AMPTPI Desak DPRD Jayawijaya Bentuk Pansus Bahan Bakar Minyak
pada tanggal
Monday, 9 November 2015
KOTA JAYAPURA – Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) mendesak DPRD Kabupaten Jayawijaya agar membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas kelangkaan dan mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) di kabupaten tersebut.
Sekjen AMPTPI, Yanuarius Lagowan kepada Jubi, Sabtu (7/11) mengatakan, harga BBM yang tinggi berdampak harga sembako menjadi mahal tidak dapat dibenarkan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.
Menurut dia, pemerintah daerah punya kewajiban mengambil langkah, bukan membiarkannya. Langkah-langkah positif supaya kerja-kerja para mafia yang terlibat dalam harga BBM ini teratasi. Kalau tidak, rakyat yang merasakan dampaknya.
Anehnya, kata Lagowan, kasus ini terkesan dibiarkan walaupun diketahui semua pihak. Oleh arena itu, DPRD setempat harus segera membentuk pansus pembahasan masalah tersebut.
"Pertama, DPRD Jayawijaya bentuk Pansus untuk monitoring pengangkutan BBM dan sembako ke Wamena. Kedua, Pemerintah segera umumkan kuota BBM di Jayawijaya dan mengajukan surat ke Pertamina untuk penambahan kuota," katanya.
"Ketiga, Pemerintah Jayawijaya bangun komunikasi dengan Pemda daerah pemekaran untuk mengatasi masalah ini. Keempat, Meminta pemerintah pusat untuk tidak hanya mencontohkan kasus-kasus seperti ini tetapi, melihat hal ini sebagai masalah serius yang harus di tangani secara serius dan melakukan terobosan guna perbaikan ekonomi rakyat," lanjutnya.
Yulianus, Kordinator Forum Pembangunan Masyarakat Jayawijaya mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus memanfaatkan fungsinya untuk mengatasi masalah yang ada. “Dewan tidak hanya duduk, dengar dan tunggu duit tetapi harus kerja kepentingan rakyat,” kata Yulianus. [Jubi]
Sekjen AMPTPI, Yanuarius Lagowan kepada Jubi, Sabtu (7/11) mengatakan, harga BBM yang tinggi berdampak harga sembako menjadi mahal tidak dapat dibenarkan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.
Menurut dia, pemerintah daerah punya kewajiban mengambil langkah, bukan membiarkannya. Langkah-langkah positif supaya kerja-kerja para mafia yang terlibat dalam harga BBM ini teratasi. Kalau tidak, rakyat yang merasakan dampaknya.
Anehnya, kata Lagowan, kasus ini terkesan dibiarkan walaupun diketahui semua pihak. Oleh arena itu, DPRD setempat harus segera membentuk pansus pembahasan masalah tersebut.
"Pertama, DPRD Jayawijaya bentuk Pansus untuk monitoring pengangkutan BBM dan sembako ke Wamena. Kedua, Pemerintah segera umumkan kuota BBM di Jayawijaya dan mengajukan surat ke Pertamina untuk penambahan kuota," katanya.
"Ketiga, Pemerintah Jayawijaya bangun komunikasi dengan Pemda daerah pemekaran untuk mengatasi masalah ini. Keempat, Meminta pemerintah pusat untuk tidak hanya mencontohkan kasus-kasus seperti ini tetapi, melihat hal ini sebagai masalah serius yang harus di tangani secara serius dan melakukan terobosan guna perbaikan ekonomi rakyat," lanjutnya.
Yulianus, Kordinator Forum Pembangunan Masyarakat Jayawijaya mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus memanfaatkan fungsinya untuk mengatasi masalah yang ada. “Dewan tidak hanya duduk, dengar dan tunggu duit tetapi harus kerja kepentingan rakyat,” kata Yulianus. [Jubi]