Penghuni Kilo 10 Terima Wacana Penutupan Lokalisasi
pada tanggal
Friday, 18 September 2015
TIMIKA (MIMIKA) – Penghuni lokalisasi di kilo 10, Kampung Kadun Jaya, Distrik Wania menanggapi wacana penutupan tempat tersebut oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng secara terbuka dan lapang dada.
Menurut Ketua Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Cabang Timika, Susilowati, wacana ini sangat diterima dan diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pemerintah, masyarakat juga kepada penghuni itu sendiri.
“Kalau tempat ini ditutup, tidak apa-apa, mungkin saja dengan cara seperti ini, rekan-rekan mendapatkan kehidupan yang baru dan lebih baik lagi, seperti membuka usaha rumah makan, toko atau pekerjaan lainnya sehingga menjadi berkat,” ujarnya kepada Salam Papua saat ditemui di Posko Komisi Penanggulangan AIDS, Selasa (15/9)
Dikatakan, pihaknya sangat mendukung tiap program pemerintah dan mengharapkan adanya perubahan positif dari rencana penutupan lokalisasi ini.
“Sebenarnya kami tidak masalah, sebab mereka yang bekerja di lokalisasi ini adalah orang-orang yang sebenarnya ingin jadi baik tapi tidak bisa akibat dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga mau tidak mau mereka harus kerja seperti ini,” ujar dia.
Selanjutnya dikatakan, pemerintah juga berkewajiban memberdayakan 252 pekerja seks komersial (PSK) pada 21 wisma di lokalisasi tersebut seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu.
“Apalagi kalau diberikan uang modal dan usaha yang lebih baik daripada bekerja seperti begini. Sebab dengan pekerjaan seperti saat ini, uang yang mereka dapat tidak dapat bertahan lama dan cepat habis, sehingga tidak bisa dipakai untuk usaha yang membangun. Apalagi kalau dibantu oleh pemerintah lewat tunjangan kepada penghuni, sehingga dapat menafkahi anak-anak dengan uang yang baik dan layak,” jelas dia.
Susi menyatakan, pihaknya mengharapkan pemerintah dapat melihat dua sisi wacana penutupan ini, sebab dibalik upaya positif ini, ia pastikan akan ada masalah-masalah baru yang harusnya diwaspadai oleh pemerintah daerah.
“Ini mungkin aturan pemerintah yang harus diterapkan, tapi saya juga dengar banyak yang bilang kalau tempat ini tidak mudah ditutup sebab rencana ini memiliki dua sisi. Dari sisi positifnya hal ini semakin mengurangi jumlah para pekerja yang berada di lokalisasi, juga mengurangi resiko penyakit HIV-AIDS, kurangi resiko orang-orang mabuk yang sering lakukan keributan dan kurangi tingkat konsumsi miras,” tutur dia.
Namun sisi negatif dari penutupan ini adalah masalah para pengguna jasa hiburan yang dinilainya masih perlu untuk diperhatikan, sebab ancaman HIV-AIDS dan penyakit kelamin dilokalisasi masih terbilang rendah dan minim dibandingkan para pekerja yang bekerja secara terselubung di Kota Timika.
“Bagaimana dengan bapak-bapak yang selama ini datang, sebab mereka jauh dari isteri mereka. Hal-hal seperti ini yang harus dipertimbangkan dari tiap-tiap pribadi sebab masalah ini tidak hanya selesai ketika tempat ini ditutup. Sebab masih banyak tempat-tempat seperti ini yang ada di kota sana dan lebih susah untuk dipantau oleh pemerintah dan juga masyarakat,” tukas dia.
Salah satu pendamping ODHA dari KPA ini juga mengharapkan agar wacana ini dapat kembali memperingatkan para ibu-ibu yang ada di Kabupaten Mimika agar lebih lagi memperhatikan suami-suami mereka yang terindikasi menjadi pengguna jasa di lokalisasi.
“Kami percaya jika niat baik oleh pemerintah ini dilaksanakan untuk buat kita di kota ini jadi lebih baik, juga tidak lagi menambah dosa. Sehingga bapak-bapak tidak lagi keluyuran dan dicari oleh ibu-ibunya dan ibu-ibu juga lebih maksimal layani suami mereka,” ungkapnya.
Sebelumnya Bupati Omaleng menyatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan menutup lokalisasi kilo 10. Hal ini harus dilakukannya mengingat tingginya ancaman PSK dari luar Timika serta meningkatnya laporan pengidap HIV-AIDS di kabupaten ini.
Ia menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memuluskan upaya penutupan lokalisasi ini secara baik dan manusiawi diantaranya dengan melakukan pembinaan, sosialisasi dan pemberian tunjangan yang kesemuanya itu harus dipersiapkan dan dianggarkan dengan baik. [SalamPapua]
Menurut Ketua Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Cabang Timika, Susilowati, wacana ini sangat diterima dan diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pemerintah, masyarakat juga kepada penghuni itu sendiri.
“Kalau tempat ini ditutup, tidak apa-apa, mungkin saja dengan cara seperti ini, rekan-rekan mendapatkan kehidupan yang baru dan lebih baik lagi, seperti membuka usaha rumah makan, toko atau pekerjaan lainnya sehingga menjadi berkat,” ujarnya kepada Salam Papua saat ditemui di Posko Komisi Penanggulangan AIDS, Selasa (15/9)
Dikatakan, pihaknya sangat mendukung tiap program pemerintah dan mengharapkan adanya perubahan positif dari rencana penutupan lokalisasi ini.
“Sebenarnya kami tidak masalah, sebab mereka yang bekerja di lokalisasi ini adalah orang-orang yang sebenarnya ingin jadi baik tapi tidak bisa akibat dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga mau tidak mau mereka harus kerja seperti ini,” ujar dia.
Selanjutnya dikatakan, pemerintah juga berkewajiban memberdayakan 252 pekerja seks komersial (PSK) pada 21 wisma di lokalisasi tersebut seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu.
“Apalagi kalau diberikan uang modal dan usaha yang lebih baik daripada bekerja seperti begini. Sebab dengan pekerjaan seperti saat ini, uang yang mereka dapat tidak dapat bertahan lama dan cepat habis, sehingga tidak bisa dipakai untuk usaha yang membangun. Apalagi kalau dibantu oleh pemerintah lewat tunjangan kepada penghuni, sehingga dapat menafkahi anak-anak dengan uang yang baik dan layak,” jelas dia.
Susi menyatakan, pihaknya mengharapkan pemerintah dapat melihat dua sisi wacana penutupan ini, sebab dibalik upaya positif ini, ia pastikan akan ada masalah-masalah baru yang harusnya diwaspadai oleh pemerintah daerah.
“Ini mungkin aturan pemerintah yang harus diterapkan, tapi saya juga dengar banyak yang bilang kalau tempat ini tidak mudah ditutup sebab rencana ini memiliki dua sisi. Dari sisi positifnya hal ini semakin mengurangi jumlah para pekerja yang berada di lokalisasi, juga mengurangi resiko penyakit HIV-AIDS, kurangi resiko orang-orang mabuk yang sering lakukan keributan dan kurangi tingkat konsumsi miras,” tutur dia.
Namun sisi negatif dari penutupan ini adalah masalah para pengguna jasa hiburan yang dinilainya masih perlu untuk diperhatikan, sebab ancaman HIV-AIDS dan penyakit kelamin dilokalisasi masih terbilang rendah dan minim dibandingkan para pekerja yang bekerja secara terselubung di Kota Timika.
“Bagaimana dengan bapak-bapak yang selama ini datang, sebab mereka jauh dari isteri mereka. Hal-hal seperti ini yang harus dipertimbangkan dari tiap-tiap pribadi sebab masalah ini tidak hanya selesai ketika tempat ini ditutup. Sebab masih banyak tempat-tempat seperti ini yang ada di kota sana dan lebih susah untuk dipantau oleh pemerintah dan juga masyarakat,” tukas dia.
Salah satu pendamping ODHA dari KPA ini juga mengharapkan agar wacana ini dapat kembali memperingatkan para ibu-ibu yang ada di Kabupaten Mimika agar lebih lagi memperhatikan suami-suami mereka yang terindikasi menjadi pengguna jasa di lokalisasi.
“Kami percaya jika niat baik oleh pemerintah ini dilaksanakan untuk buat kita di kota ini jadi lebih baik, juga tidak lagi menambah dosa. Sehingga bapak-bapak tidak lagi keluyuran dan dicari oleh ibu-ibunya dan ibu-ibu juga lebih maksimal layani suami mereka,” ungkapnya.
Sebelumnya Bupati Omaleng menyatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan menutup lokalisasi kilo 10. Hal ini harus dilakukannya mengingat tingginya ancaman PSK dari luar Timika serta meningkatnya laporan pengidap HIV-AIDS di kabupaten ini.
Ia menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memuluskan upaya penutupan lokalisasi ini secara baik dan manusiawi diantaranya dengan melakukan pembinaan, sosialisasi dan pemberian tunjangan yang kesemuanya itu harus dipersiapkan dan dianggarkan dengan baik. [SalamPapua]