Sudirman Said dan Setya Novanto Diduga jadi Makelar Kontrak PTFI
pada tanggal
Monday, 16 November 2015
JAKARTA - Menteri ESDM Sudirman Said masih bungkam untuk menyebut siapa politisi pencatut nama Jokowi-JK yang menjadi calo PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk perpanjangan kontrak di Papua itu. Namun, berbagai kalangan menduga yang menjadi calo/makelar PTFI itu adalah Sudirman Said sendiri dan Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar (PG) Setya Novanto.
"Bukannya dia (Sudirman Said) calonya. Maling teriak maling, ayam berkokok ini Sudirman," kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Effendi Simbolon saat dihubungi, Jumat (13/11).
Menurutnya, kinerja Sudirman Said selama ini juga tidak baik. Sehingga, sebutnya, Sudirman Said ini takut direshuffle oleh Jokowi yang saat ini diwacanakan melakukan reshuffle kabinet jilid II.
"Kerjanya nyalo saja sih, makanya dia takut direshuffle," ujarnya.
Namun, sambungnya, reshuffle Sudirman Said ini tergantung dari apakah Jokowi juga mereshuffle Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Kalau Rini kena reshuffle, dia (Sudirman Said) kena. Rini kan bohirnya Sudirman, dia satu geng," ungkapnya.
Dia juga mengatakan, posisi menteri ESDM ini sebenarnya diduduki oleh mantan Direktur Utama PT Petral Ari Soemarno yang juga bapak dari Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Ari Soemarno papanya Rini Direktur Petral. Sudirman Said ini pegawainya Ari. Tadinya, Ari yang mau jadi menteri, tapi tidak enak, Sudirman yang jadi menteri," paparnya.
Sebab itu, Anggota Komisi I DPR ini mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan atasi masalah ini. "Bagus diperiksa KPK," katanya.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit menduga kuat Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi pencatut nama Jokowi-JK dan menjadi calo/makelar PT Freeport.
"Kemungkinan ada saja ke Setya Novanto, ini budaya calo dari orde baru," kata Arbi Sanit.
Kemudian, lanjutnya, ketika masa orde baru dibawah kekuasaan Presiden Soeharto, yakni orang-orang dari Partai Golkar yang biasanya menjadi calo/makelar proyek di pemerintahan.
"Ketika itu kekuasaan di Soeharto, biasanya orang-orang Golkar. Kalau sekarang ada berita pergunjingan, sudah terbongkar ke publik," ujarnya.
Meski demikian, Arbi meyakini percaloan ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Sebab, katanya, ini lah kesalahan Partai Golkar tidak mengerti perubahan zaman bahwa ada media.
"Dia kira bisa bermain. Jadi saya nilai tidak akan tembus dan akan direbut KPK," tuturnya.
Dia menegaskan, permainan calo di Golkar sudah menjadi tradisi Golkar. Disatu sisi, katanya, Sudirman Said juga diduga menjadi calo PT. Freeport.
"PDIP juga bisa terlibat. Politisi sekarang kan pemburu rente," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Satya Widya Yudha, enggan berspekuasi siapa nama yang disebut-sebut oleh Sudirman Said. Bahkan, dia menilai diduganya Setya Novanto ini hanyalah obrolan warung kopi.
"Saya tidak berani berspekaualisi. Kalau tidak sama saja omong di warung kopi Sudirman kita tunggu sampai pembuktian," kata Satya Yudha.
Dia baru ingin bicara apabila kasus ini seperti kasus PT Petral yang sudah diaudit oleh BPK. Sementara, untuk PT Freport ini yang pembuktiannya tidak ada.
"Misalnya audit Petral. Kalau ini pembuktiannya mana?. Tentunya harus dibuktikan," tegasnya.
Sebab itu, Komisi VII DPR selaku mitra kerja Menteri ESDM akan memanggilnya untuk dimintai keterangan masalah ini setelah masa reses DPR berakhir pada 15 November mendatang.
"Nanti bisa tanyakan mengenai berita ini. Apakah ini spontanitas dia atau tidak," katanya. [HarianTerbit]
"Bukannya dia (Sudirman Said) calonya. Maling teriak maling, ayam berkokok ini Sudirman," kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Effendi Simbolon saat dihubungi, Jumat (13/11).
Menurutnya, kinerja Sudirman Said selama ini juga tidak baik. Sehingga, sebutnya, Sudirman Said ini takut direshuffle oleh Jokowi yang saat ini diwacanakan melakukan reshuffle kabinet jilid II.
"Kerjanya nyalo saja sih, makanya dia takut direshuffle," ujarnya.
Namun, sambungnya, reshuffle Sudirman Said ini tergantung dari apakah Jokowi juga mereshuffle Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Kalau Rini kena reshuffle, dia (Sudirman Said) kena. Rini kan bohirnya Sudirman, dia satu geng," ungkapnya.
Dia juga mengatakan, posisi menteri ESDM ini sebenarnya diduduki oleh mantan Direktur Utama PT Petral Ari Soemarno yang juga bapak dari Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Ari Soemarno papanya Rini Direktur Petral. Sudirman Said ini pegawainya Ari. Tadinya, Ari yang mau jadi menteri, tapi tidak enak, Sudirman yang jadi menteri," paparnya.
Sebab itu, Anggota Komisi I DPR ini mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan atasi masalah ini. "Bagus diperiksa KPK," katanya.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit menduga kuat Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi pencatut nama Jokowi-JK dan menjadi calo/makelar PT Freeport.
"Kemungkinan ada saja ke Setya Novanto, ini budaya calo dari orde baru," kata Arbi Sanit.
Kemudian, lanjutnya, ketika masa orde baru dibawah kekuasaan Presiden Soeharto, yakni orang-orang dari Partai Golkar yang biasanya menjadi calo/makelar proyek di pemerintahan.
"Ketika itu kekuasaan di Soeharto, biasanya orang-orang Golkar. Kalau sekarang ada berita pergunjingan, sudah terbongkar ke publik," ujarnya.
Meski demikian, Arbi meyakini percaloan ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Sebab, katanya, ini lah kesalahan Partai Golkar tidak mengerti perubahan zaman bahwa ada media.
"Dia kira bisa bermain. Jadi saya nilai tidak akan tembus dan akan direbut KPK," tuturnya.
Dia menegaskan, permainan calo di Golkar sudah menjadi tradisi Golkar. Disatu sisi, katanya, Sudirman Said juga diduga menjadi calo PT. Freeport.
"PDIP juga bisa terlibat. Politisi sekarang kan pemburu rente," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Satya Widya Yudha, enggan berspekuasi siapa nama yang disebut-sebut oleh Sudirman Said. Bahkan, dia menilai diduganya Setya Novanto ini hanyalah obrolan warung kopi.
"Saya tidak berani berspekaualisi. Kalau tidak sama saja omong di warung kopi Sudirman kita tunggu sampai pembuktian," kata Satya Yudha.
Dia baru ingin bicara apabila kasus ini seperti kasus PT Petral yang sudah diaudit oleh BPK. Sementara, untuk PT Freport ini yang pembuktiannya tidak ada.
"Misalnya audit Petral. Kalau ini pembuktiannya mana?. Tentunya harus dibuktikan," tegasnya.
Sebab itu, Komisi VII DPR selaku mitra kerja Menteri ESDM akan memanggilnya untuk dimintai keterangan masalah ini setelah masa reses DPR berakhir pada 15 November mendatang.
"Nanti bisa tanyakan mengenai berita ini. Apakah ini spontanitas dia atau tidak," katanya. [HarianTerbit]