Peneliti LIPI Klaim Kekerasan Papua Meningkat Akibat 3 Hal
pada tanggal
Sunday, 1 November 2015
JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengklaim adanya peningkatan kekerasan di Tanah Papua setelah kericuhan di Tolikara. Elisabeth yang juga koordinator Tim Papua LIPI juga meminta pemerintah pusat terus memonitor dan meredam adanya peningkatan aksi kekerasan itu.
"Komitmen pemerintah atas perdamaian di Papua terkendala oleh meningkatnya kekerasan di Papua, khususnya setelah kasus Tolikara pada Juli 2015," kata Elisabeth, Jumat (30/10).
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI itu juga memaparkan, terdapat 12 kasus kekerasan yang tercatat oleh media nasional dan lokal dalam tiga bulan terakhir. Kasus kekerasan tersebut mulai dari penculikan, penembakan, penangkapan, ataupun pembunuhan.
Menurut Adriana, ada tiga faktor pemicu peningkatan aksi kekerasan di Papua. Pertama, karena adanya regionalisasi isu Papua di kawasan Pasifik Selatan. Kedua, situasi menjelang pemilihan umum kepala daerah serentak pada Desember 2015. Dan, ketiga, pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Manokwari.
"Isu Papua telah berhasil dibawa ke kawasan Pasifik Selatan di kalangan negara- negara Melanesia. Saat ini, kebijakan politik Kementerian Luar Negeri di kawasan Pasifik Barat sudah cukup baik, tetapi tidak cukup hanya Kementerian Luar Negeri," kata dia.
Adriana mengatakan, bangsa Indonesia harus memahami bahwa sebagian Indonesia juga merupakan bagian dari Melanesia. Karena itu, jangan sampai ada upaya memisahkan Papua dari Indonesia karena masyarakatnya adalah bangsa Melanesia.
Momentum pemilihan umum kepala daerah serentak di Papua juga perlu dian tisipasi. Kekerasan yang bisa terjadi adalah antara aparat dan masyarakat maupun masyarakat dan masyarakat.
Selain itu, rencana pembentukan Kodam di Manokwari juga berpotensi menimbulkan konflik di Papua di saat pemerintah sudah mulai mengedepankan pendekatan dialog.
Menurut dia, terjadi suatu kontradiksi antara pendekatan dialog dan pembentukan kodam yang merupakan pendekatan pertahanan dan keamanan. "Apa urgensi pembentukan Kodam di Papua?" tanya Elisabeth. [Republika]
"Komitmen pemerintah atas perdamaian di Papua terkendala oleh meningkatnya kekerasan di Papua, khususnya setelah kasus Tolikara pada Juli 2015," kata Elisabeth, Jumat (30/10).
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI itu juga memaparkan, terdapat 12 kasus kekerasan yang tercatat oleh media nasional dan lokal dalam tiga bulan terakhir. Kasus kekerasan tersebut mulai dari penculikan, penembakan, penangkapan, ataupun pembunuhan.
Menurut Adriana, ada tiga faktor pemicu peningkatan aksi kekerasan di Papua. Pertama, karena adanya regionalisasi isu Papua di kawasan Pasifik Selatan. Kedua, situasi menjelang pemilihan umum kepala daerah serentak pada Desember 2015. Dan, ketiga, pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Manokwari.
"Isu Papua telah berhasil dibawa ke kawasan Pasifik Selatan di kalangan negara- negara Melanesia. Saat ini, kebijakan politik Kementerian Luar Negeri di kawasan Pasifik Barat sudah cukup baik, tetapi tidak cukup hanya Kementerian Luar Negeri," kata dia.
Adriana mengatakan, bangsa Indonesia harus memahami bahwa sebagian Indonesia juga merupakan bagian dari Melanesia. Karena itu, jangan sampai ada upaya memisahkan Papua dari Indonesia karena masyarakatnya adalah bangsa Melanesia.
Momentum pemilihan umum kepala daerah serentak di Papua juga perlu dian tisipasi. Kekerasan yang bisa terjadi adalah antara aparat dan masyarakat maupun masyarakat dan masyarakat.
Selain itu, rencana pembentukan Kodam di Manokwari juga berpotensi menimbulkan konflik di Papua di saat pemerintah sudah mulai mengedepankan pendekatan dialog.
Menurut dia, terjadi suatu kontradiksi antara pendekatan dialog dan pembentukan kodam yang merupakan pendekatan pertahanan dan keamanan. "Apa urgensi pembentukan Kodam di Papua?" tanya Elisabeth. [Republika]