Kelurahan Otomona Berjalan Normal Tanpa Sekretaris
pada tanggal
Friday, 4 September 2015
TIMIKA (MIMIKA) – Meski Lurah Otomona, Ave Pauline Hegemur, S.STP dalam beberapa waktu terakhir ini sedang berada diluar daerah, administrasi pada kelurahan yang berada di pusat Kota Timika ini tetap berjalan.
Hal ini diungkapkan honorer Kelurahan Otomona, Novi Christian Siahaya, yang menegaskan pihaknya tetap melayani pengurusan surat menyurat yang menjadi tugas harian yang seharusnya dikerjakan oleh sekretaris kelurahan.
“Pelayanan yang berjalan di kelurahan ini tetap berlangsung dengan normal, meski banyak sekali kendala yang dihadapi,” ujarnya kepada Salam Papua, Selasa (1/9).
Dikatakan, ketiadaan pegawai di kelurahan merupakan salah satu kendala yang membuat kinerja pemerintahan dan adminisrasi kelurahan ini menjadi sedikit tersendat.
“Pegawai di kelurahan ini hanya ada satu saja, yakni ibu lurah. Sebelumnya ada sekretaris kelurahan tapi sudah dipindahkan ke Dinas Pendapatan dan hingga sekarang tidak ada sekretaris. Sedangkan kami yang honorer disini ada empat orang, kami sebelumnya adalah bamuskam yang dialihkan menjadi honorer setelah pemekaran kelurahan Koperapoka,” tutur dia.
Dengan kendala itu, pihaknya juga merasakan beban yang besar, apalagi disaat warga dari 9 RT di kelurahan itu menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka.
“Kami tidak bisa berbuat banyak, meski banyak usulan dari warga dan para ketua RT yang mengusulkan berbagai hal. Karena yang cuma bisa ambil keputusan adalah ibu Lurah yang sebagai pegawai negeri,” imbuhnya.
Akibat ketiadaan sekretaris dan hanya bergantung pada Lurah, pihaknya lebih banyak hanya mengurus program-program yang selama ini telah berjalan. Sedangkan usulan-usulan program dari warga masih tertampung dan belum bisa dilaksanakan.
“Disisi lain kami juga tidak pernah diarahkan dari Bagian Pemerintahan Kabupaten maupun dari distrik untuk melakukan kegiatan lain yang berdampak untuk masyarakat. Yang ada hanya pendataan warga penerima raskin, respek dan bantuan langsung tunai,” tukas Novi.
Ia menandaskan, usulan program yang direncanakan pihaknya diantaranya, pembuatan papan batas-batas RT, plang nama jalan dan gang serta pembuatan drainase atau saluran air pada wilayah-wilayah yang selama ini terancam banjir.[SalamPapua]
Hal ini diungkapkan honorer Kelurahan Otomona, Novi Christian Siahaya, yang menegaskan pihaknya tetap melayani pengurusan surat menyurat yang menjadi tugas harian yang seharusnya dikerjakan oleh sekretaris kelurahan.
“Pelayanan yang berjalan di kelurahan ini tetap berlangsung dengan normal, meski banyak sekali kendala yang dihadapi,” ujarnya kepada Salam Papua, Selasa (1/9).
Dikatakan, ketiadaan pegawai di kelurahan merupakan salah satu kendala yang membuat kinerja pemerintahan dan adminisrasi kelurahan ini menjadi sedikit tersendat.
“Pegawai di kelurahan ini hanya ada satu saja, yakni ibu lurah. Sebelumnya ada sekretaris kelurahan tapi sudah dipindahkan ke Dinas Pendapatan dan hingga sekarang tidak ada sekretaris. Sedangkan kami yang honorer disini ada empat orang, kami sebelumnya adalah bamuskam yang dialihkan menjadi honorer setelah pemekaran kelurahan Koperapoka,” tutur dia.
Dengan kendala itu, pihaknya juga merasakan beban yang besar, apalagi disaat warga dari 9 RT di kelurahan itu menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka.
“Kami tidak bisa berbuat banyak, meski banyak usulan dari warga dan para ketua RT yang mengusulkan berbagai hal. Karena yang cuma bisa ambil keputusan adalah ibu Lurah yang sebagai pegawai negeri,” imbuhnya.
Akibat ketiadaan sekretaris dan hanya bergantung pada Lurah, pihaknya lebih banyak hanya mengurus program-program yang selama ini telah berjalan. Sedangkan usulan-usulan program dari warga masih tertampung dan belum bisa dilaksanakan.
“Disisi lain kami juga tidak pernah diarahkan dari Bagian Pemerintahan Kabupaten maupun dari distrik untuk melakukan kegiatan lain yang berdampak untuk masyarakat. Yang ada hanya pendataan warga penerima raskin, respek dan bantuan langsung tunai,” tukas Novi.
Ia menandaskan, usulan program yang direncanakan pihaknya diantaranya, pembuatan papan batas-batas RT, plang nama jalan dan gang serta pembuatan drainase atau saluran air pada wilayah-wilayah yang selama ini terancam banjir.[SalamPapua]