soal MoU Freeport hingga smelter itu Sudirman Said sendiri. Sudirman Said juga bukan menteri yang berprestasi," katanya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan bahwa tokoh politik yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden RI kepada PT Freeport adalah anggota DPR RI. Ia tengah mempertimbangkan langkah untuk berkonsultasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan dan melaporkan hal tersebut.
Sudirman Said sebelumnya menyebutkan ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Freeport. Dengan mencatut nama Presiden dan Wapres, politisi itu menjanjikan ke Freeport agar kontrak bisa segera diberikan.
"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said kepada Kompas, Selasa (10/11).
Namun, dia mengaku tak bisa menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi republik itu. Hanya, Sudirman mengatakan bahwa orang itu cukup terkenal. JK, tutur dia, tahu persis siapa orang yang coba menyeret-nyeret nama dua petinggi republik tersebut.
"Keduanya (Presiden dan Wapres) sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, 'ora sudi'. Ora sudi kan ungkapan Jawa yang sangat dalam. Begitu pun Wakil Presiden. 'Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,' kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga," ujarnya.
Sudirman mengaku mengetahui semua tindakan licik tokoh-tokoh politik di balik percobaan perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Sebab, Freeport juga telah menceritakan secara rinci permintaan tokoh-tokoh politik tersebut.
Sedangkan komisaris PT. Freeport Indonesia, Andi Mattalatta sebelumnya mengaku baru mengetahui adanya politisi yang mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
Dia meyakini, Sudirman yang mengungkap fakta itu sudah mempertimbangkan dampak pernyataannya dengan matang. Andi bahkan menduga, Sudirman sengaja mengumbarnya kepada publik untuk memberi pelajaran kepada politisi tersebut.
"Artinya dengan berucap begitu, sebenarnya itu sudah hukuman, karena telah menimbulkan citra bahwa politisi yang dimaksud itu citranya sudah langsung negatif," ujar Andi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/11). [Kompas]