Berth Kambuaya Nilai Pembangunan Ekonomi di Provinsi Papua di Jalur Tepat
pada tanggal
Monday, 14 September 2015
KOTA JAYAPURA - Pengamat ekonomi Balthasar Kambuaya menilai, pembangunan ekonomi di Provinsi Papua sudah berada pada jalur yang tepat, meski kondisinya dianggap belum terlalu ideal.
"Dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah di Papua belum begitu baik, namun sudah berada pada `track` yang benar untuk menuju perbaikan kedepan," ujar Kambuaya, yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup.
Menurut Kambuaya, kecenderungan penurunan angka kemiskinan menunju peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengindekasikan keberhasilan pembangunan yang dicapai pada beberapa sektor.
"Analisis potensi ekonomi menjadi sangat penting untuk membantu pemerintah daerah, maupun donor program dapat mengidentifikasi potensi ekonomi utama di wilayah provinsi, kabupaten maupun kota," ujarnya.
Kambuaya mengemukakan, kebijakan pembangunan ekonomi Papua dirancang untuk membawa masyarakat Papua keluar dari belenggu kemiskinan, penderitaan, kebodohan, ketertinggalan dan sebagainya.
"Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, sebagaimana kita pahami bersama, pemerintah pusat telah memberikan kebijakan `affirmatif action` melalui pemberlakuan otonomi khusus bagi Papua," katanya.
Ditambahkannya, melalui kebijakan `affirmative action` tersebut, pemerintah pusat mendelegasikan berbagai kewenangan, baik di bidang pemerintahan, pembangunan, maupun kewenangan pengelolaan keuangan.
Dijelaskan Kambuaya, setelah 14 tahun implementasi kebijakan keberpihakan dan kehususan tersebut, diyakini telah membawa banyak perbaikan dan perubahan baik di bidang ekonomi sosial, pendidikan, kesehatan dan secara khusus dalam peningkatan kesempatan kerja, pendapatan dan peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat di Papua.
"Sampai sejauh mana keberhasilan implementasi dari kebijakan khusus tersebut dalam pembangunan di bidang ekonomi, dapat diukur menggunakan beberapa indikator ekonomi yang umum dipakai antara lain, PDRB, keuangan dan harga, mencakup perbankan, kredit, investasi, dan inflasi," ujar Kambuaya. [Antara]
"Dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah di Papua belum begitu baik, namun sudah berada pada `track` yang benar untuk menuju perbaikan kedepan," ujar Kambuaya, yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup.
Menurut Kambuaya, kecenderungan penurunan angka kemiskinan menunju peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengindekasikan keberhasilan pembangunan yang dicapai pada beberapa sektor.
"Analisis potensi ekonomi menjadi sangat penting untuk membantu pemerintah daerah, maupun donor program dapat mengidentifikasi potensi ekonomi utama di wilayah provinsi, kabupaten maupun kota," ujarnya.
Kambuaya mengemukakan, kebijakan pembangunan ekonomi Papua dirancang untuk membawa masyarakat Papua keluar dari belenggu kemiskinan, penderitaan, kebodohan, ketertinggalan dan sebagainya.
"Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, sebagaimana kita pahami bersama, pemerintah pusat telah memberikan kebijakan `affirmatif action` melalui pemberlakuan otonomi khusus bagi Papua," katanya.
Ditambahkannya, melalui kebijakan `affirmative action` tersebut, pemerintah pusat mendelegasikan berbagai kewenangan, baik di bidang pemerintahan, pembangunan, maupun kewenangan pengelolaan keuangan.
Dijelaskan Kambuaya, setelah 14 tahun implementasi kebijakan keberpihakan dan kehususan tersebut, diyakini telah membawa banyak perbaikan dan perubahan baik di bidang ekonomi sosial, pendidikan, kesehatan dan secara khusus dalam peningkatan kesempatan kerja, pendapatan dan peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat di Papua.
"Sampai sejauh mana keberhasilan implementasi dari kebijakan khusus tersebut dalam pembangunan di bidang ekonomi, dapat diukur menggunakan beberapa indikator ekonomi yang umum dipakai antara lain, PDRB, keuangan dan harga, mencakup perbankan, kredit, investasi, dan inflasi," ujar Kambuaya. [Antara]