Status Internasional Bandara Frans Kaisepo Menunggu Putusan PT. Angkasa Pura
pada tanggal
Sunday, 1 November 2015
Kepala Dinas Perhubungan Papua, Yusuf Yambe Yabdi mengatakan, Pemprov sudah berupaya membantu dengan memberikan penguatan kapasitas, yakni soal pembebasan tanah, namun semua tergantung Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
"Secara fisik memang standar internasional, namun kalau dilihat dari kelembagaan Bandara Biak di bawah PT. Angkasa Pura, sehingga kalau nanti ada rencana pengembangan sebaiknya mereka yang membuat rencana pengembangan dengan bisnis plannya sendiri," terangnya kepada wartawan di Jayapura, Jumat (30/10).
Dikatakan Yusuf, Kemenhub RI sudah bekerjasama untuk Bandara Wanggar, Nabire juga dikembangkan menjadi bandara internasional dimana pada 2016 praktis landasan pacu (runway) akan diselesaikan oleh Kemenhub RI dengan panjang sekitar 2500.
"Kami harap Angkasa Pura Biak bisa menyampaikan kepada Kementerian atau melalui induk organisasi Angkasa Pura di Jakarta, kemudian Kementerian menindaklanjuti,"jelasnya.
Selain itu, lanjut Yusuf, pihaknya pernah melakukan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan terkait Bandara Biak, dan menawarkan untuk buka kembali dengan catatan semua penerbangan domestik harus dimasukkan ke Biak.
"Jadi dari Wamena dan Jayapura harus masuk Biak, guna menemukan pasar ke luar negeri," bebernya.
Namun, ujar Yusuf, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menyarankan untuk tidak merubah planing pengembangan bandara, karena mau masuk ke Biak tergantung operator.
"Tapi yang bisa dilakukan adalah kargo luar negeri melalui Biak," ujarnya.
Pihaknya juga meminta kepada Angkasa Pura bisa menerjemahkan pesan dari Kementerian.
"Dari pesan ini pihak Angkasa Pura harus terjemahkan karena semua kembali ke mereka," harapnya. [Dharapos]