Pemuda Papua Diajak Tak Ikuti Organisasi Ilegal
pada tanggal
Tuesday, 15 September 2015
SENTANI (JAYAPURA) – Pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten Jayapura (Rapimkab) Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Jayapura dibuka secara resmi oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Papua, Max Olua, Sabtu siang, 12 September 2015, di Aula serbaguna SKB Sentani, Kabupaten Jayapura.
Dalam sambutannya, Max Olua mengajak semua komponen pemuda untuk tidak mengikuti organisasi ilegal atau organisasi yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.
“Sebagai ketua pemuda di daerah ini, saya mengajak semua komponen pemuda untuk tidak terprovokasi dengan hal-hal yang berujung pada pemecah belah persatuan dan kesatuan pemuda itu sendiri,” katanya.
KNPI adalah organisasi resmi yang hierarkinya jelas, mulai dari pusat hingga daerah. Organisasi ini juga mempunyai konstitusi yang jelas, aturan organisasi dan aktif di seluruh Indonesia.
“Kita tidak perlu mengikuti hal-hal yang di luar dari aturan organisasi ini, apalagi sampai membawa atribut organisasi untuk kepentingan di luar dari organisasi. Tentunya hal ini akan merusak citra organisasi yang sesungguhnya,” ujarnya.
Usai acara tersebut Max yang disinggung terkait pelaksanaan Muskab KNPI ke-XX beberapa waktu lalu yang dilaksanakn oleh MPI di salah satu hotel di Jayapura, yang dihadiri unsur Muspida dan dibuka secara resmi oleh Bupati Jayapura memberikan tanggapan.
“Saya sebagai Ketua KNPI Provinsi Papua menanyakan hal itu juga. Apa dasarnya sampai seorang bupati membuka musda tersebut dan dihadiri oleh unsur muspida? Sebagai pimpinan daerah dan juga pembina organisasi pemuda di daerah ini seharusnya mengambil sikap bijaksana untuk menyelesaikan persolan yang terjadi,” kata dia.
Lebih lanjut Ketua KNPI Provinsi Papua mengatakan bahwa Pemerintah Daerah yang menjadi mitra kerja KNPI secara Nasional harus bisa memosisikan diri untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah pemuda.
“Kami adalah mitra kerja, KNPI juga mempunyai aturan organisasi yang jelas. Kalau ada persoalan seperti yang dialami oleh KNPI Kabupaten Jayapura, mestinya bupati memanggilmereka dan menyelesaikan persoalan, bukan langsung membuka acara yang tidak ada legitimasi hukumnya. Memangnya KNPI adalah produk Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura, kah?” tanya Max.
Sementara itu, Ketua KNPI Kabupaten Jayapura Frangklin Wahey menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya adalah bagian dari rangkaian kegiatan sebagai prasyarat menuju Musyawarah Daerah yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
“Kegiatan rapimkab kali ini sudah jelas, dihadiri juga oleh unsur muspida, Bupati telah diberikan undangan untuk memberikan sambutan tetapi beliau tidak hadir. Rapimkab kali ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan atau pentahapan yang sedang kami laksanakan untuk menuju ke pelaksanaan Muskab dan dibuka secara resmi oleh Ketua KNPI Provinsi Papua,” tuturnya. [Jubi]
Dalam sambutannya, Max Olua mengajak semua komponen pemuda untuk tidak mengikuti organisasi ilegal atau organisasi yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.
“Sebagai ketua pemuda di daerah ini, saya mengajak semua komponen pemuda untuk tidak terprovokasi dengan hal-hal yang berujung pada pemecah belah persatuan dan kesatuan pemuda itu sendiri,” katanya.
KNPI adalah organisasi resmi yang hierarkinya jelas, mulai dari pusat hingga daerah. Organisasi ini juga mempunyai konstitusi yang jelas, aturan organisasi dan aktif di seluruh Indonesia.
“Kita tidak perlu mengikuti hal-hal yang di luar dari aturan organisasi ini, apalagi sampai membawa atribut organisasi untuk kepentingan di luar dari organisasi. Tentunya hal ini akan merusak citra organisasi yang sesungguhnya,” ujarnya.
Usai acara tersebut Max yang disinggung terkait pelaksanaan Muskab KNPI ke-XX beberapa waktu lalu yang dilaksanakn oleh MPI di salah satu hotel di Jayapura, yang dihadiri unsur Muspida dan dibuka secara resmi oleh Bupati Jayapura memberikan tanggapan.
“Saya sebagai Ketua KNPI Provinsi Papua menanyakan hal itu juga. Apa dasarnya sampai seorang bupati membuka musda tersebut dan dihadiri oleh unsur muspida? Sebagai pimpinan daerah dan juga pembina organisasi pemuda di daerah ini seharusnya mengambil sikap bijaksana untuk menyelesaikan persolan yang terjadi,” kata dia.
Lebih lanjut Ketua KNPI Provinsi Papua mengatakan bahwa Pemerintah Daerah yang menjadi mitra kerja KNPI secara Nasional harus bisa memosisikan diri untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah pemuda.
“Kami adalah mitra kerja, KNPI juga mempunyai aturan organisasi yang jelas. Kalau ada persoalan seperti yang dialami oleh KNPI Kabupaten Jayapura, mestinya bupati memanggilmereka dan menyelesaikan persoalan, bukan langsung membuka acara yang tidak ada legitimasi hukumnya. Memangnya KNPI adalah produk Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura, kah?” tanya Max.
Sementara itu, Ketua KNPI Kabupaten Jayapura Frangklin Wahey menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya adalah bagian dari rangkaian kegiatan sebagai prasyarat menuju Musyawarah Daerah yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
“Kegiatan rapimkab kali ini sudah jelas, dihadiri juga oleh unsur muspida, Bupati telah diberikan undangan untuk memberikan sambutan tetapi beliau tidak hadir. Rapimkab kali ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan atau pentahapan yang sedang kami laksanakan untuk menuju ke pelaksanaan Muskab dan dibuka secara resmi oleh Ketua KNPI Provinsi Papua,” tuturnya. [Jubi]