Anggota DPD Klaim Rakyat Papua Menonton PTFI
pada tanggal
Monday, 26 October 2015
JAKARTA - Anggota DPD RI dari Papua Charles Simaremare menyebutkan, sekira 40 tahun sudah rakyat Papua hanya menjadi penonton setia PT Freeport Indonesia (PTFI) mengeruk sumber daya alam (SDA) yang berada di Papua.
Dia menyebutkan, sudah sekitar 40 tahunan Freeport Indonesia mengeruk mineral yang berada di Papua, seperti emas. Namun, baru beberapa tahun belakangan ini Freeport melibatkan masyarakat Papua bekerja di tambang perusahaan Amerika Serikat (AS) ini.
"Selama ini, berarti ada kejahatan yang dilakukan perusahaan yang belum terungkap, karena 40 tahun lebih rakyat Papua hanya jadi penonton, akhir-akhir ini saja ada 30 persen rakyat papua bekerja di sana," kata Charles di Restoran Nyonya Dua Cikini, Jakarta, Minggu (25/10)
Charles melanjutkan, 30 persen masyarakat Papua yang bekerja di Freeport Indonesia juga merupakan desakan pemerintah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar wilayah kerja pertambangan Freeport Indonesia.
Selain itu, kata Charles, sulit berkembangannya wilayah Papua dan tidak meningkatnya kesejahteraan masyarakat Papua dari awal Freeport Indonesia berdiri, lantaran tidak adanya sumbangsih Freeport Indonesia kepada pemerintah daerah Papua sendiri.
"Kami melihat disampaikan 35 persen pajak badan di setorkan ke pemerintah Indonesia bukan ke Papua, karena kantor Freeport bukan di Papua tapi di Jakarta, makanya kami minta kantornya pindah ke Timika agar pajak badan itu masuk untuk membangun daerah," tambahnya.
Dengan demikian, Charles menilai, pemerintah Indonesia telah tersandera oleh izin atau kontrak Freeport Indonesia. Terlebih lagi, akses orang lain untuk masuk wilayah pertambangan Freeport di Papua pun sangat terbatas.
"Seperti kejadian kecelakaan 20 karyawan yang tertimbun longsor tidak ada aparat kita yang bisa menyelidiki, ini ada apa, ini kan wilayah NKRI, mestinya harus diusut tuntas, sampai meninggal begitu banyak kok tidak bisa masuk," tandasnya. [Okezone]
Dia menyebutkan, sudah sekitar 40 tahunan Freeport Indonesia mengeruk mineral yang berada di Papua, seperti emas. Namun, baru beberapa tahun belakangan ini Freeport melibatkan masyarakat Papua bekerja di tambang perusahaan Amerika Serikat (AS) ini.
"Selama ini, berarti ada kejahatan yang dilakukan perusahaan yang belum terungkap, karena 40 tahun lebih rakyat Papua hanya jadi penonton, akhir-akhir ini saja ada 30 persen rakyat papua bekerja di sana," kata Charles di Restoran Nyonya Dua Cikini, Jakarta, Minggu (25/10)
Charles melanjutkan, 30 persen masyarakat Papua yang bekerja di Freeport Indonesia juga merupakan desakan pemerintah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar wilayah kerja pertambangan Freeport Indonesia.
Selain itu, kata Charles, sulit berkembangannya wilayah Papua dan tidak meningkatnya kesejahteraan masyarakat Papua dari awal Freeport Indonesia berdiri, lantaran tidak adanya sumbangsih Freeport Indonesia kepada pemerintah daerah Papua sendiri.
"Kami melihat disampaikan 35 persen pajak badan di setorkan ke pemerintah Indonesia bukan ke Papua, karena kantor Freeport bukan di Papua tapi di Jakarta, makanya kami minta kantornya pindah ke Timika agar pajak badan itu masuk untuk membangun daerah," tambahnya.
Dengan demikian, Charles menilai, pemerintah Indonesia telah tersandera oleh izin atau kontrak Freeport Indonesia. Terlebih lagi, akses orang lain untuk masuk wilayah pertambangan Freeport di Papua pun sangat terbatas.
"Seperti kejadian kecelakaan 20 karyawan yang tertimbun longsor tidak ada aparat kita yang bisa menyelidiki, ini ada apa, ini kan wilayah NKRI, mestinya harus diusut tuntas, sampai meninggal begitu banyak kok tidak bisa masuk," tandasnya. [Okezone]