Gereja-gereja Dukung Gerakan Anti Miras
pada tanggal
Thursday, 3 September 2015
Menurut Uskup Timika, John Philip Saklil, Pr hal gerakan anti miras yang diusung oleh berbagai komunitas masyarakat haruslah didukung dengan sepenuh hati. Apalagi gerakan yang disampaikan oleh kalangan masyarakat yang selama ini menjadi korban dari miras.
“Saya tidak tahu siapa yang deklarasikan anti miras, tapi saya setuju bahwa ada gerakan anti miras,” ujarnya kepada Salam Papua pada Rabu (2/9).
Dikatakan, semua pihak sangat prihatin dengan maraknya perdaran miras di kabupaten ini. Sebab pemerintah dan aparat seolah menutup mata dengan korban yang berjatuhan dari bencana sosial ini.
“Walaupun sudah sering ada himbauan dan gerakan untuk itu sampai dengan usulan perda, tapi tidak tahu sampai dimana persetujuan dan realisasi pihak berwewenang. Masalahnya banyak pihak salah menggunakan miras untuk hal-hal merusak seperti merusak lingkungan dan merusak kesehatan dan banyak kasus bermula dari muatan miras,” ujar uskup.
Uskup John mengakui, masalah miras telah menjadi hambatan pembangunan di Kabupaten Mimika, sebab dengan maraknya miras, pemikiran masyarakat untuk maju dan berdikari dengan sumber daya alam yang dimilikinya tidak akan pernah terjadi.
Sembari menyayangkan sikap oknum yang meraup untung dari tindakan tidak terpuji ini ia menegaskan, pembasmian miras haruslah disambut oleh semua pihak dengan penuh kesadaran dan keinginan bersama untuk menjadi lebih baik.
“Akar masalahnya, miras adalah lahan bisnis dan pihak berwenang ikut dalam mafia bisnis yang sangat menjanjikan ini, makan akan semakin sulit diatasi. Menurut saya, masalah miras dan narkoba harus jadi komitmen bersama untuk menertibkan dan membasmi pihak pemakai, pihak pengedar dan pihak produsen, sebab ketiga pihak tersebut saling terkait,” tegasnya.
Senada dengan uskup, Ketua Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Klasis Mimika, Pdt. Daniel. J. Kaigere, S.Si menyatakan pentingnya semua pihak untuk saling mengingatkan dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan miras.
“Secara langsung maupun tidak langsung, sengaja ataupun tidak, pemerintah telah memberikan tempat yang cukup nyaman untuk para pengedar, menjual miras mereka. Sedangkan semua agama sangat setuju jika miras adalah musuh yang harus diperangi. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah tegas bahwa Mimika harus menjadi kota serta kabupaten yang bebas dari miras,” ujarnya saat ditemui dikantornya di bilangan Ahmad Yani.
Ia menegaskan GKI sangat mendukung upaya anti miras, dengan berprinsip sesuai dengan azas pengajaran iman Kristen dan komitmen pelayanan gereja yang secara tegas menyatakan miras sebagai sesuatu yang harus dimusuhi oleh semua kalangan, semua etnis, kapan saja dan dimana saja.
“Sebab, kalau tidak diperangi, miras akan menjadi musuh besar yang berkembang dan merusak serta merugikan kita yang ada di Mimika, baik secara pribadi, komunitas dan masyarakat, bahkan akan merusak juga sistim pemerintahan di daerah ini,” ujar Pendeta Daniel.
Sehingga pihaknya mengharapkan pemerintah sebagai pelaksana dan pembuat kebijakan, bersama seluruh aparat terkait harus mengambil sikap tegas dengan penuh komitmen dan prisip yang tulus dan murni untuk pembangunan manusia di daerah ini.
“Mimika harus bebas dari miras, sebab kalau tidak, kita akan terus mengumpulkan puing-puing kehancuran dan kerusakan, di waktu-waktu kedepannya akibat miras. Tidak boleh ada ruang untuk peredaran miras di Kabupaten Mimika, di Tanah Papua bahkan dimana saja. Sebab tidak ada kontribusi besar yang didapatkan dari miras dan yang lebih banyak adalah kontribusi buruk yang merugikan,” tukasnya.
Hal yang sama diakui Wakil Ketua Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, Klasis Mimika, Pendeta Henokh Nawipa, dengan menegaskan semua strata masyarakat di kabupaten ini telah menjadi korban dari miras.
“Gereja selama ini tetap polos menyampaikan aspirasi warga jemaat, sedangkan dari pemerintah terlihat tidak berjalan baik. Selama ini umat sering menjadi korban dari miras, bukan saja ibu dan anak yang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga bapak mereka, tetapi juga lingkungan dan tetangga juga sering ribut gara-gara miras. Baku pukul antar masyarakat, perang suku, pembunuhan dan penembakan sembarangan yang selama ini terjadi,” tuturnya panjang lebar.
Dikatakan, berbagai bentuk kejahatan yang telah disebutkan itu terjadi akibat miras yang selama ini dibiarkan oleh pemerintah.
“Apakah Mimika selama ini aman dan damai? Sedangkan yang merusak Mimika yang aman dan damai itu adalah miras. Ini adalah alat yang dijadikan oleh orang-orang yang mau mengacaukan kota kita ini. Yang sekarang menjadi pertanyaan; para pengusaha miras itu siapa yang ijinkan? Tidak mungkin mereka berjualan dengan bebas, kalau tidak ada ijin dari pemerintah,” papar pendeta Nawipa.
Dikatakan upaya pelarangan peredaran miras yang dilakukan pemerintah selama ini terkesan situasional saja, sebab kesan melarang itu akan muncul jika ada peristiwa yang berkaitan dengan miras. Hal ini, dikatakan Pendeta Henokh, ibarat permainan anak kecil yang mencoba memperdaya sekitarnya.
“Hal ini akan seperti anak kecil yang bermain-main api, dia menyangka tidak akan kena sedangkan tangannya kemudian terkena api. Kecuali kalau pemerintah dan keamanan mencabut surat ijin itu dengan tindakan dan pemerintah tunjukkan kepada masyarakat bahwa sudah tidak ada lagi ijin produksi dan jual miras di Mimika, bukan hanya bicara-bicara saja, yang ada hanya buang-buang waktu,” ungkap.
Mewakili lima klasis lainnya di wilayah Kabupaten Mimika, ia menegaskan gerejanya sangat mendukung adanya sikap anti miras dari pemerintah yang berdasar pada kinerja, bukan sekedar kata-kata.
“Kami dari Gereja Kingmi sangat setuju jika semua ijin miras dicabut. Dan kalau Bupati mau bicara tentang miras, Keamanan mau bicara tentang miras, harus ada tindakan tegas nyata dan bukti,” tandas dia. [SalamPapua]