Balai Karantina Ikan Jayapura Akui Pengawasan Terkendala SDM
pada tanggal
Saturday, 28 November 2015
KOTA JAYAPURA - Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Kelas I Jayapura, mengakui pengawasan terhadap lalu lintas ikan terkendala masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia.
"Kami menyadari keterbatasan kami dalam jumlah SDM dalam area kerja yang sangat luas, artinya area kerja kami perlu diketahui bukan hanya di Pelabuhan Jayapura saja, tapi kami juga harus mengawasi pelabuhan kapal feri di Apo dan Hamadi, semua itu termasuk wilayah kerja kami," kata Penanggung Jawab Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Kelas I Jayapura Isak Andre Mual di Jayapura, Jumat (27/11).
Ia mengatakan dalam melakukan pengawasan pihaknya juga melibatkan beberapa instansi terkait untuk mengetahui isu-isu mengenai kegiatan jual-beli ikan.
"Kami juga diminta untuk membantu Dinas Perindustrian kota guna mengawasi barang yang beredar, khususnya ikan segar yang mengandung formalin di supermarket atau pasar modern bahkan kantor pos,"katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya juga menagawasi Kantor Pos dalam proses pengiriman barang keluar dan masuk terutama ikan, Namun hingga kini pihaknya belum memantau karena terkendala SDM.
"Dalam hal ini, jumlah sangat terbatas. Untuk menjangkau Kota Jayapura yang seluas ini kami hanya punya empat orang,"katanya Menurut dia, aktivitas di pelabuhan laut Jayapura akan semakin meningkat karena pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan rencana proyek tol laut.
"Nah ini terkadang digunakan oleh pihak-pihak nakal untuk memasukkan komoditas perikanan tanpa dilengkapi dokumen dan surta-surat yang menjamin status barang tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat papua," katanya.
Ia menambahkan peningkatan tersebut sangat tajam, sehingga peningkatan jumlah pelanggaran juga meningkat, sampai November sudah 18 kasus pelanggaran karantina ikan sehingga ada langkah-langkah yang dilakukan yaitu penahanan. " Kami tahan produknya, kami kembalikan ke daerah asal, kalau sekiranya tidak dikembalikan oleh pemilik barang kami lakukan pemusnahan," katanya. [Antara]
"Kami menyadari keterbatasan kami dalam jumlah SDM dalam area kerja yang sangat luas, artinya area kerja kami perlu diketahui bukan hanya di Pelabuhan Jayapura saja, tapi kami juga harus mengawasi pelabuhan kapal feri di Apo dan Hamadi, semua itu termasuk wilayah kerja kami," kata Penanggung Jawab Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Kelas I Jayapura Isak Andre Mual di Jayapura, Jumat (27/11).
Ia mengatakan dalam melakukan pengawasan pihaknya juga melibatkan beberapa instansi terkait untuk mengetahui isu-isu mengenai kegiatan jual-beli ikan.
"Kami juga diminta untuk membantu Dinas Perindustrian kota guna mengawasi barang yang beredar, khususnya ikan segar yang mengandung formalin di supermarket atau pasar modern bahkan kantor pos,"katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya juga menagawasi Kantor Pos dalam proses pengiriman barang keluar dan masuk terutama ikan, Namun hingga kini pihaknya belum memantau karena terkendala SDM.
"Dalam hal ini, jumlah sangat terbatas. Untuk menjangkau Kota Jayapura yang seluas ini kami hanya punya empat orang,"katanya Menurut dia, aktivitas di pelabuhan laut Jayapura akan semakin meningkat karena pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan rencana proyek tol laut.
"Nah ini terkadang digunakan oleh pihak-pihak nakal untuk memasukkan komoditas perikanan tanpa dilengkapi dokumen dan surta-surat yang menjamin status barang tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat papua," katanya.
Ia menambahkan peningkatan tersebut sangat tajam, sehingga peningkatan jumlah pelanggaran juga meningkat, sampai November sudah 18 kasus pelanggaran karantina ikan sehingga ada langkah-langkah yang dilakukan yaitu penahanan. " Kami tahan produknya, kami kembalikan ke daerah asal, kalau sekiranya tidak dikembalikan oleh pemilik barang kami lakukan pemusnahan," katanya. [Antara]