Beberapa Distrik di Merauke dan Mappi Belum Ambil Jatah Raskin
pada tanggal
Monday, 16 November 2015
MERAUKE - Sejumlah distrik di Kabupaten Merauke dan Mappi belum mengambil jatah raskinnya. Misalnya saja Distrik Nambaymanbapai 26 ton per bulannya dan Distrik Minyamur 18 ton per bulannya yang berada di Kabupaten Mappi. Lalu ada juga Distrik Tubang di Kabupaten Merauke yang per bulannya jatah raskin mendapatkan 8 .565 ton.
Kepala Bulog Sub Divre Merauke, Zulkarnaen Nurdin menuturkan pihaknya tak mengetahui kendala yang terjadi di sejumlah distrik ini hingga belum diambilnya jatah raskin.
“Dua kabupaten ini serapan raskinnya sangat lambat, tidak seperti tahun sebelumnya. Apalagi di Tubang padahal bukan daerah penghasil beras,” ungkapnya Rabu (11/11).
Nurdin pun mengklaim setiap bulannya selalu memberikan laporan kepada bupati setempat untuk serapan raskin pada masing-masing kabupaten. Tetapi sampai saat ini, belum ada respon balik dari pemerintah setempat kepada distrik yang belum mengambil jatah raskinnya.
“Seharusnya jika masyarakat tak mampu membayar raskin ini, pemerintah dapat menanggulanginya. Misalnya saja di Kabupaten Yahukimo dan Asmat, pemerintah menggratiskan raskin bagi warganya. Instruksi Mendagri pun jelas bahwa pemda wajib membantu melakukan penebusan raskin dan memberikan bantuan untuk biaya distribusi sampai ke titik terdekat bagi warga setempat,” katanya.
Sampai bulan ini pun di Papua bagian selatan, belum ada kabupaten yang mengajukan pengambilan raskin ke 13 dan 14. Padahal raskin 13-14 sudah dapat diambil sejak September hingga November.
“Serapan raskin regular saja belum diambil seluruhnya. Jika raskin regular bisa diserap, maka dapat mengurus raskin tambahan 13-14 dan jika sampai Desember tak diambil, pasti akan hangus dengan sendirinya dan tak bisa dialokasikan tahun berikutnya,” jelas dia. [Gatra]
Kepala Bulog Sub Divre Merauke, Zulkarnaen Nurdin menuturkan pihaknya tak mengetahui kendala yang terjadi di sejumlah distrik ini hingga belum diambilnya jatah raskin.
“Dua kabupaten ini serapan raskinnya sangat lambat, tidak seperti tahun sebelumnya. Apalagi di Tubang padahal bukan daerah penghasil beras,” ungkapnya Rabu (11/11).
Nurdin pun mengklaim setiap bulannya selalu memberikan laporan kepada bupati setempat untuk serapan raskin pada masing-masing kabupaten. Tetapi sampai saat ini, belum ada respon balik dari pemerintah setempat kepada distrik yang belum mengambil jatah raskinnya.
“Seharusnya jika masyarakat tak mampu membayar raskin ini, pemerintah dapat menanggulanginya. Misalnya saja di Kabupaten Yahukimo dan Asmat, pemerintah menggratiskan raskin bagi warganya. Instruksi Mendagri pun jelas bahwa pemda wajib membantu melakukan penebusan raskin dan memberikan bantuan untuk biaya distribusi sampai ke titik terdekat bagi warga setempat,” katanya.
Sampai bulan ini pun di Papua bagian selatan, belum ada kabupaten yang mengajukan pengambilan raskin ke 13 dan 14. Padahal raskin 13-14 sudah dapat diambil sejak September hingga November.
“Serapan raskin regular saja belum diambil seluruhnya. Jika raskin regular bisa diserap, maka dapat mengurus raskin tambahan 13-14 dan jika sampai Desember tak diambil, pasti akan hangus dengan sendirinya dan tak bisa dialokasikan tahun berikutnya,” jelas dia. [Gatra]