Solidaritas Pedagang Asli Papua Nilai Lukas Enembe Abaikan Presiden Jokowi
pada tanggal
Monday, 12 October 2015
Menurutnya, selama ini Solpap dan Kelompok Kerja (Pokja Papua) di bawah kepemimpinan Judith Dipodeputro telah bekerja keras untuk mendorong pembangunan pasar Mama-mama Papua, yang berlokasi di Jalan Percetakan, Kota Jayapura.
“Mendorong pembangunan pasar mama-mama Papua seprti menyiapkan lahan Damri, menyiapkan kantor sementara Damri, berkordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, kementrian pusat serta dirjen-dirjen di bawahnya yang berkaitan dengan proses pembangunan pasar,” kata Robert Jitmau kepada Jubi saat dihubungi melalui telepon selularnya.
Walaupun secara optimal dilakukan, namun pihaknya melihat keterlambatan pemindahan Damri, serta lambatnya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Papua & Damri.
“Solpap- dan Pokja Papua Rumah Transisi Jokowi menyimpulkn bahwa Lukas Enembe sama sekli belum peka terhadap apa yang mnjadi dasar kebutuhan masyarakat asli Papua,” ungkapnya.
Pihaknya menuding Gubernur Papua, hanya beretorika dan masih memperoritaskan kegiatan-kegiatan seremonial, untuk mencari popularitas.
“Contohnya Pekan Olahraga Nasional (PON) lebih dipentingkan dari pada proses pembangunan pasar,” katanya lagi.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja Papua) Judith Dipodeputro, menuturkan, ketidakjelasan pembangunan Pasar Mama- Mama tersebut, adalah bukti langsung pelanggaran perintah presiden yang dilakukan oleh Lukas Enembe.
“Sebab pembagunan pasar mama-mama Papua adalah program nasional & prioritas dari presiden,” kata Judith Dipodeputro melalui surat elektronik yang diterima Jubi, Senin (12/10/2015).
Ia menambahkan, hal tersebut juga merupakan bentuk dari tidak dihargainya kerja keras dari Pokja Papua yang dibentuk langsung oleh Joko Widodo untuk menangani soal pembangunan pasar tersebut.
“Serta Kementrian BUMN Rini Suwandi yg dipercyakan untuk mengkoordinir pembangunan pasar ini,” lanjutnya.
Lanjutnya, Lukas Enembe juga diminta untk segera mengevaluasi kinerja jajaran di bawahnya dan mengganti setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menghambat proses pembangunan pasar.
“Solpap & Pokja Papua juga akan mendorong agar dalam waktu dekat Lukas Enembe dapat menjelaskan langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo, Mengingat ketidakjelasan pembangunan pasar tersebut sangat mengganggu kredebilitas serta wibawa presiden dan jajaran dibawahnya yang telah dipercayakan untk mngurus pasar tersebut,” lanjutnya.
Pihaknya juga meminta Panitia Kerja (Panja) Pasar Mama DPRP secara aktif mengawasi dan mendorong pembagunan pasar.
“Kami juga minta Panja berkoordinasi dengan Pokja Papua dan Solpap agar tidak ada sesuatu yang disembunyikan dan bisa dikerjakan bersama,” tutupnya. [TabloidJubi]