Penyegelan Kantor DPRPB Berdampak pada Gaji Pegawai

MANOKWARI - Aksi penyegelan kantor DPRD Papua Barat tak hanya berdampak pada aktivitas kantor yang lumpuh. Sejumlah staf sekretariat dewan juga mengeluh karena kantor yang lumpuh itu menyebabkan mereka belum gajian.

Soalnya, tidak ada seorang pun yang berani menerobos palang yang dipasang oleh massa sehari sebelumnya. Pintu kantor masih tertutup rapat. Sementara, semua dokumen terkait dengan pembayaran gaji ada di dalam ruangan.

‘’Seharusnya hari ini sudah terima gaji. Kalau pemalangan terus berlanjut bagaimana mau gajian. Kalau anggota dewan mungkin bisa lewat transfer bank,’’ ujar seorang staf sekretariat.

Aksi penyegelan atau pemalangan kantor DPRD Papua Barat ini dilakukan oleh massa saat unjuk rasa, Senin (31/8). Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar pelantikan Ketua DPRD Papua Barat yang direncanakan Rabu (2/9) ditunda. Mereka pun menuntut agar Ketua DPRD Papua Barat harus orang asli Papua.

Sebenarnya di penghujung aksi tersebut, Ketua Fraksi Otsus DPRD Papua Barat, Yan Anton Yoteni sudah meminta kepada massa agar palang bisa langsung dibuka karena aspirasi dan tuntutan untuk penundaan pelantikan telah disanggupi. Permintaan ketua Fraksi Otsus ini pun sudah diiyakan Presiden BEM Unipa, Alosius Siep yang akan membuka palang, Selasa (1/9) pagi.

Namun Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Vitalis Yumte mengatakan, pembukaan palang harus lewat prosesi adat dan penyembelihan babi, karena palang yang dipasang itu menggunakan bambu.

Vitalis menyebutkan, MRP akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membuka palang kantor tersebut. ‘’Kita buka palang harus lewat adat. Kita beli babi untuk potong di sini,’’ ujarnya di hadapan massa. [Jawapos]