Yohanis Bassang Minta Orang Tua asli Kamoro Utamakan Pendidikan
pada tanggal
Saturday, 22 August 2015
MAPURUJAYA (MIMIKA) – Pemerintah Kabupaten Mimika mengharapkan agar putra-putri asli Mimika dapat menggunakan fasilitas pendidikan daerah yang ada, guna meningkatkan pendidikan yang selama ini seringkali diabaikan.
Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang dengan mengajak para orang tua agar mengutamakan peningkatan pendidikan sebagai modal dasar meningkatkan taraf hidup keluarga yang berdampak pada pembangunan daerah.
“Lepaskan anak-anak itu untuk disekolahkan, serahkan kepada pemerintah untuk dimasukkan kedalam asrama agar mereka dapat mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Bassang saat memberikan sambutan pada acara perayaan HUT Mapurujaya ke 39 di Kantor Distrik Mimika Timur, Rabu (19/8)
Diharapkan para orang tua, terutama mereka yang saat ini masih bermata pencaharian tradisional agar tidak menghalangi proses anak-anak mereka mendapatkan layanan pendidikan
“Mereka yang mencari ikan di laut dan mencari sagu di hutan. tolong agar jangan bawa anak. Lebih baik bawah anak-anak itu ke sekolah,” pintanya.
Wabup juga menyatakan, Kabupaten Mimika sudah memiliki pusat pendidikan gratis dan memiliki standar baik bagi anak-anak Amungme dan Kamoro serta suku-suku kekerabatan, sehingga sangat disesali jika tidak dimanfaatkan.
“Kalau bapak dan ibu tidak menyekolahkan anak-anak dan kesampingkan pendidikan, bagaimana bisa daerah ini lahir pemimpin asli Mimika. Jika mereka tidak sekolah, maka yang akan memimpin daerah ini adalah orang lain,” pintanya.
Hal senada diamini Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Nilus Leisubun, dengan mengungkapkan, biaya pendidikan kepada anak asli sangatlah dipermudah.
“Pemerintah sudah mengupayakan pembiayaan pendidikan gratis itu, dan ditekan serendah mungkin. Kami di pemerintahan hanya bertugas menyiapkan, pengelolaan anggaran dan lainnya itu ada di tingkat sekolah,” ujarnya.
Diakui potensi pendidikan di Mimika untuk anak-anak asli Mimika sangat besar. Sedangkan yang saat ini pihaknya lakukan adalah usaha menumbuhkan kepedulian pendidikan. Sebab kesadaran pendidikan ini membutuhkan peran semua pihak, mulai dari orang tua, lingkungan, aparat kampung dan distrik, tokoh gereja, tokoh masyarakat.
“Pendidikan itu bukan urusannya Dinas Pendidikan saja, tapi urusan kita semua. Dinas hanya memiliki jangkauan terbatas, tapi peran dalam memberikan jaminan sehingga sekolah itu bisa berjalan adalah tugas kita semua,” ujar Leisubun kepada Salam Papua usai perayaan HUT Mapurujaya ke 39.
Dikatakan, tidak ada jembatan dan pintu lain menuju kemandirian dan pembangunan daerah yang ideal tanpa adanya pendidikan.
“Kita semua, dapat gunakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70 yang baru saja kita laksanakan ini dapat bergandengan tangan memberikan pemahaman-pemahaman yang positif kepada masyarakat. Sebab kalau kita semua berperan, maka akan terjadi perubahan,” ajaknya. [SalamPapua]
Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang dengan mengajak para orang tua agar mengutamakan peningkatan pendidikan sebagai modal dasar meningkatkan taraf hidup keluarga yang berdampak pada pembangunan daerah.
“Lepaskan anak-anak itu untuk disekolahkan, serahkan kepada pemerintah untuk dimasukkan kedalam asrama agar mereka dapat mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Bassang saat memberikan sambutan pada acara perayaan HUT Mapurujaya ke 39 di Kantor Distrik Mimika Timur, Rabu (19/8)
Diharapkan para orang tua, terutama mereka yang saat ini masih bermata pencaharian tradisional agar tidak menghalangi proses anak-anak mereka mendapatkan layanan pendidikan
“Mereka yang mencari ikan di laut dan mencari sagu di hutan. tolong agar jangan bawa anak. Lebih baik bawah anak-anak itu ke sekolah,” pintanya.
Wabup juga menyatakan, Kabupaten Mimika sudah memiliki pusat pendidikan gratis dan memiliki standar baik bagi anak-anak Amungme dan Kamoro serta suku-suku kekerabatan, sehingga sangat disesali jika tidak dimanfaatkan.
“Kalau bapak dan ibu tidak menyekolahkan anak-anak dan kesampingkan pendidikan, bagaimana bisa daerah ini lahir pemimpin asli Mimika. Jika mereka tidak sekolah, maka yang akan memimpin daerah ini adalah orang lain,” pintanya.
Hal senada diamini Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Nilus Leisubun, dengan mengungkapkan, biaya pendidikan kepada anak asli sangatlah dipermudah.
“Pemerintah sudah mengupayakan pembiayaan pendidikan gratis itu, dan ditekan serendah mungkin. Kami di pemerintahan hanya bertugas menyiapkan, pengelolaan anggaran dan lainnya itu ada di tingkat sekolah,” ujarnya.
Diakui potensi pendidikan di Mimika untuk anak-anak asli Mimika sangat besar. Sedangkan yang saat ini pihaknya lakukan adalah usaha menumbuhkan kepedulian pendidikan. Sebab kesadaran pendidikan ini membutuhkan peran semua pihak, mulai dari orang tua, lingkungan, aparat kampung dan distrik, tokoh gereja, tokoh masyarakat.
“Pendidikan itu bukan urusannya Dinas Pendidikan saja, tapi urusan kita semua. Dinas hanya memiliki jangkauan terbatas, tapi peran dalam memberikan jaminan sehingga sekolah itu bisa berjalan adalah tugas kita semua,” ujar Leisubun kepada Salam Papua usai perayaan HUT Mapurujaya ke 39.
Dikatakan, tidak ada jembatan dan pintu lain menuju kemandirian dan pembangunan daerah yang ideal tanpa adanya pendidikan.
“Kita semua, dapat gunakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70 yang baru saja kita laksanakan ini dapat bergandengan tangan memberikan pemahaman-pemahaman yang positif kepada masyarakat. Sebab kalau kita semua berperan, maka akan terjadi perubahan,” ajaknya. [SalamPapua]