Mahasiswa Minta Ketua DPRPB Orang Asli Papua
pada tanggal
Friday, 4 September 2015
MANOKWARI - Aksi massa yang berbuntut penyegelan Kantor DPRD Papua Barat, Senin (31/8) menuntut agar Ketua DPRD Papua Barat dijabat oleh orang asli Papua. Napoleon Fakdawer, koordinator aksi mendesak agar SK Mendagri yang menetapkan Matheos Selanno sebagai ketua DPRD dicabut.
Sebagai penggantinya, diusulkan kader Partai Demokrat yang asli orang Papua. “Aksi bergelombang ini kami lakukan karena ada kerinduan ketua DPR Papua Barat harus orang asli Papua,” katanya.
Napoleon menyebutkan, Partai Demokrat memiliki kader yang layak menjadi ketua DPRD, yakni Pieter Kontjol. Menurut dia, Pieter meraih suara terbanyak pada Pemilu 2014 lalu. Koordinator aksi lainnya, Thomas Baru, mengajak massa untuk bersatu melawan dan menuntut agar ketua DPRD Papua Barat harus orang asli Papua.
Ia menyebut nama Ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat sebagai orang yang berperan penting dalam pengusulan calon ketua DPRD. Thomas Baru mendesak pelantikan ketua DPR PB atas nama Matheos Selanno yang direncanakan 2 September, dibatalkan.
“Kami akan terus menduduki kantor DPR Papua Barat ini sampai ada perubahan SK Mendagri dari Matheos Selanno ke orang asli Papua. Harga mati, ketua DPR Papua Barat harus dijabat orang asli Papua,” tegasnya.
Usai pertemuan Forkompinda, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Vitalis Yumte, Wakil Ketua MRPPB, Anike Sabami dan Ketua Fraksi Otsus Yan Anton Yoteni, menemui massa yang berunjuk rasa di kantor DPRD. Mereka menyampaikan hasil keputusan rapat Forkompinda. [Jawapos]
Sebagai penggantinya, diusulkan kader Partai Demokrat yang asli orang Papua. “Aksi bergelombang ini kami lakukan karena ada kerinduan ketua DPR Papua Barat harus orang asli Papua,” katanya.
Napoleon menyebutkan, Partai Demokrat memiliki kader yang layak menjadi ketua DPRD, yakni Pieter Kontjol. Menurut dia, Pieter meraih suara terbanyak pada Pemilu 2014 lalu. Koordinator aksi lainnya, Thomas Baru, mengajak massa untuk bersatu melawan dan menuntut agar ketua DPRD Papua Barat harus orang asli Papua.
Ia menyebut nama Ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat sebagai orang yang berperan penting dalam pengusulan calon ketua DPRD. Thomas Baru mendesak pelantikan ketua DPR PB atas nama Matheos Selanno yang direncanakan 2 September, dibatalkan.
“Kami akan terus menduduki kantor DPR Papua Barat ini sampai ada perubahan SK Mendagri dari Matheos Selanno ke orang asli Papua. Harga mati, ketua DPR Papua Barat harus dijabat orang asli Papua,” tegasnya.
Usai pertemuan Forkompinda, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Vitalis Yumte, Wakil Ketua MRPPB, Anike Sabami dan Ketua Fraksi Otsus Yan Anton Yoteni, menemui massa yang berunjuk rasa di kantor DPRD. Mereka menyampaikan hasil keputusan rapat Forkompinda. [Jawapos]