Gedung Pusat Data dan Analisa Bappeda Papua Diresmikan
pada tanggal
Tuesday, 13 October 2015
KOTA JAYAPURA - Sekretaris Daerah Provinsi Papua, TEA. Hery Dosinaen, S.IP MKP, Kamis (8/10) meresmikan gedung pusat data dan analisa pembangunan Bappeda Papua untuk digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan data tentang Papua.
Kepala Bappeda Papua, Dr. Muhammad Musa’ad menjelaskan, keberadaan gedung pusat data ini adalah untuk mewujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera serta perencanaan yang baik, karena pemerintah provinsi membutuhkan data yang akurat dan terukur.
“Inilah awal arahan Gubernur, dan atas dasar itu kami melakukan beberapa inisiasi untuk mempersiapkan satu data yang baik, akurasi tinggi, benar dan diharapkan bisa menjadi satu data untuk satu Papua,” ungkapnya kepada wartawan di Jayapura, Kamis (8/10).
Lebih lanjut, kata Musa’ad, selama ini ketersediaan data untuk analisis pembangunan masih terbatas, bahkan cenderung tidak ada. Disamping itu ketersediaan data terkini menyebabkan perencanaan menggunakan data yang tidak relevan.
“Jadi, kami bangun gedung pusat data ini karena selama ini kita sering menggunakan data-data lama, tidak mutakhir dan tentunya apabila digunakan dalam proses pengajuan keputusan akan berdampak terhadap keputusan yang baik,”ujarnya.
Selain itu, belum adanya informasi mengenai tata ruang yang valid membuat Pemerintah Provinsi Papua melalui Bappeda bekerjasama dengan AIPD, Bhakti Makassar dan kerajaan Inggris membangun sistem informasi tata ruang yang terintegrasi dengan pusat data serta memberikan pelayanan data informasi pembangunan.
"Biaya pembangunan beserta pengadaan fasilitas pendukung menghabiskan dana sebesar 2 milliar ruiah, dimana semua di tanggung oleh AIPD," jelasnya.
Pihaknya berharap, dengan adanya pusat data ini ketersediaan data terkini ada agar proses perencanaan, monitoring dan evaluasi dengan menggunakan data yang relevan dan dukungan data terbaru.
"Jadi semua dilakukan dengan data yang selalu baru, tidak lagi menggunakan data-data yang sudah kadaluarsa," ucapnya.
Ditambahkannya, keberadaan pusat data dilakukan agar tidak ada data yang beda, pasalnya selama ini untuk data penduduk sering berbeda, termasuk data luas wilayah dan sebagainya.
"Jadi sekarang semua data bisa diakses secara baik karena selain Gedung Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua, kami juga melaunching sistem informasi manajemen tata ruang Papua."ungkapnya. [Dharapos]
Kepala Bappeda Papua, Dr. Muhammad Musa’ad menjelaskan, keberadaan gedung pusat data ini adalah untuk mewujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera serta perencanaan yang baik, karena pemerintah provinsi membutuhkan data yang akurat dan terukur.
“Inilah awal arahan Gubernur, dan atas dasar itu kami melakukan beberapa inisiasi untuk mempersiapkan satu data yang baik, akurasi tinggi, benar dan diharapkan bisa menjadi satu data untuk satu Papua,” ungkapnya kepada wartawan di Jayapura, Kamis (8/10).
Lebih lanjut, kata Musa’ad, selama ini ketersediaan data untuk analisis pembangunan masih terbatas, bahkan cenderung tidak ada. Disamping itu ketersediaan data terkini menyebabkan perencanaan menggunakan data yang tidak relevan.
“Jadi, kami bangun gedung pusat data ini karena selama ini kita sering menggunakan data-data lama, tidak mutakhir dan tentunya apabila digunakan dalam proses pengajuan keputusan akan berdampak terhadap keputusan yang baik,”ujarnya.
Selain itu, belum adanya informasi mengenai tata ruang yang valid membuat Pemerintah Provinsi Papua melalui Bappeda bekerjasama dengan AIPD, Bhakti Makassar dan kerajaan Inggris membangun sistem informasi tata ruang yang terintegrasi dengan pusat data serta memberikan pelayanan data informasi pembangunan.
"Biaya pembangunan beserta pengadaan fasilitas pendukung menghabiskan dana sebesar 2 milliar ruiah, dimana semua di tanggung oleh AIPD," jelasnya.
Pihaknya berharap, dengan adanya pusat data ini ketersediaan data terkini ada agar proses perencanaan, monitoring dan evaluasi dengan menggunakan data yang relevan dan dukungan data terbaru.
"Jadi semua dilakukan dengan data yang selalu baru, tidak lagi menggunakan data-data yang sudah kadaluarsa," ucapnya.
Ditambahkannya, keberadaan pusat data dilakukan agar tidak ada data yang beda, pasalnya selama ini untuk data penduduk sering berbeda, termasuk data luas wilayah dan sebagainya.
"Jadi sekarang semua data bisa diakses secara baik karena selain Gedung Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua, kami juga melaunching sistem informasi manajemen tata ruang Papua."ungkapnya. [Dharapos]