Sistem Pertahanan Negara Jadi Kewajiban Pemprov Papua

KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah, bertanggung jawab untuk membangun kekuatan pertahanan negara, sesuai dengan peran dan fungsinya secara proporsional.

Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal kepada wartawan di Jayapura, Kamis (22/10) dengan menyatakan, Sistem Pertahanan Negara tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang diselenggarakan melalui fungsi pemerintah.

“Sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya untuk menegakkan kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman,” ungkapnya.

Mantan Bupati Mimika ini juga menilai Pemprov berkewajiban untuk terus menyosialisasikan ke Pemerintah Kabupaten/kota supaya mengambil peran aktif soal kebijakan pertahanan negara.

"Peran aktif pemerintah itu yang penting untuk kebijakan-kebijakan itu di sosialisasikan, disampaikan bahkan digerakkan sehingga masyarakat bisa turut serta aktif," ungkapnya.

Dalam mendukung kebijakan pertahanan negara, ujar Wagub, masyarakat harus mengerti kewajiban dari pada hak. Jangan dengan adanya reformasi tiba-tiba hak lebih menonjol ketimbang kewajiban.

"Ini salah, sebagai warga negara yang baik jalankan dulu kewajiban itu, dengan begitu hak dengan sendirinya akan mengikuti," ujarnya.

Dia menambahkan pertahanan negara adalah segala usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. [Dharapos]