PT. Freeport Indonesia Dimita Melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI)
pada tanggal
Sunday, 1 November 2015
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mendorong PT Freeport Indonesia agar melantai di bursa dalam negeri. Direktur Utama PT BEI Tito Sulistio mengungkapkan, hal itu dianggap sebagai bentuk keadilan bagi Indonesia.
"Freeport, Newmont, dan lainnya listing dong di sini (BEI). Ada 16 perusahaan tuh. Ini kan sumber daya alam milik rakyat. Nanti kembali juga untuk rakyat," ujarnya di Jakarta Selasa(27/10).
Tito menambahkan, pengelolaan sumber daya alam asli Indonesia oleh pihak asing dengan listing di luar negeri dianggap tidak relevan. Selain itu, jika hal tersebut terjadi, BEI dan regulator bisa membuat sebuah regulasi yang memungkinkan hanya rakyat Indonesia yang bisa menikmati saham Freeport. "Kami bisa bikin peraturan bahwa yang beli harus rakyat Indonesia. Itu keberpihakan namanya. Asing baru bisa beli setelah berapa tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga bisa bikin, bursa juga bisa bikin," jelasnya.
Dia yakin, apabila wacana itu terealisasi, pelaku pasar akan menyambut baik. Sebab, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang memiliki potensi bagus bagi investor. "Dampaknya bagus dong. Kami perlu perusahaan listed. Freeport itu di luar negeri sudah listed di New York Stock Exchange (NYSE)," imbuhnya. Dengan catatan, harga yang ditawarkan oleh manajemen masih berada dalam batas wajar.
Dia menambahkan, apabila saham Freeport dilepas melalui mekanisme IPO, lembaga negara hingga rakyat sipil atau tentara dapat menyerapnya. Tito menegaskan, sudah seharusnya hasil perusahaan asing maupun anak usaha yang mengelola sumber daya alam Indonesia juga bisa dinikmati oleh masyarakat negeri ini.
"Sahamnya bisa diserap melalui Taspen, Asabri, maupun dana pensiun lain. Dalam 5-10 tahun itu, kan nilainya akan menjadi besar dan sudah seharusnya kembali ke rakyat Indonesia," ungkap dia.
Tetapi, hingga saat ini, lanjut dia, dari manajemen Freeport, belum ada yang membicarakan wacana listing di BEI kepadanya. Namun, dia menyanggupi, ke depan Freeport merealisasikan wacana itu. "Belum ada pertemuan atau pembicaraan sampai saat ini. Tapi, saya tunggu lah," tuturnya. [JPNN]
"Freeport, Newmont, dan lainnya listing dong di sini (BEI). Ada 16 perusahaan tuh. Ini kan sumber daya alam milik rakyat. Nanti kembali juga untuk rakyat," ujarnya di Jakarta Selasa(27/10).
Tito menambahkan, pengelolaan sumber daya alam asli Indonesia oleh pihak asing dengan listing di luar negeri dianggap tidak relevan. Selain itu, jika hal tersebut terjadi, BEI dan regulator bisa membuat sebuah regulasi yang memungkinkan hanya rakyat Indonesia yang bisa menikmati saham Freeport. "Kami bisa bikin peraturan bahwa yang beli harus rakyat Indonesia. Itu keberpihakan namanya. Asing baru bisa beli setelah berapa tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga bisa bikin, bursa juga bisa bikin," jelasnya.
Dia yakin, apabila wacana itu terealisasi, pelaku pasar akan menyambut baik. Sebab, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang memiliki potensi bagus bagi investor. "Dampaknya bagus dong. Kami perlu perusahaan listed. Freeport itu di luar negeri sudah listed di New York Stock Exchange (NYSE)," imbuhnya. Dengan catatan, harga yang ditawarkan oleh manajemen masih berada dalam batas wajar.
Dia menambahkan, apabila saham Freeport dilepas melalui mekanisme IPO, lembaga negara hingga rakyat sipil atau tentara dapat menyerapnya. Tito menegaskan, sudah seharusnya hasil perusahaan asing maupun anak usaha yang mengelola sumber daya alam Indonesia juga bisa dinikmati oleh masyarakat negeri ini.
"Sahamnya bisa diserap melalui Taspen, Asabri, maupun dana pensiun lain. Dalam 5-10 tahun itu, kan nilainya akan menjadi besar dan sudah seharusnya kembali ke rakyat Indonesia," ungkap dia.
Tetapi, hingga saat ini, lanjut dia, dari manajemen Freeport, belum ada yang membicarakan wacana listing di BEI kepadanya. Namun, dia menyanggupi, ke depan Freeport merealisasikan wacana itu. "Belum ada pertemuan atau pembicaraan sampai saat ini. Tapi, saya tunggu lah," tuturnya. [JPNN]