Pencatut Nama Jokowi-JK akan Dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan
pada tanggal
Tuesday, 17 November 2015
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mulai mengungkap pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden ke Freeport untuk memuluskan renegosiasi kontrak.
Sudirman mengatakan bahwa pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla adalah anggota DPR.
Tidak hanya itu, Sudirman Said bahkan mempertimbangkan untuk menindaklanjuti informasi itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Mungkin saya harus berkonsultasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan," ujar Sudirman, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/11).
Saat ini, Sudirman mengaku belum menjadwalkan waktu bertemu Mahkamah Kehormatan Dewan. Ia hanya berharap segera ada waktu tepat untuk membicarakan masalah ini.
"Saya akan bertemu mereka, berkonsultasi dengan mereka, biarkan mereka yang melakukan review," ujarnya.
Sedangkan Ketua DPR Setya Novanto yakin tidak ada politisi yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Kalla kepada Freeport.
"Saya rasa tidak ada," kata Novanto di Tokyo, Rabu (11/11/2015). (Baca: Ketua DPR Yakin Tak Ada Politisi Catut Nama Jokowi-JK ke Freeport)
Novanto pun meminta persoalan perpanjangan Freeport ini diselesaikan secara lebih baik ke depannya. Pihak pemerintah dan PT Freeport harus terus melakukan komunikasi agar perpanjangan kontrak ini tak menimbulkan polemik.
Sudirman Said sebelumnya menyebutkan ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Freeport. Dengan mencatut nama Presiden dan Wapres, politisi itu menjanjikan ke Freeport agar kontrak bisa segera diberikan.
"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said kepada Kompas, Selasa (10/11).
Namun, dia mengaku tak bisa menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi republik itu. Hanya, Sudirman mengatakan bahwa orang itu cukup terkenal. JK, tutur dia, tahu persis siapa orang yang coba menyeret-nyeret nama dua petinggi republik tersebut.
"Keduanya (Presiden dan Wapres) sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, 'ora sudi'. Ora sudi kan ungkapan Jawa yang sangat dalam. Begitu pun Wakil Presiden. 'Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,' kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga," ujarnya.
Sudirman mengaku mengetahui semua tindakan licik tokoh-tokoh politik di balik percobaan perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Sebab, Freeport juga telah menceritakan secara rinci permintaan tokoh-tokoh politik tersebut.
Sedangkan komisaris PT. Freeport Indonesia, Andi Mattalatta sebelumnya mengaku baru mengetahui adanya politisi yang mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
Dia meyakini, Sudirman yang mengungkap fakta itu sudah mempertimbangkan dampak pernyataannya dengan matang. Andi bahkan menduga, Sudirman sengaja mengumbarnya kepada publik untuk memberi pelajaran kepada politisi tersebut.
"Artinya dengan berucap begitu, sebenarnya itu sudah hukuman, karena telah menimbulkan citra bahwa politisi yang dimaksud itu citranya sudah langsung negatif," ujar Andi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/11). [Kompas]
Sudirman mengatakan bahwa pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla adalah anggota DPR.
Tidak hanya itu, Sudirman Said bahkan mempertimbangkan untuk menindaklanjuti informasi itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Mungkin saya harus berkonsultasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan," ujar Sudirman, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/11).
Saat ini, Sudirman mengaku belum menjadwalkan waktu bertemu Mahkamah Kehormatan Dewan. Ia hanya berharap segera ada waktu tepat untuk membicarakan masalah ini.
"Saya akan bertemu mereka, berkonsultasi dengan mereka, biarkan mereka yang melakukan review," ujarnya.
Sedangkan Ketua DPR Setya Novanto yakin tidak ada politisi yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Kalla kepada Freeport.
"Saya rasa tidak ada," kata Novanto di Tokyo, Rabu (11/11/2015). (Baca: Ketua DPR Yakin Tak Ada Politisi Catut Nama Jokowi-JK ke Freeport)
Novanto pun meminta persoalan perpanjangan Freeport ini diselesaikan secara lebih baik ke depannya. Pihak pemerintah dan PT Freeport harus terus melakukan komunikasi agar perpanjangan kontrak ini tak menimbulkan polemik.
Sudirman Said sebelumnya menyebutkan ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Freeport. Dengan mencatut nama Presiden dan Wapres, politisi itu menjanjikan ke Freeport agar kontrak bisa segera diberikan.
"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said kepada Kompas, Selasa (10/11).
Namun, dia mengaku tak bisa menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi republik itu. Hanya, Sudirman mengatakan bahwa orang itu cukup terkenal. JK, tutur dia, tahu persis siapa orang yang coba menyeret-nyeret nama dua petinggi republik tersebut.
"Keduanya (Presiden dan Wapres) sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, 'ora sudi'. Ora sudi kan ungkapan Jawa yang sangat dalam. Begitu pun Wakil Presiden. 'Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,' kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga," ujarnya.
Sudirman mengaku mengetahui semua tindakan licik tokoh-tokoh politik di balik percobaan perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Sebab, Freeport juga telah menceritakan secara rinci permintaan tokoh-tokoh politik tersebut.
Sedangkan komisaris PT. Freeport Indonesia, Andi Mattalatta sebelumnya mengaku baru mengetahui adanya politisi yang mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
Dia meyakini, Sudirman yang mengungkap fakta itu sudah mempertimbangkan dampak pernyataannya dengan matang. Andi bahkan menduga, Sudirman sengaja mengumbarnya kepada publik untuk memberi pelajaran kepada politisi tersebut.
"Artinya dengan berucap begitu, sebenarnya itu sudah hukuman, karena telah menimbulkan citra bahwa politisi yang dimaksud itu citranya sudah langsung negatif," ujar Andi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/11). [Kompas]