Komnas HAM Lakukan Pertemuan Terkait Tragedi Koperapoka
pada tanggal
Friday, 11 September 2015
TIMIKA (MIMIKA) – Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnas HAM) melakukan kunjungan terkait tragedi Koperapoka pada 28 Agustus 2015 lalu
Menurut Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai pihaknya akan melakukan pertemuan dengan korban, beberapa perwakilan masyarakat, petinggi militer dan pemerintahan di Kabupaten Mimika.
“Kunjungan ini guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi saat penembakan itu terjadi,” ujarnya saat dihubungi Salam Papua, Rabu (9/9).
Terkait pengumpulan fakta dan data, dikatakan Komnas HAM belum dapat membeberkan hasil yang didapat selama dua hari ini. Sebab akan dirampung dahulu sebelum dirilis kronologinya. Sehingga kebenaran dari peristiwa ini dapat diketahui oleh semua pihak secara terbuka tanpa ada lagi upaya pembelokkan fakta yang akan dianggap kebenaran oleh sebagian masyarakat.
Dikatakan, selain menelusur dan mengumpukan fakta serta data seputar peristiwa penembakan tersebut. Kunjungan Tim Pemantau Komnas HAM yang dipimpin oleh Natalius Pigai bersama empat staf lainnya pada Selasa (8/9) dan Rabu (9/9) ini guna melihat kodisi masyarakat Mimika pasca tragedi yang melibatkan masyarakat Suku Kamoro dan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD).
“Apa saja yang dilakukan TNI setelah penembakan terjadi, baik dari tanggung jawab moral mereka maupun sosial mereka kepada keluarga korban dan juga masyarakat Kamoro,” jelasnya.
Selanjutnya, pihak TNI-AD, menurut dia telah melakukan tindakan yang benar, yakni mengakui kesalahan mereka secara terbuka dan menyesali tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh anggotanya yang dinilai telah melanggar hak azasi kemanusiaan.
“Sikap terbuka dengan mengakui dan menyesali kesalahan yang dilakukan oleh mereka dapat memberikan citra positif bagi TNI dan menambal jurang kepercayaan antara TNI dan masyarakat Papua,” jabar Natalis.
Pihaknya berharap penindakan dan penegakan hukum kepada para pelaku penembakan dapat dilaksanakan dengan baik, jujur dan seadil-adilnya. Sehingga kepercayaan masyarakat Papua kepada TNI sebagai alat negara guna menjaga keamanan dan ketentraman di wilayah NKRI.
“Kami akan tetap memantau proses penindakan selanjutnya dari kasus ini, sehingga tidak ada lagi peristiwa penembakan seperti ini baik di Mimika, dan juga Tanah Papua,” harap dia sembari menegaskan pendekatan militeristik yang selama ini dilakukan dengan cara kekerasan harusnya dapat diganti secara total dengan demiliterisasi atau yang selama ini dikenal dilingkup TNI sebagai serbuan teritorial. [SalamPapua]
Menurut Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai pihaknya akan melakukan pertemuan dengan korban, beberapa perwakilan masyarakat, petinggi militer dan pemerintahan di Kabupaten Mimika.
“Kunjungan ini guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi saat penembakan itu terjadi,” ujarnya saat dihubungi Salam Papua, Rabu (9/9).
Terkait pengumpulan fakta dan data, dikatakan Komnas HAM belum dapat membeberkan hasil yang didapat selama dua hari ini. Sebab akan dirampung dahulu sebelum dirilis kronologinya. Sehingga kebenaran dari peristiwa ini dapat diketahui oleh semua pihak secara terbuka tanpa ada lagi upaya pembelokkan fakta yang akan dianggap kebenaran oleh sebagian masyarakat.
Dikatakan, selain menelusur dan mengumpukan fakta serta data seputar peristiwa penembakan tersebut. Kunjungan Tim Pemantau Komnas HAM yang dipimpin oleh Natalius Pigai bersama empat staf lainnya pada Selasa (8/9) dan Rabu (9/9) ini guna melihat kodisi masyarakat Mimika pasca tragedi yang melibatkan masyarakat Suku Kamoro dan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD).
“Apa saja yang dilakukan TNI setelah penembakan terjadi, baik dari tanggung jawab moral mereka maupun sosial mereka kepada keluarga korban dan juga masyarakat Kamoro,” jelasnya.
Selanjutnya, pihak TNI-AD, menurut dia telah melakukan tindakan yang benar, yakni mengakui kesalahan mereka secara terbuka dan menyesali tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh anggotanya yang dinilai telah melanggar hak azasi kemanusiaan.
“Sikap terbuka dengan mengakui dan menyesali kesalahan yang dilakukan oleh mereka dapat memberikan citra positif bagi TNI dan menambal jurang kepercayaan antara TNI dan masyarakat Papua,” jabar Natalis.
Pihaknya berharap penindakan dan penegakan hukum kepada para pelaku penembakan dapat dilaksanakan dengan baik, jujur dan seadil-adilnya. Sehingga kepercayaan masyarakat Papua kepada TNI sebagai alat negara guna menjaga keamanan dan ketentraman di wilayah NKRI.
“Kami akan tetap memantau proses penindakan selanjutnya dari kasus ini, sehingga tidak ada lagi peristiwa penembakan seperti ini baik di Mimika, dan juga Tanah Papua,” harap dia sembari menegaskan pendekatan militeristik yang selama ini dilakukan dengan cara kekerasan harusnya dapat diganti secara total dengan demiliterisasi atau yang selama ini dikenal dilingkup TNI sebagai serbuan teritorial. [SalamPapua]