29 Guru Garis Depan di Kabupaten Waropen Ditelantarkan
pada tanggal
Thursday, 3 September 2015
BOTAWA (WAROPEN) - Sebanyak 29 guru garis depan (GGD) yang ditugaskan di Kabupaten Waropen, telantar. Selama hampir empat bulan di Waropen, mereka sama sekali belum menerima gaji dari Pemkab Waropen melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waropen.
Selain itu, mereka juga belum menerima SK penugasan dari Pemkab Waropen. Padahal beberapa bulan yang lalu, kata Koordinator Guru Garis Depan (GGD) Waropen, Albert Irfan, SK tersebut sudah dibacakan dan diserahkan oleh Sekda Waropen. Namun, sampai detik ini SK itu belum sampai ke tangan para guru. Entah kemana SK tersebut tertahan.
“Sudah empat bulan, kami belum terima SK tersebut. Padahal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meminta kami untuk segera turun ke tempat mengajar secepatnya,” ungkap Irfan .
Karena masalah ini, GGD menghadap Bupati Waropen, Yesaya Buinei, di ruang rapat kantor Bupati Botawa, Selasa (1/9) guna meminta solusi. Irfan berharap, Pemkab Waropen bisa memperjelas nasib mereka, baik itu menyangkut SK maupun gaji selama kurang lebih empat bulan yang tak dibayarkan.
“Jika belum bisa SK itu dikeluarkan, paling tidak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui kebijakan bupati bisa mengeluarkan nota dinas. Termasuk masalah gaji yang belum kami terima. Karena beberapa teman mengaku jika sudah tidak ada uang mereka kesulitan menjalankan tugasnya,” ucapnya. [Jawapos]
Selain itu, mereka juga belum menerima SK penugasan dari Pemkab Waropen. Padahal beberapa bulan yang lalu, kata Koordinator Guru Garis Depan (GGD) Waropen, Albert Irfan, SK tersebut sudah dibacakan dan diserahkan oleh Sekda Waropen. Namun, sampai detik ini SK itu belum sampai ke tangan para guru. Entah kemana SK tersebut tertahan.
“Sudah empat bulan, kami belum terima SK tersebut. Padahal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meminta kami untuk segera turun ke tempat mengajar secepatnya,” ungkap Irfan .
Karena masalah ini, GGD menghadap Bupati Waropen, Yesaya Buinei, di ruang rapat kantor Bupati Botawa, Selasa (1/9) guna meminta solusi. Irfan berharap, Pemkab Waropen bisa memperjelas nasib mereka, baik itu menyangkut SK maupun gaji selama kurang lebih empat bulan yang tak dibayarkan.
“Jika belum bisa SK itu dikeluarkan, paling tidak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui kebijakan bupati bisa mengeluarkan nota dinas. Termasuk masalah gaji yang belum kami terima. Karena beberapa teman mengaku jika sudah tidak ada uang mereka kesulitan menjalankan tugasnya,” ucapnya. [Jawapos]