Mathea Mamoyau Minta Semua Pihak Tidak Abaikan Potensi Perempuan Papua
pada tanggal
Saturday, 7 November 2015
KOTA JAYAPURA – Keberpihakan terhadap perempuan Papua yang dinilai masih minim ditanggapi Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau.
Menurut Mathea, baik pemerintah maupun pihak lainnya di Papua jangan mengabaikan potesi perempuan asli Papua. Sebab kini banyak perempuan asli Papua yang berpotensi, namun terkadang tak dilirik untuk diberdayakan.
Misalnya saja di provinsi dan kabupaten/kota, banyak perempuan asli Papua yang bisa mengisi jabatan sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau kepala badan, namun potensi yang mereka miliki tak dimanfaatkan.
"Hal seperti ini yang harus diperhatikan. Tak hanya di lingkup pemerintahan, namun juga perusahaan swasta dan lainnya yang ada di Papua. Kalau memang misalnya mereka dianggap belum mampu, itu menjadi kewajiban pihak terkait dimana perempuan Papua itu bekerja untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersangkutan," kata Mathea, Kamis (5/11).
Namun ia tak memungkiri, selama ini sudah banyak perempuan asli Papua yang diberikan beasiswa pendidikan untuk peningkatan kapasitas. Baik dari pemeritah provinsi, kabupaten/kota, maupun pihak lainnya. Hanya saja terkadang ditengah-tengah pendidikan mereka, beasiswa tersebut tersendat. Kondisi itu tentu akan mempengaruhi yang bersangkutan.
Untuk itu kata Mathea, ketika mereka mendapat beasiswa, pemberi beasiswa harus terus mengontrol. Jangan sampai putus di tengah jalan.
Tak hanya itu lanjut dia, selain meningkatkan SDM lewat pendidikan, perempuan asli Papua juga perlu dibekali keterampilan tambahan agar kedepan mereka bisa bersaing.
"Perempuan Papua sama dengan perempuan di wilayah Indonesia lainnya. Mereka juga perlu diperhatikan. Jangan sampai ada kecemburuan nantinya," ucapnya. [Wiyainews]
Menurut Mathea, baik pemerintah maupun pihak lainnya di Papua jangan mengabaikan potesi perempuan asli Papua. Sebab kini banyak perempuan asli Papua yang berpotensi, namun terkadang tak dilirik untuk diberdayakan.
Misalnya saja di provinsi dan kabupaten/kota, banyak perempuan asli Papua yang bisa mengisi jabatan sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau kepala badan, namun potensi yang mereka miliki tak dimanfaatkan.
"Hal seperti ini yang harus diperhatikan. Tak hanya di lingkup pemerintahan, namun juga perusahaan swasta dan lainnya yang ada di Papua. Kalau memang misalnya mereka dianggap belum mampu, itu menjadi kewajiban pihak terkait dimana perempuan Papua itu bekerja untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersangkutan," kata Mathea, Kamis (5/11).
Namun ia tak memungkiri, selama ini sudah banyak perempuan asli Papua yang diberikan beasiswa pendidikan untuk peningkatan kapasitas. Baik dari pemeritah provinsi, kabupaten/kota, maupun pihak lainnya. Hanya saja terkadang ditengah-tengah pendidikan mereka, beasiswa tersebut tersendat. Kondisi itu tentu akan mempengaruhi yang bersangkutan.
Untuk itu kata Mathea, ketika mereka mendapat beasiswa, pemberi beasiswa harus terus mengontrol. Jangan sampai putus di tengah jalan.
Tak hanya itu lanjut dia, selain meningkatkan SDM lewat pendidikan, perempuan asli Papua juga perlu dibekali keterampilan tambahan agar kedepan mereka bisa bersaing.
"Perempuan Papua sama dengan perempuan di wilayah Indonesia lainnya. Mereka juga perlu diperhatikan. Jangan sampai ada kecemburuan nantinya," ucapnya. [Wiyainews]