Dewan Adat Wilayah La Pago Nilai KBMAP III Tidak Transparan
pada tanggal
Saturday, 7 November 2015
WAMENA (JAYAWIJAYA) - Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) III yang akan digelar oleh Dewan Adat Wilayah (DAW) Seireri di Biak pada tanggal 28 Oktober – 1 November 2015 itu, mendapat kecaman dari DAW La Pago.
Sekretaris DAW La Pago Dominikus Sarabut mengatakan bahwa, proses penentuan pelaksanaan KBMAP III dianggap tidak transparan dan sangat serat dengan titipan kepentingan personality, ketimbang penyelamatan hak-hak dasar masyarakat adat Papua yang tertuang dalam manifesto.
“KBMAP III adalah momentum membenahi diri dalam proses penguatan pembangunan masyarakat adat Papua dan menegakkan hak-hak dasar lembaga DAP (Dewan Adat Papua, red), dan keterlibatan kelompok atau individu orang asli Papua dilakukan tanpa embel-embel atau kepentingan kelompok secara terselubung,” ujarnya yang juga dicantumkan dalam release DAW La Pago, Rabu (15/10).
Dijelaskannya, sesuai prosedur, pada tanggal 7-8 Maret 2015 dalam Pleno X DAP di Jayapura. Dan DAW La Pago telah mengajukan kehendak masyarakat adat La Pago sebagai tuan rumah KBMAP III. pengajuan tersebut di per tegas dengan berita acara kesiapan oleh Ketua-ketua Dewan Adat Daerah dan Wilayah La Pago kepada Pimpinan DAP.
“Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan, baik dai pleno di Jayapura maupun beberapa pertemuan sesudahnya kepada masyarakat adat La Pago, dan secara sepihak DAW Seireri tetap mendorong rencana kegiatan KBMAP III di Biak, ini tidak betul,” ujarnya.
DAW La Pago telah siap menyelenggarakan KBMAP III yang akan dilaksanakan di Wamena. Sebagaimana tradisi DAP, pembentukan panitia pelaksanaan KBMAP III di La Pago akan dilakukan dan berkedudukan di Jayapura dan didukung oleh tim kerja lokal yang bertugas mematangkan semua persiapan di Wamena.
“Kami menolak pelaksanaan KBMAP III di Biak, pihak-pihak yang mendorong terlaksananya KBMAP III di Biak adalah mereka yang gagal dalam kepemimpinan DAP, dan menjadikan momentum ini untuk merebut posisi demi kepentingan sendiri bukan kepentingan adat Papua,” katanya.
Senada dengan itu, sekretaris DAW Ha Anim Jhone Woe, dalam kesempatan yang sama juga menolak pelaksanaan KBMAP III di Biak. Dikatakan, mekanisme untuk memperoleh Ketua Dewan Adat yang baru yang dalam KBMAP III tersebut di luar mekanisme adat.
“Ini bahaya, kita bisa celaka, bermain demi kepentingan duniawi bukan adat, kita harus segera bertindak, kita bentuk panitia-panitia yang benar sesuai dengan adat, dan saya sebagai sekretaris dewan adat wilayah Ha Anim menolak KBMAP III di Biak. Seharusnya La Pagolah yang lebih siap menggelar KBMAP III tersebut,”ujarnya.
Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi milik oleh Masayarakat Adat Papua yang dilaksanakan setiap lima tahun dengan kedudukan sebagaimana diatur dalam statuta DAP. Di bawahnya masih ada forum lain seperti pleno Dewan Adat Papua dan Sidang Dewan Adat Papua. Di dalam forum inilah kepentingan atau aspirasi masayarakat adat Papua dari pelosok di 7 Wilayah Adat ( Mamta, Sairery, Boberay, Doberay, Anim Ha, La Pago dan Me Pago) diterima, diolah dan dirumuskan.
Sejak tahun 2002, Dewan Adat Papua sudah laksanakan 2 KBMAP, 4 Sidang dan belasan pleno DAP sebagai berikut: KBMAP I dan KBMAP II (2002 dan 2007) di Jayapura, Mamta. Sidang DAP I dan IV di Jayapura (2002 dan 2006). Sidang DAP II (2003) di Biak, Saireri. Sidang DAP III (2005) di Manokwari, Doberai. Tidak kurang dari 10 pleno DAP dilaksanakan di Jayapura dan Pleno 2011 yang dilaksanakan di Biak. Dewan Adat Wilayah dan Masyarakat Adat La Pago selalu berkontribusi, tidak pernah absen dan terlibat penuh dalam pelaksanaan forum-forum tersebut,.
Keputusan melaksanakan forum-forum MAP/DAP di kota-kota tersebut dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan di DAP, artinya disetujui oleh anggota pleno DAP, dengan berbagai pertimbangan, yakni, tiap daerah dalam 7 wilayah adat berhak menjadi tuan rumah, adanya permintaan dan kesiapan dari masyarakat adat yang mencalonkan diri menjadi tuan rumah, ada dukungan atau persetujuan dari wilayah atau daerah lain, daerah yang akan menjadi tuan rumah terjangkau oleh daerah lain yang transportasi ya lancar, adanya fasilitas akomodasi dan lainnya yang memadai, dan ada jaminan keamanan dan kenyamanan, serta adanya dukungan pendanaan kegiatan yang besar. [BeritaLima]
Sekretaris DAW La Pago Dominikus Sarabut mengatakan bahwa, proses penentuan pelaksanaan KBMAP III dianggap tidak transparan dan sangat serat dengan titipan kepentingan personality, ketimbang penyelamatan hak-hak dasar masyarakat adat Papua yang tertuang dalam manifesto.
“KBMAP III adalah momentum membenahi diri dalam proses penguatan pembangunan masyarakat adat Papua dan menegakkan hak-hak dasar lembaga DAP (Dewan Adat Papua, red), dan keterlibatan kelompok atau individu orang asli Papua dilakukan tanpa embel-embel atau kepentingan kelompok secara terselubung,” ujarnya yang juga dicantumkan dalam release DAW La Pago, Rabu (15/10).
Dijelaskannya, sesuai prosedur, pada tanggal 7-8 Maret 2015 dalam Pleno X DAP di Jayapura. Dan DAW La Pago telah mengajukan kehendak masyarakat adat La Pago sebagai tuan rumah KBMAP III. pengajuan tersebut di per tegas dengan berita acara kesiapan oleh Ketua-ketua Dewan Adat Daerah dan Wilayah La Pago kepada Pimpinan DAP.
“Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan, baik dai pleno di Jayapura maupun beberapa pertemuan sesudahnya kepada masyarakat adat La Pago, dan secara sepihak DAW Seireri tetap mendorong rencana kegiatan KBMAP III di Biak, ini tidak betul,” ujarnya.
DAW La Pago telah siap menyelenggarakan KBMAP III yang akan dilaksanakan di Wamena. Sebagaimana tradisi DAP, pembentukan panitia pelaksanaan KBMAP III di La Pago akan dilakukan dan berkedudukan di Jayapura dan didukung oleh tim kerja lokal yang bertugas mematangkan semua persiapan di Wamena.
“Kami menolak pelaksanaan KBMAP III di Biak, pihak-pihak yang mendorong terlaksananya KBMAP III di Biak adalah mereka yang gagal dalam kepemimpinan DAP, dan menjadikan momentum ini untuk merebut posisi demi kepentingan sendiri bukan kepentingan adat Papua,” katanya.
Senada dengan itu, sekretaris DAW Ha Anim Jhone Woe, dalam kesempatan yang sama juga menolak pelaksanaan KBMAP III di Biak. Dikatakan, mekanisme untuk memperoleh Ketua Dewan Adat yang baru yang dalam KBMAP III tersebut di luar mekanisme adat.
“Ini bahaya, kita bisa celaka, bermain demi kepentingan duniawi bukan adat, kita harus segera bertindak, kita bentuk panitia-panitia yang benar sesuai dengan adat, dan saya sebagai sekretaris dewan adat wilayah Ha Anim menolak KBMAP III di Biak. Seharusnya La Pagolah yang lebih siap menggelar KBMAP III tersebut,”ujarnya.
Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi milik oleh Masayarakat Adat Papua yang dilaksanakan setiap lima tahun dengan kedudukan sebagaimana diatur dalam statuta DAP. Di bawahnya masih ada forum lain seperti pleno Dewan Adat Papua dan Sidang Dewan Adat Papua. Di dalam forum inilah kepentingan atau aspirasi masayarakat adat Papua dari pelosok di 7 Wilayah Adat ( Mamta, Sairery, Boberay, Doberay, Anim Ha, La Pago dan Me Pago) diterima, diolah dan dirumuskan.
Sejak tahun 2002, Dewan Adat Papua sudah laksanakan 2 KBMAP, 4 Sidang dan belasan pleno DAP sebagai berikut: KBMAP I dan KBMAP II (2002 dan 2007) di Jayapura, Mamta. Sidang DAP I dan IV di Jayapura (2002 dan 2006). Sidang DAP II (2003) di Biak, Saireri. Sidang DAP III (2005) di Manokwari, Doberai. Tidak kurang dari 10 pleno DAP dilaksanakan di Jayapura dan Pleno 2011 yang dilaksanakan di Biak. Dewan Adat Wilayah dan Masyarakat Adat La Pago selalu berkontribusi, tidak pernah absen dan terlibat penuh dalam pelaksanaan forum-forum tersebut,.
Keputusan melaksanakan forum-forum MAP/DAP di kota-kota tersebut dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan di DAP, artinya disetujui oleh anggota pleno DAP, dengan berbagai pertimbangan, yakni, tiap daerah dalam 7 wilayah adat berhak menjadi tuan rumah, adanya permintaan dan kesiapan dari masyarakat adat yang mencalonkan diri menjadi tuan rumah, ada dukungan atau persetujuan dari wilayah atau daerah lain, daerah yang akan menjadi tuan rumah terjangkau oleh daerah lain yang transportasi ya lancar, adanya fasilitas akomodasi dan lainnya yang memadai, dan ada jaminan keamanan dan kenyamanan, serta adanya dukungan pendanaan kegiatan yang besar. [BeritaLima]