Tim Penasehat FKUB Mimika Belum Aktif
pada tanggal
Saturday, 5 September 2015
TIMIKA (MIMIKA) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mimika, Utler Andreas SE menilai Tim Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Mimika tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
“Hingga saat ini, tim Penasehat FKUB belum jalan. Sebab belum ada satu kesepahaman soal hal itu, yang artinya hingga saat ini belum ada sinergi antara tim penasehat,” ujarnya kepada Salam Papua, Rabu (2/9).
Dikatakan tim penasehat FKUB yang berasal dari jajaran pemerintahan yakni, Wakil Bupati sebagai ketua tim, dirinya sebagai wakil ketua, sekretaris dari Kepala Badan Kesbangpol dan instansi-instansi terkait lainnya sebagai anggota tim masih belum menyatukan pemahaman untuk meningkatkan kinerja FKUB di kabupaten ini.
“Saat pertemuan di Kodim beberapa waktu lalu, seluruh tim penasehat dan anggota FKUB dibagikan buku tentang peraturan bersama dan undang-undang yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama,” ujar dia.
Namun, ia katakan usai pertemuan itu tidak ada kelanjutan pembahasan untuk menjaga kerukunan dan kehidupan beragama yang harmonis, sehingga hal ini menurutnya berdampak pada peningkatan tindak kekerasan di kabupaten ini.
“Akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa kriminal, lewat kekerasan dan pembunuhan. Meski tidak berkaitan langsung dengan agama. Tetapi secara langsung FKUB juga memiliki peran untuk menanggulangi ataukah membiarkan hal itu terjadi, sebab masyarakat seringkali sudah tidak menghayati agama yang dianutnya, dan disitulah tim penasehat FKUB berperan,” ujar dia.
Selanjutnya Utler menegaskan, peran FKUB yang saat ini harus menjadi jembatan komunikasi antar umat beragama di Kabupaten Mimika yang heterogen ini haruslah ditunjang dengan komunikasi internal antar pemimpinnya.
“Kerja FKUB sangatlah luar biasa beratnya sebab berperan untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan-persoalan lintas agama serta kehidupan beragama. Tapi jangan juga jadikan FKUB sebagai ‘pemadam kebakaran’ yang baru hadir ketika ada persoalan,” jabarnya.
Saat ini, kerukunan beragama di Mimika masih sangat terjaga, tapi ia mengingatkan adanya tunas-tunas kecil perpecahan yang akan bermunculan dan harus dipadamkan hingga ke akar-akarnya. Dan untuk mencabutnya bukan hanya Kementerian Agama dan FKUB saja yang bertugas melakukannya, tetapi juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan juga pemerintah harus sama-sama melihat dan mencabut akar-akar itu.
“Saat persoalan muncul, FKUB akan hadir bersama dengan para tokoh agama dan masyarakat, sehingga gesekan-gesekan yang dapat timbul dari masalah ini dapat dihindari dan tunas perpecahan dapat dihilangkan,” tukas dia. [SalamPapua]
“Hingga saat ini, tim Penasehat FKUB belum jalan. Sebab belum ada satu kesepahaman soal hal itu, yang artinya hingga saat ini belum ada sinergi antara tim penasehat,” ujarnya kepada Salam Papua, Rabu (2/9).
Dikatakan tim penasehat FKUB yang berasal dari jajaran pemerintahan yakni, Wakil Bupati sebagai ketua tim, dirinya sebagai wakil ketua, sekretaris dari Kepala Badan Kesbangpol dan instansi-instansi terkait lainnya sebagai anggota tim masih belum menyatukan pemahaman untuk meningkatkan kinerja FKUB di kabupaten ini.
“Saat pertemuan di Kodim beberapa waktu lalu, seluruh tim penasehat dan anggota FKUB dibagikan buku tentang peraturan bersama dan undang-undang yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama,” ujar dia.
Namun, ia katakan usai pertemuan itu tidak ada kelanjutan pembahasan untuk menjaga kerukunan dan kehidupan beragama yang harmonis, sehingga hal ini menurutnya berdampak pada peningkatan tindak kekerasan di kabupaten ini.
“Akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa kriminal, lewat kekerasan dan pembunuhan. Meski tidak berkaitan langsung dengan agama. Tetapi secara langsung FKUB juga memiliki peran untuk menanggulangi ataukah membiarkan hal itu terjadi, sebab masyarakat seringkali sudah tidak menghayati agama yang dianutnya, dan disitulah tim penasehat FKUB berperan,” ujar dia.
Selanjutnya Utler menegaskan, peran FKUB yang saat ini harus menjadi jembatan komunikasi antar umat beragama di Kabupaten Mimika yang heterogen ini haruslah ditunjang dengan komunikasi internal antar pemimpinnya.
“Kerja FKUB sangatlah luar biasa beratnya sebab berperan untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan-persoalan lintas agama serta kehidupan beragama. Tapi jangan juga jadikan FKUB sebagai ‘pemadam kebakaran’ yang baru hadir ketika ada persoalan,” jabarnya.
Saat ini, kerukunan beragama di Mimika masih sangat terjaga, tapi ia mengingatkan adanya tunas-tunas kecil perpecahan yang akan bermunculan dan harus dipadamkan hingga ke akar-akarnya. Dan untuk mencabutnya bukan hanya Kementerian Agama dan FKUB saja yang bertugas melakukannya, tetapi juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan juga pemerintah harus sama-sama melihat dan mencabut akar-akar itu.
“Saat persoalan muncul, FKUB akan hadir bersama dengan para tokoh agama dan masyarakat, sehingga gesekan-gesekan yang dapat timbul dari masalah ini dapat dihindari dan tunas perpecahan dapat dihilangkan,” tukas dia. [SalamPapua]