James Moffet Umumkan Perpanjangan Operasi dan Investasi PT Freeport Indonesia
pada tanggal
Tuesday 13 October 2015
“Kami sangat senang dengan jaminan kepastian hukum dan fiskal dari Pemerintah Indonesia. Kami berharap melanjutkan kemitraan dan rencana investasi jangka panjang kami untuk memajukan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian di Papua,” kata Moffet.
Besarnya investasi PTFI dan komitmen yang telah dan sedang berlangsung telah memberikan manfaat bagi Indonesia, menjadi sebuah pertimbangan kesepakatan ini. Termasuk meningkatnya nilai royalti, pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, divestasi dan konten lokal.
Pemerintah telah meyakinkan PTFI bahwa pemerintah akan menyetujui perpanjangan operasi pasca 2021 termasuk kepastian hukum dan fiskal yang terdapat pada Kontrak Karya.
Saat ini, pemerintah sedang mengembangkan langkah-langkah stimulus ekonomi termasuk didalamnya revisi peraturan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan pada Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengenai perpanjangan kontrak Freeport. Operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) bisa diperpanjang setelah kontraknya habis pada 2021.
Sudirman Said mengatakan, telah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo membahas perpanjang kegiatan operasi Freeport pasca 2021.
"Sebelum itu saya konsultasi laporkan ke Presiden, presiden mengingatkan prinsip yang harus dipegang," kata Kata Sudirman, di kantor Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan Jakarta, Kamis (8/10).
Sudirman mengungkapkan, prinsip pertama yang harus dipegang adalah keberadaan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut harus memberikan manfaat bagi Papua, Papua Barat dan industri tambang Indonesia.
Sudirman menambahkan, prinsip kedua yang diberikan Presiden Jokowi adalah, dalam menjalankan kegiatan operasi tambang, Freeport juga harus memaksimalkan penggunaan konten lokal baik barang maupun jasa.
"Dua minggu lalu saya bawa 10 Perusahaan BUMN ke Freeport menjajaki memasok barang jasa, lumayan nilainya US$ 1 miliar dolar barang, dan US$ 900 juta jasa setiap tahun," ungkap Sudirman.
Sudirman melanjutkan, Prinsip selanjutnya adalah pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) sesuai dengan jadwal.
"Prinsip berikutnya, Kita menjaga investasi yang sudah ada, tidak hanya mengundang. Hal yang logis menjaga karena itu agreement Freeport sangat penting dicapai juga dilaksanakan," tegas dia.
Sudirman menyatakan, pemerintah menyambut baik kesepakatan tersebut karena membawa dampak positif pada perekonomian.
“Kami menyambut baik kelanjutan investasi Freeport di Papua yang akan meningkatkan perekonomian lokal dan nasional," pungkasnya. [Liputan6]