DPRD Berniat Tetapkan Perdasus Perlindungan Anak Asli Papua
pada tanggal
Sunday, 8 November 2015
KOTA JAYAPURA - Guna menekan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di tanah Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) berencana menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang perlindungan terhadap Anak Asli Papua.
Wakil Ketua DPR Papua, Yanni SH menyatakan, Perdasus Perlindungan terhadap anak asli Papua ini akan dilakukan temu kaji dalam waktu dekat dengan pihak komisi, untuk membicarakan hal yang berkaitan.
“Dalam waktu dekat akan kami lakukan temu kaji atau kajian-kajian bagaimana mendorong untuk ada Perda khusus tentang perlindungan terhadap anak asli Papua,” ungkapnya, Selasa (3/11).
Alasan membuat Perdasus tersebut, menurut Yanni, karena melihat anak-anak Papua yang terlantar di jalanan dan juga terjadi kasus kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual yang sudah mengglobal di dunia, termasuk Indonesia dan khususnya di Papua.
“Anak Papua tak boleh terlantar karena mereka adalah sebuah generasi penerus sehingga wajib kita selamatkan. Tentu semua anak-anak perlu mendapat hak yang sama. Bukan hanya anak asli Papua, tapi juga anak Indonesia yang ada di Papua,” urainya.
Selain itu, meski anak-anak mendapat perlindungan melalui Undang-Undang KUHP yang berlaku selama ini, tapi masih dianggap lemah karena kasus kekerasan seksual masih terus terjadi.
“Hukuman perlindungan anak dan perempuan hanya mengadopsi pada Undang-undang. Namun secara spesifik menghukum para pelaku maupun perlindungan terhadap anak belum ada,” lanjut Yanni.
Untuk itu, ia mengemukakan, dengan adanya Perdasus tentang perlindungan terhadap anak asli Papua ini semakin kuat untuk memberikan pelindungan terhadap mereka yang menjadi korban seksual dan dapat mencegah para pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap anak maupun perempuan.
Ditambahkan, setiap daerah dianggap kuat karena ada anak dan perempuan, perempuan kuat maka adatnya beda.
“Perempuan yang kuat, yang tidak teraniaya, tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan maka daerah itu pun maju. Ini hasil kajian, kan kita juga tahu. Kita harus bangga. Dibalik seseorang laki-laki ada perempuan yang kuat dibaliknya itu,” ujarnya.
Perempuan itu kuat kalau mendapatkan tempat yang layak tapi bagi kaum perempuan sendiri jangan dimanjakan dalam posisi untuk memberikan prioritas bagi perempuan.
“Nah ini semuanya akan menjadi diskusi yang menarik bagi kita untuk lakukan temu kaji dengan pakar-pakar. Saya akan mengundang dan saya akan menyurat kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk bisa hadir di dalam kajian itu dan kita dorong Perdasus terhadap anak asli Papua,” katanya. [Dharapos]
Wakil Ketua DPR Papua, Yanni SH menyatakan, Perdasus Perlindungan terhadap anak asli Papua ini akan dilakukan temu kaji dalam waktu dekat dengan pihak komisi, untuk membicarakan hal yang berkaitan.
“Dalam waktu dekat akan kami lakukan temu kaji atau kajian-kajian bagaimana mendorong untuk ada Perda khusus tentang perlindungan terhadap anak asli Papua,” ungkapnya, Selasa (3/11).
Alasan membuat Perdasus tersebut, menurut Yanni, karena melihat anak-anak Papua yang terlantar di jalanan dan juga terjadi kasus kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual yang sudah mengglobal di dunia, termasuk Indonesia dan khususnya di Papua.
“Anak Papua tak boleh terlantar karena mereka adalah sebuah generasi penerus sehingga wajib kita selamatkan. Tentu semua anak-anak perlu mendapat hak yang sama. Bukan hanya anak asli Papua, tapi juga anak Indonesia yang ada di Papua,” urainya.
Selain itu, meski anak-anak mendapat perlindungan melalui Undang-Undang KUHP yang berlaku selama ini, tapi masih dianggap lemah karena kasus kekerasan seksual masih terus terjadi.
“Hukuman perlindungan anak dan perempuan hanya mengadopsi pada Undang-undang. Namun secara spesifik menghukum para pelaku maupun perlindungan terhadap anak belum ada,” lanjut Yanni.
Untuk itu, ia mengemukakan, dengan adanya Perdasus tentang perlindungan terhadap anak asli Papua ini semakin kuat untuk memberikan pelindungan terhadap mereka yang menjadi korban seksual dan dapat mencegah para pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap anak maupun perempuan.
Ditambahkan, setiap daerah dianggap kuat karena ada anak dan perempuan, perempuan kuat maka adatnya beda.
“Perempuan yang kuat, yang tidak teraniaya, tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan maka daerah itu pun maju. Ini hasil kajian, kan kita juga tahu. Kita harus bangga. Dibalik seseorang laki-laki ada perempuan yang kuat dibaliknya itu,” ujarnya.
Perempuan itu kuat kalau mendapatkan tempat yang layak tapi bagi kaum perempuan sendiri jangan dimanjakan dalam posisi untuk memberikan prioritas bagi perempuan.
“Nah ini semuanya akan menjadi diskusi yang menarik bagi kita untuk lakukan temu kaji dengan pakar-pakar. Saya akan mengundang dan saya akan menyurat kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk bisa hadir di dalam kajian itu dan kita dorong Perdasus terhadap anak asli Papua,” katanya. [Dharapos]